Demokrat dan PKS Akan Tolak Perppu Cipta Kerja Yang Dikeluarkan Presiden Jokowi

Banjar Chaeruddin
- Minggu, 1 Januari 2023 | 16:35 WIB

Ilustrasi (dok/lajur.co)

SINAR HARAPAN--Partai Demokrat menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang dikeluarkan pemerintah. Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan, Partai Demokrat merupakan partai yang sejak awal di DPR menolak UU Cipta Kerja.

 

Ia menerangkan, pertimbangan Putusan MK dalam halaman 412 angka 3.19 telah secara tegas menyatakan UU Ciptaker 11/2020 ini cacat formil. Hal itu lantaran proses pembentukannya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.

"Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2022 terkait UU Ciptaker ini dikeluarkan 3 November 2021. Di mana jatuh tempo 2 tahun masa perbaikannya hingga November 2023. Jika memiliki “niat baik” dengan waktu yang begitu lama ini, harusnya pemerintah membawa kembali UU ini ke DPR untuk dibahas dan diperbaiki. Bukan malah tiba-tiba hari ini mengeluarkan Perppu," kata Wasekjen Demokrat, Jansen Sitindaon dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (01/01).

-
Demokrat menyebut, tindakan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu telah nyata-nyata tidak sesuai dengan putusan MK yang harusnya dipatuhi.

"Jika pemerintah sendiri tidak mematuhi putusan hukum bagaimana rakyat diminta untuk patuh? Ini bukan contoh yang baik dalam bernegara," ucapnya.

Oleh karena itu, Partai Demokrat melalui Fraksi di DPR akan menolak Perppu tersebut. Sebab, MK pun telah menyatakan UU Ciptaker cacat formil, yang mana seharusnya diperbaiki.

"Untuk itu dalam masa sidang berikutnya, DPR harusnya menolak Perppu ini dan patuh pada putusan MK untuk diperbaiki. Jikapun tidak, karena dominannya kursi blok pemerintah di parlemen kami Partai Demokrat melalui fraksi di DPR akan menolak," imbuhnya.

 

 

Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2022 terkait UU Ciptaker dikeluarkan 3 November 2021, jatuh tempo sampai November 2023. Jika memiliki niat baik dengan waktu begitu lama harusnya pemerintah membawa kembali UU ke DPR untuk dibahas dan diperbaiki.

"Bukan malah tiba-tiba hari ini mengeluarkan Perppu," ujar Jansen.

Amar Putusan MK angka 7 halaman 417 secara tegas dinyatakan agar menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Jadi, UU Ciptaker yang cacat formil bukan presiden atau pemerintah keluarkan perppu.

Namun, dibahas dan diperbaiki kembali dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih maksimal dan bermakna sebagaimana kata-kata dalam putusan MK itu sendiri. Karenanya, atas tindakan itu, Partai Demokrat menyampaikan sikap.

Partai Demokrat menilai, tindakan pemerintah hari ini mengeluarkan Perppu telah nyata-nyata mengangkangi dan tidak sesuai putusan MK yang seharusnya dipatuhi. Jika pemerintah tidak mematuhi putusan hukum, bagaimana rakyat diminta patuh.

Halaman:

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Jokowi Hadiri Pembukaan Rakernas PDIP

Selasa, 6 Juni 2023 | 11:52 WIB

Jokowi Klarifikasi soal Cawe-cawe Politik

Senin, 5 Juni 2023 | 18:36 WIB

SBY Dikabarkan Bertemu Anies di Pacitan

Kamis, 1 Juni 2023 | 18:54 WIB
X