• Rabu, 7 Desember 2022

Rakor Penanganan Tragedi Kanjuruhan Pagi Ini Diharapkan Bahas Kemungkinan Terjadi Pelanggaran HAM

- Senin, 3 Oktober 2022 | 08:37 WIB
Gas air mata (Foto: Sky Sport)
Gas air mata (Foto: Sky Sport)

SINAR HARAPAN--Rapat koordinasi yang diselenggarakan Menko Polhukam mengenai Tragedi Kanjuruhan diharapkan membahas kemungkinan terjadinya pelanggaran Hak-hak Azasi Manusia (HAM) dalam peristiwa tersebut.

Menko Polhukam Mahfud MD rencananya akan menggelar Rakor Senin (3/10) pagi ini di kantornya untuk membahas penanganan tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Rakor akan dihadiri Menko PMK, Menteri Kesehatan, Menpora, Mendagri, Menteri Sosial, Panglima TNI, Kapolri, KONI, PSSI di kantor Kemenko Polhukam untuk membicarakan hal-hal tersebut," kata Mahfud dalam keterangan video yang diunggah di kanal Youtube Kemenko Polhukam.

Sejumlah elemen sipil telah menyuarakan dugaan dan kekhawatirannya mengenai terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus Kanjuruhan tersebut. Mereka mendesak pemerintah untuk memberikan pemulihan kepada para korban dan mengusut tuntas kejadian nahas tersebut.

Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menyoroti sejumlah rekaman video aksi kepolisian yang menggunakan gas air mata di tengah keramaian.

"Kami menduga bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use force) melalui penggunaan gas air mata dan pengendalian masa yang tidak sesuai prosedur menjadi penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Penggunaan gas air mata yang tidak sesuai dengan prosedur pengendalian massa mengakibatkan suporter di tribun berdesak-desakan mencari pintu keluar, sesak nafas, pingsan dan saling bertabrakan," kata Isnur, Minggu (2/10).

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga menduiga telah terjadi pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu, 1 Oktober 2022.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 2 Oktober 2022, memaparkan setidaknya ada empat argumentasi mengapa dugaan pelanggaran hukum dan HAM itu terjadi, antara lain: 

1. TNI-Polri Melakukan Tindak Kekerasan 

Halaman:

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Terkini

PPKM Diperpanjang Lagi Hingga 9 Januari 2023

Selasa, 6 Desember 2022 | 11:30 WIB

Anies Bertemu Wali Nanggroe Aceh

Jumat, 2 Desember 2022 | 22:33 WIB
X