• Rabu, 7 Desember 2022

Rapat Paripurna DPR Cabut Persetujuan Hakim Agung Sudrajat Dimyati

- Selasa, 4 Oktober 2022 | 13:01 WIB
Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (kiri) dengan mengenakan rompi tahanan memasuki mobil tahanan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022).(Dok/Antara/M Risyal Hidayat)
Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (kiri) dengan mengenakan rompi tahanan memasuki mobil tahanan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022).(Dok/Antara/M Risyal Hidayat)


SINAR HARAPAN - Rapat Paripurna DPR pada Selasa 4 Oktober 2022 menyetujui hasil keputusan Komisi III DPR yang mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) atas nama Sudrajat Dimyati.

"Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah keputusan Komisi III DPR untuk mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Sudrajat Dimyati dapat disetujui," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2022.

Seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna tersebut menyatakan setuju pencabutan persetujuan terhadap Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Sudrajad Dimyati.

Baca Juga: KPK Panggil Asisten Hakim Agung Terkait Kasus Pengurusan Perkara di MA

Sudrajat merupakan Hakim Agung hasil uji kelayakan di Komisi III DPR pada tanggal 18 September 2014 dan telah disetujui dalam rapat paripurna pada tanggal 23 September 2014.

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengatakan bahwa Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menyatakan bahwa DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan melalui Rapat Paripurna DPR.

"DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Rapat Paripurna DPR," ujarnya.

Baca Juga: Gegara OTT Hakim Agung, Mahfud MD Disuruh Presiden Cari Formula Berantas Mafia Hukum

Ia menjelaskan bahwa proses dan mekanisme uji kelayakan terhadap Hakim Agung merupakan tugas Komisi III DPR seperti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu, menurut dia, merupakan sebuah upaya mewujudkan check and balances dalam sistem ketatanegaraan dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara.

"Dalam kerangka itu, Komisi III DPR tidak hanya bertanggung jawab dalam melakukan uji kelayakan saja. Namun, memiliki fungsi pengawasan yang bertanggung jawab mengevaluasi terhadap pejabat terkait agar menjalankan tugas dan kewenangan secara bertanggung jawab, bermoral, dan mengikuti ketentuan perundang-undangan," katanya.

Oleh karena itu, Komisi III DPR menyadari dan memahami bahwa moral serta integritas Hakim Agung merupakan prasyarat penting dalam mengemban tugas mulia sebagai Hakim Agung.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PPKM Diperpanjang Lagi Hingga 9 Januari 2023

Selasa, 6 Desember 2022 | 11:30 WIB

Anies Bertemu Wali Nanggroe Aceh

Jumat, 2 Desember 2022 | 22:33 WIB
X