Pemerintah Tangani Keluhan Pekerja Indonesia di Inggris Yang Harus Membayar Puluhan Juta Rupiah

SINAR HARAPAN--Kementerian Luar Negeri dan KBRI London telah menangani kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang dilaporkan harus membayar sejumlah besar uang untuk bisa bekerja sebagai pekerja musiman (seasonal workers) di beberapa perkebunan Inggris.

“Berbagai langkah terkoordinasi antara Kemlu, Kemenaker, BP2MI (Badan Perlindungan pekerja migran Indonesia), dan KBRI London telah dilakukan untuk mendalami dan menindaklanjuti kasus ini untuk memastikan pelindungan atas hak-hak PMI yang bekerja di beberapa perusahaan perkebunan di Inggris,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha melalui pesan singkat, Selasa.

Selain Kemenlu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga dikabarkan sedang menelusuri kasus dugaan "overcharging” tersebut.

Dikutip Antara, KBRI London telah meninjau langsung dan berdialog dengan para PMI di perkebunan, berdiskusi dengan pemilik serta manajemen perkebunan, membentuk satgas khusus KBRI. Selain itu KBRI juga mengawal pemulangan para PMI setelah masa kontrak berakhir agar tidak terjadi penyalahgunaan aturan.

KBRI juga memastikan ketersediaan hotline kekonsuleran untuk melayani permintaan bantuan (distress call) dari PMI, melakukan pendataan dan menampung aspirasi PMI secara langsung. Selain itu meminta AG Recruitment untuk tetap memfasilitasi PMI dan menjamin mereka mendapatkan alternatif pekerjaan dalam koridor kontrak selama menunggu masa kepulangan.

AG Recruitment adalah salah satu agen resmi penyalur tenaga kerja ke Inggris.

“KBRI London melakukan koordinasi dengan otoritas Inggris terkait pemenuhan hak-hak PMI sesuai ketentuan yang berlaku di Inggris,” tutur Judha.

Inggris merupakan salah satu negara tujuan penempatan PMI sejak 31 Maret 2022. Saat ini tercatat ada 1.308 orang PMI yang bekerja di sektor perkebunan Inggris.

Sebuah media Inggris sebelumnya melaporkan bahwa seorang pekerja musiman asal Bali bernama Gede Suardika Widi Adnyana, yang bekerja sebagai pemetik buah di Inggris, harus membayar Rp70 juta kepada agen penyalur tenaga kerja.

Biaya itu disebut untuk pembayaran visa, sidik jari, kartu tenaga kerja luar negeri, dan tiket pesawat pulang-pergi.

Kasus ini melibatkan dua agen, yaitu AG Recruitment dan PT Al Zubara Manpower Indonesia (PT AMI), perusahaan penempatan pekerja migran yang mengatur keberangkatan para PMI.

Gaji per minggu

Dikabarkan bahwa pekerja asal Indonesia di perkebunan Inggris memperoleh imbalan yang dibayar seminggu sekali. Gaji untuk pekerja musiman di Inggris ditetapkan sebesar 10,10 (Rp174.000) per jam, di atas upah minimum sebesar 9,50 per jam.

Gede Suardika Widi Adnyana, pemuda asal Bali yang berusia 20 tahun itu, banyak senyum ketika menceritakan pengalamannya bekerja di perkebunan Clock House, Maidstone, Kent, Inggris selatan.

"Bekerja di farm sangat mengasyikkan, bekerjanya juga enggak terlalu berat," katanya kepada BBC Indonesia.

Ia adalah satu dari 318 pekerja Indonesia yang ditempatkan di perkebunan tersebut melalui salah satu dari empat agen penyalur resmi Inggris, AG Recruitment. Tetapi keberangkatan dari Indonesia diatur oleh PT Al Zubara Manpower Indonesia.

Ia baru lulus diploma wisata di Bali, ketika mendengar ada peluang untuk bekerja di perkebunan Inggris. Namun, untuk berangkat ke Inggris, Suardika harus meminjam uang ke bank melalui pamannya, sebesar Rp70 juta, dana yang ia cicil pembayarannya.

Biaya saya Rp70 juta, harus dibayar ke agency, ada penyalur, untuk menyambung ke agency. Dibilangnya sih untuk biaya visa, sidik jari, KTKLN [Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri] dan tiket pesawat bolak balik, kata Suardika ketika ditemui wartawan BBC News Indonesia, Endang Nurdin di Clock House Farm.

Dengan kecepatan bekerja seperti sekarang, kata Suardika, ia dapat menyisihkan sekitar 400 (sekitar Rp7 juta dengan nilai tukar saat ini) bersih per satu minggu.