Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Papua Barat Daya Jadi Undang-undang

- Kamis, 17 November 2022 | 13:20 WIB
Ketua DPR Puan Maharani.(Dok/dpr.go.id)
Ketua DPR Puan Maharani.(Dok/dpr.go.id)


SINAR HARAPAN - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis 17 November 2022 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang.

"Kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada sidang paripurna DPR.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Meresmikan Tiga Provinsi Baru di Papua

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus dalam laporannya menyampaikan harapan dengan disetujuinya RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang, maka kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan.

Tujuan dari pemekaran provinsi di Papua, kata Gaus, termaktub dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Di mana pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP).

Baca Juga: Tiga Penjabat Gubernur DOB Papua Dilantik Mendagri di Kemendagri

"Perkenankan lah kami menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disetujui bersama untuk menjadi undang-undang," kata Gaus mewakili pimpinan Komisi II DPR.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden, mengatakan bahwa hari ini merupakan tonggak bersejarah dengan disahkan nya Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang yang akan hadir kelak sebagai provinsi ke-38 RI.

Namun, ia mengingatkan tentang pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk berkolaborasi menjalankan operasional Provinsi Papua Barat Daya sebagai realisasi dari provinsi baru.

Baca Juga: KPK Panggil Pengacara dan Sopir Gubernur Papua Lukas Enembe

"Agar provinsi baru ini dapat tidak hanya secara de jure disepakati, tapi juga de facto," ucapnya.

Ia juga menyebut pemerintah berkomitmen akan segera menerbitkan undang-undang sebagai pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan mengawal sampai dengan operasionalisasi bisa berjalan.

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama karena ini akan berhimpitan dengan tahapan-tahapan pemilu," ujar Tito.

Baca Juga: Prajurit TNI Korban Penembakan KKB di Distrik Gome Papua Dievakuasi ke Timika

Sebelumnya, Senin (12/9), Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Barat Daya oleh Pemerintah dan DPD serta DPR RI disahkan menjadi undang-undang pada keputusan tingkat I terhadap RUU Pembentukan Papua Barat Daya dalam rapat kerja (raker).

"Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sudah kami setujui menjadi undang-undang pada putusan tingkat pertama ini," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia yang memimpin rapat, di Kompleks Parlemen Senayan, dipantau secara daring di Jakarta.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Gibran: Jabatan Gubernur Krusial Sekali

Jumat, 3 Februari 2023 | 01:02 WIB

PAPDESI Tolak Politisasi Revisi UU Desa

Rabu, 1 Februari 2023 | 22:12 WIB
X