• Selasa, 7 Februari 2023

Putusan MK Jadi Momentum Peningkatan Kualitas Lembaga Legislatif

- Jumat, 2 Desember 2022 | 01:43 WIB

Ilustrasi (Dok/perludem.org)

SINAR HARAPAN--Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai mantan narapidana kasus korupsi menjadi momentum untuk meningkatkan pemilu agar berintegritas dan berkualitas. 
MK memutuskan mantan narapidana (napi) tersebut harus menunggu lima tahun setelah bebas dari penjara.

"Keputusan MK ini akan dapat menjadi jalan baru untuk meningkatkan pemilu agar berintegritas dan berkualitas, diisi oleh calon yang teruji kredibilitas, rekam jejak, dan kompetensinya," kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Muladi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia setuju dengan keputusan MK bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hal itu khususnya terkait calon anggota legislatif harus jeda lima tahun dan dapat mengikuti proses memilih dan atau dipilih untuk lima tahun pada pemilu berikutnya.

"Tujuannya agar ada proses evaluasi diri, adaptasi dengan lingkungan, dan dapat meyakinkan publik terhadap integritas diri dan kepercayaan masyarakat," ujarnya.

PAN mengusulkan kepada KPU bahwa seseorang subjek hukum sebagai calon legislatif pada pemilu seharusnya tidak hanya calon anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, namun juga calon anggota DPD RI.

Ia menegaskan bahwa DPD RI termasuk dalam rumpun jabatan berdasarkan pilihan atau elected officials sehingga semua jabatan yang bukan penunjukan harus mengikuti asas keadilan dan berlaku sama untuk semuanya.

"Anggota DPD RI dipilih berdasarkan suara terbanyak, di masing-masing provinsi diwakili empat orang yang terpilih. Oleh karena pada keputusan MK tidak memasukkan calon anggota DPD RI maka perlu diatur di PKPU untuk dapat memasukkan hal tersebut," katanya.

Tak perlu konsultasi

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu berkonsultasi dengan DPR terkait putusan MK tersebut.

"KPU tidak perlu berkonsultasi dengan Komisi II DPR terkait dengan perintah keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak perlu tafsir," kata Junimart di Jakarta, Kamis.

Menurut ia, KPU tidak perlu ragu untuk menerapkan putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 karena tidak perlu tafsir atas putusan tersebut.

Junimart mengatakan KPU perlu segera mencantumkan ketetapan atas putusan MK tersebut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Putusan MK itu merupakan bagian dari undang-undang yang mengikat.

"KPU jangan ragu, wajib dan harus tunduk kepada keputusan pengadilan yang sudah inkracht van gewijsde. KPU tidak boleh membuat regulasi yang bertentangan dengan undang-undang karena keputusan pengadilan adalah undang-undang yang mengikat bagi siapa saja," ujarnya.

Junimart menyatakan setuju dengan putusan MK tersebut selama mengikuti amar putusan pengadilan umum yang sudah inkracht yang mensyaratkan seorang narapidana dicabut hak politiknya tidak boleh mencalonkan dan atau dicalonkan dalam proses jabatan politik.

Ia menilai dalam penerapan putusan tersebut harus ada penyesuaian bagi para mantan napi yang status hak politiknya sudah dicabut pengadilan umum, seperti pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

Hal itu agar tidak terjadi tumpang tindih yang menciptakan ketidakadilan apabila seorang mantan napi sebelumnya dicabut hak politiknya di bawah lima tahun oleh pengadilan.

"Tentunya tidak boleh karena putusan ini terjadi tumpang tindih. Sebagai contoh, jika seseorang oleh pengadilan umum dicabut hak politiknya hanya tiga tahun, tentunya putusan MK ini tidak dapat diterapkan kepada orang tersebut karena MK tidak bisa mengoreksi putusan pengadilan. Hal ini harus dipahami," jelasnya.

Sebelumnya pada Rabu (30/11), MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh karyawan swasta Leonardo Siahaan.

Permohonan yang dikabulkan tersebut terkait dengan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.

Menurut MK, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

 

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: ANTARA, Berbagai sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Prabowo: Saya Bukan Penjilat

Senin, 6 Februari 2023 | 17:29 WIB

Prabowo Subianto Hadiri HUT ke-15 Partai Gerindra

Senin, 6 Februari 2023 | 10:17 WIB

Pertemuan Para Menlu ASEAN Hasilkan Tiga Kesepakatan

Sabtu, 4 Februari 2023 | 17:27 WIB

Pemerintah Sediakan Anggaran Pemilu Rp 25,01 Triliun

Jumat, 3 Februari 2023 | 13:30 WIB
X