• Selasa, 4 Oktober 2022

Setelah Sambo Non Aktif, Kapolri Perlu Jelaskan Secara Terbuka Tentang Satgassus Polri

- Minggu, 7 Agustus 2022 | 14:04 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian di depan Komisi III DPR pada 14 Maret 2018, menerima kritik terkait pembentukan Satgas Khusus (Foto: Dok/Antara)

SINAR HARAPAN--Keberadaan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) kini ramai diperbincangkan karena lembaga non struktural tersebut ditengarai memiliki kewenangan besar dan berpotensi tumpang tindih dengan lembaga struktural Polri.

Jabatan Kepala Satgas Khusus (Satgassus) Polri yang terakhir dipegang oleh Irjen Ferdy Sambo. Setelah Sambo dinonaktifkan dari jabatan struktural, otomatis posisinya sebagai Kepala Satgassus juga berakhir.

Pertanyaan publik adalah, perlukah keberadaan Satgassus dipertahankan? Kalau perlu, Kapolri perlu menjelaskan secara terbuka apa saja yang telah dilakukan Satgassus dan bagaimana pertanggungjawabannya.

Mengenai pencopotan jabatan Kepala Satgassus sudah disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo, bahwa Ferdy Sambo tidak lagi sebagai pimpinan. "Otomatis (dinonaktifkan)," kata Dedi saat dikonfirmasi media di Jakarta, pekan ini.

Menurut Dedi, jabatan Kepala Satgassus merupakan jabatan non-struktural yang ada di Divisi Propam Polri. Sehingga ketika Irjen Pol. Ferdy Sambo dinonaktifkan dari jabatan struktural sebagai Kadiv Propam Polri, secara otomatis tidak lagi menjabat sebagai Kepala Satgassus.

 

"Setelah jabatan struktural dinonaktifkan maka jabatan non-struktural juga sudah tidak aktif," ujar Dedi.

 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah menonaktifkan Irjen Pol. Ferdy Sambo dari jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri demi objektivitas, transparansi dan akuntabelnya penyidikan peristiwa polisi tembak polisi, pada Senin (18/7) lalu.

 

Irjen Ferdy Sambo kini diperiksa bersama sejumlah perwira lain terkait kasus kematian pengawal istrinya, Brigadir Nopriyansyah Yosua (J) Hutabarat di rumahnya di Komplek Polri Duren Tiga Jakarta Selatan pada Jumat (8/7) lalu.
 
Satgassus Polri dibentuk pada masa kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian pada awal 2017. Satgas berkewenangan melakukan penyelidikan perkara antara lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), Narkotika, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sebagai organisasi non-struktural, Satgassus Polri memiliki tugas dan wewenang yang sangat besar dan berpotensi terjadi tumpang tindih dengan lembaga-lembaga Polri yang struktural.

Halaman:

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Terkini

Indonesia Terus Matangkan Persiapan KTT G20

Senin, 3 Oktober 2022 | 13:02 WIB
X