Warga Dayak Minta Diikutsertakan Dalam Program Food Estate di Kalteng

Senin , 31 Agustus 2020 | 19:09
Warga Dayak Minta Diikutsertakan Dalam Program Food Estate di Kalteng
Sumber Foto rri.co.id
Aksi damai di depan gedung DPRD Kalteng di Palangka Raya

PALANGKA RAYA--Ribuan warga yang tergabung dari Aliansi Dayak Bersatu melakukan aksi damai untuk meminta pemerintah melibatkan tenaga kerja lokal dalam pembangunan Food Estate di Kebupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Mereka menggelar aksi damai di depan DPRD Kalteng di Jalan S Parman dan berlanjut ke Kantor Gubernur di Jalan RTA Milono, Palangka Raya. "Rencana pemerintah untuk menempatkan penduduk transmigrasi dari luar Kalteng saat ini, sangat tidak berpihak kepada masyarakat Dayak. Sehingga menjadi ancaman besar karena dapat menyisihkan peran dan keberadaan penduduk lokal dalam berbagai sektor kehidupan dan ini berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa," kata Kordinator Aksi, Yusuf Roni, Senin (31/8).

Pemuda Asli Suku Dayak Ot Danum ini menilai ada ketidakadilan perlakukan terhadap warga transmigran dan penduduk lokal. Dalam sebuah pemukiman transmigrasi di Kalteng, pemerintah pusat memberikan fasilitas lengkap seperti, rumah, jalan, listrik, puskesmas, sekolah bahkan tanah bersertifikat seluas 2 hektare dan jatah hidup kepada pendatang yang ikut dalam program tersebut. Sedangkan masyarakat lokal, lanjutnya, tidak menikmati program yang sama seperti diberikan kepada penduduk transmigrasi.

“Bahwa pemerintah daerah selalu berkata tidak ada transmigrasi. Tapi bukan kami tidak cerdas. Kami dapat data dan fakta dari tempat lain. Makanya kami kembali hadir di tempat ini untuk menegaskan sikap bahwa kami dengan tegas menolak adanya transmigrasi baru di Bumi Tambun Bungai, buminya orang Dayak Kalteng,” ungkap Yusuf.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng, Syahril Tarigan, mengataka kepada pengunjuk rasa, akan melaporkannya kepada Gubernur Sugianto Sabran, agar tuntutan mereka bisa menjadi bahan pertimbangan  pemerintah provinsi.

“Kalau melihat isi orasi, betul-betul sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalteng, memprioritaskan lokal kita. Saya rasa tidak ada pilihan lain ya,” terangnya.

Syahril meminta semua masyarakat lokal agar bersiap untuk mengikuti berbagai macam pelatihan dalam rangka program food estate yang dimulai tahun 2021. Pemprov, katanya, tetap memprioritaskan warga lokal dalam mengerjakan proyek strategis nasional tersebut.

Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno, juga berjanji menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat dengan alasan, demi kebaikan bersama, tidak hanya warga lokal tapi juga seluruh masyarakat di Bumi Tambun Bungai. “Jadi intinya kebaikan masyarakat semua. Mereka berharap pembangunan di Kalteng berkeadilan dan tidak ada keberpihakan untuk golongan tertentu,” imbuhnya.



Sumber Berita: rri.co.id
KOMENTAR

End of content

No more pages to load