Masalah Myanmar Jadi Tantangan Utama Indonesia Sebagai Ketua ASEAN

SINAR HARAPAN--Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di bawah Keketuaan Indonesia pada tahun ini menghadapi tantangan utama yang tidak mudah, terutama dalam upaya mengakhiri krisis politik di Myanmar.

Hal tersebut disampaikan Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Randy Nandyatama.

“Tantangannya belum ada itikad baik dari Myanmar untuk mengikuti mekanisme yang ada di ASEAN ... Jadi tujuan yang paling optimistis (dalam Keketuaan Indonesia) setahun ke depan adalah Myanmar mau menunjukkan niat baiknya,” tutur Randy saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Randy mengatakan sejak kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan terpilih Myanmar pada Februari 2021, belum ada itikad baik dari junta untuk menaati Lima Poin Konsensus (5PC) yang disepakati dengan para pemimpin ASEAN pada April 2021 di Jakarta.

Keketuaan Brunei Darussalam pada 2021 dan Kamboja pada 2022 juga belum berhasil mendorong junta militer untuk melaksanakan satu pun Lima Poin Konsensus ASEAN.

Adapun Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk berkunjung dan bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar.

Menurut Randy, penyelesaian isu Myanmar menjadi penting tidak hanya demi menjaga stabilitas dan kemakmuran di kawasan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan fungsi ASEAN itu sendiri sebagai organisasi regional yang bisa berdialog dengan Myanmar.

“Jangan sampai ada keraguan terkait legitimasi ASEAN yang membuat banyak negara di luar sana bertanya-tanya, apakah ASEAN memang tidak bisa melakukan apa pun?” tutur dia.

Randy mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang membentuk kantor utusan khusus (office of the special envoy) guna memperkuat bantuan kemanusiaan serta membuka dialog.

Namun, dia juga mendorong Pemerintah RI untuk lebih memperkuat peran Sekretariat ASEAN atau meninjau ulang Piagam ASEAN dalam keketuaan Indonesia sepanjang 2023.

Beberapa mekanisme dalam Piagam ASEAN, menurut Randy, terlalu longgar sehingga sulit membuat negara-negara anggota untuk patuh terhadap prinsip-prinsip yang ada.

Konsisten

Presiden RI Joko Widodo menekankan bahwa Keketuaan Indonesia di KTT ASEAN 2023 salah satunya akan konsisten agar Konsensus Lima Poin tentang Myanmar bisa dijalankan, untuk menyelesaikan krisis di negara itu.

“Ya kita konsisten agar Five Point Consensus itu betul-betul bisa diimplementasikan, bisa dijalankan, konsisten ke sana,” kata Jokowi terkait isu Myanmar yang akan dibahas dalam Keketuaan Indonesia di KTT ASEAN.

Demikian disampaikan Jokowi usai melakukan "Kick-off" Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu.

Untuk diketahui Indonesia dan negara ASEAN lainnya telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran dan kekecewaan atas kemacetan implementasi Konsensus Lima Poin untuk membantu penyelesaian krisis Myanmar.

Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN melalui suatu pertemuan khusus, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.

Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.

Indonesia menekankan pentingnya pendekatan segera dengan semua pemangku kepentingan sesuai mandat konsensus.

Selain soal Konsensus Lima Poin untuk menyelesaikan krisis Myanmar, Presiden Jokowi mengatakan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 juga akan menyampaikan tiga hal penting yakni, pertama, ASEAN harus relevan terhadap kepentingan-kepentingan rakyat juga kawasan dan juga dunia.

Kedua, ASEAN harus berkontribusi besar terhadap stabilitas dan perdamaian di Indopasifik. Ketiga, ASEAN harus bisa menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi.

“Ini penting, sehingga kita akan lari ke tiga hal tadi,” jelasnya.

Jokowi optimistis pesan-pesan itu akan sampai dengan baik kepada para pemimpin negara-negara anggota ASEAN, meskipun dalam situasi ketidakpastian global yang tidak mendukung, di mana terjadi gejolak geopolitik, krisis ekonomi, pangan, dan energi.

“Kita harus optimis. Apapun, menjadi Ketua ASEAN harus menumbuhkan optimisme,” ujar Jokowi.