Komisi I DPR Minta Polri Usut Kasus Peretasan Awak Redaksi Narasi

- Kamis, 29 September 2022 | 12:28 WIB
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.(Dok/Antara/HO-DPR)
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.(Dok/Antara/HO-DPR)


SINAR HARAPAN - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus peretasan terhadap awak redaksi Narasi.
 
"Saya meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polri untuk proaktif menyelidiki secara tuntas sekaligus menemukan pelaku peretasan ini," kata Meutya dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis 29 September 2022.
 
Menurut dia, peretasan kerja jurnalistik yang dialami awak redaksi Narasi merupakan perbuatan melawan hukum yang menjadi ancaman bagi demokrasi.

Baca Juga: Dewan Pers Minta Aparat Usut Peretasan Awak Redaksi Narasi

"Kabar terakhir saya dengar ada 37 awak redaksi yang diretas, dari jumlahnya ini sangat besar sekali dan terlihat sangat masif. Ini mengganggu kerja jurnalistik serta kebebasan pers," tuturnya.
 
Dia menjelaskan dalam undang-undang (UU) Pers Pasal 18 mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas, dan peran wartawan.
 
"Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan atas kasus dugaan peretasan karena menghalangi kerja-kerja jurnalistik," kata Meutya menegaskan.

Baca Juga: Mahfud MD Apresiasi Profesionalitas Polri-Kejagung Terkait Perkara Ferdy Sambo

Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), lanjut dia, secara tegas mengatur bahwa tindakan masuk ke dalam sistem elektronik milik orang lain yang bersifat pribadi dengan cara apa pun adalah tindakan terlarang.
 
Oleh karena itu, Meutya mendukung awak redaksi Narasi yang menjadi korban peretasan digital untuk melaporkan secara hukum kasus dugaan peretasan ini kepada kepolisian.
 
Sebagai bentuk komitmen dalam melindungi data pribadi masyarakat Indonesia, Meutya berharap semua pihak dapat dengan tegas menjaga pers nasional dari segala bentuk tindakan intimidasi di ruang digital.

Baca Juga: Usai P-21 Kejari Jakarta Selatan Tunggu Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo Cs

"Peretasan data pribadi pers akan menjadi ancaman bagi para jurnalis yang merupakan bagian dari masyarakat dalam menegakkan pilar demokrasi," ujarnya.
 
Dewan Pers meminta aparat penegak hukum untuk proaktif menyelidiki peretasan terhadap akun digital awak redaksi Narasi yang terjadi sejak 24 September 2022.
 
"Meminta aparat penegak hukum supaya proaktif untuk menyelidiki kejadian peretasan ini dan segera menemukan pelakunya serta mengusut tuntas," kata Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (28/9).

Baca Juga: Kasus Lukas Enembe, AHY: Demokrat Dukung Upaya Penegakan Hukum Namun Jangan Dipolitisasi

Dia memandang bahwa tindakan peretasan merupakan perbuatan melawan hukum dan berakibat pada terganggunya upaya kerja jurnalistik serta kemerdekaan pers.
 
Padahal, katanya, menjaga kemerdekaan pers adalah tanggung jawab semua pihak, baik perusahaan pers, publik/masyarakat luas, pemerintah, maupun aparat penegak hukum.
 
"Dewan Pers mengingatkan ancaman hukuman terhadap pihak yang mengganggu kerja jurnalistik," kata Agung Dharmajaya.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: Antara

Tags

Terkini

AHY Bertemu Pemerintah dan Pemimpin Politik Australia

Rabu, 30 November 2022 | 20:46 WIB

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Kopi Papua Mendunia

Selasa, 29 November 2022 | 07:47 WIB
X