• Senin, 28 November 2022

BPK: Terdapat Masalah Ketidakpatuhan YangTimbulkan Potensi Kerugian Negara Rp 17,33 Triliun

- Selasa, 4 Oktober 2022 | 18:24 WIB
 Ketua BPK Isma Yatun saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada DPR RI dalam Sidang Paripurna di Jakarta, Selasa (4/10/2022). ANTARA/ Muhammad Heriyanto
Ketua BPK Isma Yatun saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada DPR RI dalam Sidang Paripurna di Jakarta, Selasa (4/10/2022). ANTARA/ Muhammad Heriyanto

SINAR HARAPAN--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya 8.116 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penggunaan anggaran sebesar Rp17,33 triliun. Selain itu terdapat 538 permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,04 triliun.

"Permasalahan ketidakpatuhan terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 5.465 permasalahan sebesar Rp17,33 triliun," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022, di DPR, Selasa (4/10).

Ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi sebanyak 2.651 permasalahan. Atas permasalahan tersebut, selama proses pemeriksaan, tindak lanjut entitas dengan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset baru sebesar Rp2,41 triliun atau 13,9 persen. 

Isma menjelaskan IHPS I Tahun 2022 memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, 132 laporan keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Dia melanjutkan telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan (LK) pemerintah pusat, dengan 132 LK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan empat LK Kementerian/ Lembaga (LKKL) masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pihaknya juga telah memberikan opini WDP terhadap satu dari 39 LK pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) tahun 2021.

Kemudian, pihaknya juga telah memeriksa 541 LK Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021, dengan sebanyak 500 pemerintah daerah (pemda) atau 92,4 persen memperoleh opini WTP, 38 pemda atau 7 persen memperoleh opini WDP, dan 3 pemda atau 0,6 persen memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Isma Yatun mengungkapkan dari 542 pemerintah daerah (pemda), terdapat satu pemda yang belum menyampaikan LKPD, yakni Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua.

Selain itu, BPK juga memeriksa laporan keuangan tahunan (LK Tahunan) badan lainnya tahun 2021, yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Tercatat, sejak 2005 hingga Semester I-2022, BPK telah menyampaikan 660.894 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp302,56 triliun kepada entitas yang diperiksa.

Hingga semester I-2022, rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti entitas dengan melakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan sebesar Rp124,60 triliun.

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Antara, BPK RI

Tags

Terkini

Erick Thohir Resmi Menyandang Marga Sidabutar

Minggu, 27 November 2022 | 11:41 WIB

Komisi V DPR Minta Menhub Segera Tertibkan Jetty Liar

Jumat, 25 November 2022 | 15:58 WIB
X