• Selasa, 31 Januari 2023

Mendagri Tito Karnavian Menerima dan Mempelajari Tiga Poin Aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia

- Rabu, 25 Januari 2023 | 12:03 WIB
Tangkapan layar dari instagram @tmcpoldametro sejumlah massa Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan penyampaian pendapat di depan Gedung DPR/MPR, Rabu (25/1/2023). (Dok/@tmcpoldametro)
Tangkapan layar dari instagram @tmcpoldametro sejumlah massa Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan penyampaian pendapat di depan Gedung DPR/MPR, Rabu (25/1/2023). (Dok/@tmcpoldametro)


SINAR HARAPAN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima dan mempelajari tiga poin aspirasi yang disampaikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) kepadanya.

"Ada tiga yang mau disampaikan, kemarin (Selasa, 24/1), sudah ketemu langsung sama saya. Pertama, mengenai masalah pemberhentian jabatan. Mereka merasa banyak diberhentikan oleh kepala desa. Ketika kepala desanya baru, semua perangkat desa diganti. Padahal, undang-undang sudah mengatur mengenai mekanisme itu," kata Tito di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 25 Januari 2023.

Terkait poin pertama itu, kata Tito, Kemendagri berupaya memastikan pemberhentian jabatan perangkat desa dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Baca Juga: Kementerian Dalam Negeri Mengkaji Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Diusulkan Sembilan Tahun

Poin kedua, lanjutnya, para perangkat desa meminta agar status jabatan mereka disamakan seperti pegawai negeri sipil (PNS). Terhadap aspirasi itu, menurut Tito, Kemendagri juga perlu melakukan kajian terlebih dahulu karena pelaksanaan permintaan tersebut memerlukan revisi UU Desa.

"Mereka minta agar disamakan (status jabatan) dengan apa pun, seperti pegawai negeri. Nah, ini akan kami kaji karena ini menyangkut revisi UU (Desa)," ia menjelaskan.​​​​​​​

Poin ketiga ialah PPDI meminta adanya penghasilan tetap bagi perangkat desa yang berasal dari dana perimbangan.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Terjunkan 1.713 Personel untuk Amankan Aksi Demo Perangkat Desa di Gedung DPR Senayan

"Yang ketiga adalah mereka minta agar siltap, seperti gaji namanya siltap, penghasilan tetap, itu bisa dari dana perimbangan; tidak berasal dari ADD, alokasi dana desa, karena sering terlambat," kata Tito.

Aspirasi dari PPDI itu didiskusikan oleh Kemendagri bersama dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya, seperti Kementerian Keuangan dan DPR.

"Nah, ini tentu harus kami diskusi dulu dengan stakeholders masalah keuangan, baik Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, DPR, Banggar, dan lain-lain," ujar Tito.

PPDI dikabarkan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada para wakil rakyat di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu 25 Januari 2023.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Jokowi Bebaskan Kaesang Bila Ingin Terjun ke Politik

Minggu, 29 Januari 2023 | 11:57 WIB

Jonas Brothers Rilis Album Keenam Tiru Gaya Bee Gees

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:38 WIB

Tim Kecil Tiga Partai Bertemu di Rumah Anies Baswedan

Jumat, 27 Januari 2023 | 18:06 WIB
X