• Selasa, 27 September 2022

Kasus Korupsi di Papua, KPK Tegaskan Bumi Cendrawasih Disebut sebagai Teman

- Rabu, 21 September 2022 | 13:57 WIB
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.(Antara/HO-Humas KPK)
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.(Antara/HO-Humas KPK)


SINAR HARAPAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan lembaga ini hadir di tengah-tengah masyarakat dan para pemangku kepentingan di Provinsi Papua dan Papua Barat semata-mata hanya ingin menjadi teman.

"Teman yang saling mengingatkan dan mengontrol agar pengelolaan Bumi Cenderawasih dilakukan dengan baik, bersih, transparan, dan akuntabel," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu 21 September 2022.

Oleh karena itu, lanjut dia, KPK bergerak untuk menanggulangi persoalan tindak pidana korupsi di Papua.

Baca Juga: Di Jayapura ada Demo 'Save Lukas Enembe', di Jakarta KPK Siapkan Panggilan Kedua

"Musababnya, dengan segala kemewahan dan besarnya anggaran yang dikelola seharusnya masyarakat bisa mendapatkan manfaat. Tidak ada lagi kasus gizi buruk, pemadaman listrik atau kelaparan. Sudah saatnya masyarakat Papua menikmati kekayaan dari wilayah yang mereka tinggali saat ini," ucap Ali.

Ia mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi oleh KPK tidak semata-mata hanya upaya represif melalui penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Namun, juga melalui upaya pencegahan dengan perbaikan sistem dan tata kelola guna menutup celah-celah rawan korupsi.

"Dengan demikian kesempatan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi menjadi tertutup," ujarnya.

Baca Juga: Menkopolhukam: Dugaan Kasus Korupsi Lukas Enembe Capai Ratusan Miliar Rupiah

Untuk pengelolaan anggaran, kata Ali, KPK melalui Direktorat Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) aktif memberikan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, proses lelang, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga proses evaluasi.

"Harapannya, proses pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan dengan bersih dan akuntabel sehingga bermanfaat bagi masyarakat Papua," kata Ali.

Bahkan, KPK aktif mengedukasi para mahasiswa di Papua yang akan menjadi generasi penerus bangsa melalui berbagai kegiatan kuliah umum, seperti penanaman nilai-nilai integritas bagi para mahasiswa.

Baca Juga: KPK: Rekening Milik Lukas Enembe Yang Diblokir PPATK Berisi Puluhan Miliar

"Nilai yang akan menjadi tameng para mahasiswa kelak jika menduduki jabatan di sektor pelayanan publik. Penanaman nilai integritas tersebut juga diberikan kepada para 'stakeholder' atau para pemangku kepentingan," kata Ali.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga kepala daerah di Provinsi Papua sebagai tersangka, yakni Bupati Mimika Eltinus Omaleng (EO) dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika.

Kemudian, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) terkait kasus dugaan suap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Baca Juga: Ditjen Imigrasi Cekal Gubernur Papua Lukas Enembe Karena Kasus Korupsi

Terakhir, Gubernur Papua Lukas Enembe (LE). KPK belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka.

Untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.

Sebelumnya, aksi demonstrasi "Save Gubernur Papua Lukas Enembe" dilakukan Koalisi Rakyat Papua di Kota Jayapura, Selasa (20/9). Demonstran meminta agar KPK mencabut status tersangka terhadap Lukas Enembe.

KPK menegaskan penyidikan yang telah dilakukan terkait dugaan korupsi di Provinsi Papua murni dalam rangka penegakan hukum tanpa adanya kepentingan-kepentingan lain.

"Kami tegaskan bahwa KPK tidak ada kepentingan lain, selain murni penegakan hukum sebagai tindak lanjut laporan masyarakat," kata Ali dalam keterangannya pada Senin (19/9).***

Editor: Norman Meoko

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Wapres Ma'ruf Amin ke Jepang Hadiri Pemakaman Shinzo Abe

Minggu, 25 September 2022 | 10:17 WIB

Kemendagri Sebut Penjabat Kepala Daerah Boleh Pecat ASN

Jumat, 23 September 2022 | 15:41 WIB
X