• Selasa, 7 Februari 2023

Presiden Jokowi Serahkan DIPA dan Alokasi Transfer Daerah Tahun 2023

- Kamis, 1 Desember 2022 | 11:41 WIB
Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2023 kepada para menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022). (Antara/Indra Arief Pribadi)
Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2023 kepada para menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022). (Antara/Indra Arief Pribadi)


SINAR HARAPAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2023 kepada para menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah.

“Strategi besar dalam respon tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Desember 2022.

Jokowi menyerahkan DIPA secara langsung dan simbplis kepada 14 kementerian dan lembaga non-kementerian (K/L), serta menyerahkan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah secara virtual kepada kepala daerah.

Baca Juga: Menkeu: Masih Ada Dana APBN Rp 1.200 Triliun Untuk Dibelanjakan Tahun Ini

Menurut Jokowi, APBN 2023 disusun untuk merespons tantangan global pada 2023 dan juga melanjutkan pemulihan ekonomi nasional. Tantangan yang akan direspons melalui instrumen fiskal pemerintah pusat tersebut, kata Jokowi, di antaranya untuk mengendalikan ancaman kenaikan inflasi.

Meski demikian, dia juga mengingatkan agar para kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota meningkatkan upaya pengendalian inflasi secara langsung dengan memastikan stok dan produksi barang serta jasa.

Selanjutnya, kata Jokowi, APBN 2023 juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan.

Baca Juga: Pendapatan Negara Naik, APBN Surplus Rp60,9 Triliun

“APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural,” ujar Presiden.

Karena itu, pemerintah pusat memfokuskan enam kebijakan pada APBN 2023. Fokus pertama adalah penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Fokus kedua, ujar Jokowi, adalah akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.“Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” ujarnya.

Baca Juga: Harga BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex Resmi Naik Hari Ini, Cek Harga Terbarunya!

Selanjutnya, untuk fokus ketiga adalah pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

“Keempat pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi,” katanya.

Terakhir, fokus keenam adalah pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 meliputi belanja negara Rp3.016,2 triliun dan pendapatan negara Rp2.463,0 triliun, dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen Produk Domestik Bruto (PDB).***

Editor: Norman Meoko

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Prabowo: Saya Bukan Penjilat

Senin, 6 Februari 2023 | 17:29 WIB

Prabowo Subianto Hadiri HUT ke-15 Partai Gerindra

Senin, 6 Februari 2023 | 10:17 WIB

Pertemuan Para Menlu ASEAN Hasilkan Tiga Kesepakatan

Sabtu, 4 Februari 2023 | 17:27 WIB
X