Trimedya Panjaitan (Foto: beritasatu.com)
SINAR HARAPAN--Pembentukan Dewan Kolonel PDIP selain untuk mendongkrak elektabilitas Puan Maharani menuju Capres 2024, juga dilatarbelakangi kekhawatiran para politisi bahwa partai ini akan mudah diintervensi bila tidak dipimpin oleh Trah Soekarno.
Kekhawatiran tersebut dikemukakan oleh koordinator Dewan Kolonel PDIP Trimedya Panjaitan kepada para wartawan. Para deklarator dewan tidak ingin PDIP bernasib seperti Golkar, yang kini terlepas dari keluarga Soeharto.
Maka, menurut Trimedya, Dewan Kolonel ingin memastikan keluarga garis keturunan Soekarno akan tetap memimpin PDIP. “Kita khawatir kalau bukan darah Bung Karno ini, nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar. Itu juga ada kekhawatiran. Lihat saja keluarga Pak Harto di Golkar kan seperti apa, padahal [Soeharto] yang dirikan Golkar dari nol,” ujar Trimedya kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Sejak awal dibentuk, PDIP memang selalu lekat dengan garis keturunan Sukarno. Bahkan, hingga saat ini, PDIP masih dimpimpin oleh Megawati Soekarnoputri, yang notabene salah satu anak biologis dari Sukarno.
Trimedya berpandangan, jika bukan keturunan Soekarno yang memimpin PDIP, partai terbesar di Indonesia itu akan gampang dikendalikan oleh orang luar. Oleh sebab itu, mereka ingin menaikkan elektabilitas Puan untuk menjadi capres dan akhirnya mengganti Megawati sebagai ketua umum PDIP.
“Kami merasa kalau bukan trah Sukarno, gampang dikendalikan partai ini. Kami juga tidak ikhlas kalau sampai jadi seperti keluarga Suharto di Golkar. Itu dasarnya,” jelas anggota Komisi III DPR tersebut, seperti dikutip Bisnis.com
Trimedya mengungkapkan, ide pembentukan Dewan Kolonel berasal dari mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini jadi politisi PDIP, Johan Budi. Trimedya sendiri mengajukan diri sebagai koordinator Dewan Kolonel.
Dia menjelaskan, anggota Dewan Kolonel terdiri dari anggota fraksi PDIP di masing-masing komisi DPR. “Semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan setiap komisi kita lakukan. Di dapil [daerah pemilihan] juga,” ujar Trimedya.
Johan Budi, sebelumnya mengatakan bahwa pembentukan Dewan Kolonel merupakan inisiatif perorangan bukan arahan pimpinan partai.
“Tim ini membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya, tapi kami di Fraksi [PDIP DPR] ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan Pilpres itu,” ungkapnya di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Selasa (20/9).
Tim ini, katanya, akan setia menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menunjuk Capres yang resmi didukung partainya. Jika nantinya Puan yang ditunjuk, mereka sudah siap. Johan juga mengatakan pembentukan Dewan Kolonel juga sudah lewat persetujuan Puan.
Tim ini sudah punya posko sendiri di daerah Menteng. “Posko ada tapi kita belum gerak, kita nunggu keputusan ibu ketum,” jelasnya.
Johan menegaskan, pembentukan Dewan Kolonel bukan untuk menjegal kader PDIP lainnya. Tim tersebut juga bukan dibentuk karena takut Puan kalah bersaing dengan Ganjar.
