• Jumat, 30 September 2022

Presiden Tolak Secara Halus Usulan Penempatan Perwira Aktif TNI/Polri di Kementrian

Banjar Chaeruddin
- Kamis, 11 Agustus 2022 | 16:50 WIB

Presiden Joko Widodo (Foto: sonora.id)

SINAR HARAPAN--Presiden Joko Widodo menolak secara halus gagasan perlunya perwira aktif TNI/Polri masuk dan bertugas di jajaran kementrian dan lembaga pemerintah.

Jokowi menegaskan saat ini bahwa belum ada kebutuhan mendesak bagi perwira aktif TNI/Polri untuk dapat bertugas di kementerian atau lembaga.

"Saya melihat kebutuhannya belum mendesak," ujarnya kepada awak media di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (11/8). 

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengusulkan perubahan Undang-Undang TNI agar perwira aktif TNI/Polri dapat bertugas di kementerian/lembaga.

"Undang-Undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam, bahwa TNI ditugaskan di kementerian/lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan Presiden," ujar Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD di Sentul, Kabupaten Bogor, Jumat (5/8) lalu.

Dia berharap TNI dan Kemenhan bisa memasukkan satu pasal ini ke dalam perubahan UU TNI. Menurut Luhut, saat ini baru anggota Polri yang bisa ditugaskan di sejumlah kementerian.

Hal ini juga berkaitan dengan peran purnawirawan yang masih dibutuhkan di pemerintahan maupun di swasta. 


Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Bisnis.com

Tags

Terkini

Rumah Hasto Sekjen PDIP Digeledah KPK? Ah, Itu Hoaks

Rabu, 28 September 2022 | 17:33 WIB
X