• Rabu, 10 Agustus 2022

ACT Membantah Berbagai Tudingan Miring Terkait Dana Masyarakat

Banjar Chaeruddin
- Selasa, 5 Juli 2022 | 02:57 WIB
Foto: Tribunnews.com
Foto: Tribunnews.com

SINARHARAPAN--Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar membantah berbagai tudingan penyimpangan atas dana yang dikumpulkan dari masyarakat.

 

Presiden ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (4/7) mengatakan pihaknya perlu memberikan beberapa pernyataan untuk melakukan klarifikasi.

Terlebih karena ACT sebagai sebuah lembaga kemanusiaan global yang berkiprah di 47 negara dan sepanjang tahun 2020 telah melakukan 281.000 aksi kemanusiaan. Saat ini ACT terdiri dari 78 cabang di Indonesia, serta 3 representative di Turki, Palestina dan Jepang dan ACT melakukan banyak perombakan kebijakan internal.

"Kami sampaikan permohonan maaf atas pemberitaan ini, kami ucapkan terima kasih ke majalah Tempo. Di atas semua pemberitaan itu jadi manfaat bagi kita semua," kata Presiden ACT Ibnu Khajar.

 

Majalah Tempo edisi pekan ini memperoleh temuan pengeluaran gaji tinggi dan fasilitas mewah dari kas lembaga filantropis tersebut. Ahyudin, pendiri dan mantan Presiden ACT, ditengarai menerima gaji sebesar Rp250 juta per bulan. Kemudian pejabat senior vice president menerima Rp200 juta, vice president dibayar Rp80 juta, dan direktur eksekutif mendapat Rp50 juta.
 
Para petinggi yayasan ini juga menerima fasilitas kendaraan dinas menengah ke atas seperti Toyota Alphard, Honda CR-V, dan Mitsubishi Pajero Sport.
 
Sama Sementara itu, kondisi keuangan lembaga diduga sedang limbung sejak akhir tahun lalu karena dugaan penyelewengan dana. ACT melakukan pemotongan gaji karyawan dan sejumlah program macet.
 
Ibnu Khajar menegaskan bahwa gaji pimpinan tertinggi lembaganya tidak sampai sebesar yang dilaporkan Majalah Tempo. "Pimpinan tertinggi saja tidak lebih Rp100 juta. Jadi kalau disebut Rp250 juta, kami tidak tahu datanya dari mana," tuturnya.
 
Dia menjelaskan, rerata biaya operasional termasuk gaji para pimpinan pada 2017 hingga 2021 adalah 13,7 persen. "Rasionalisasi pun kami lakukan untuk sejak Januari 2022 lalu. Insyaallah, target kami adalah dana operasional yang bersumber dari donasi adalah sebesar 0 persen pada 2025," kata lbnu.
 
Ihwal fasilitas mobil, Ibnu menyebut mobil-mobil mewah itu memang dibeli oleh lembaganya, tapi tidak diperuntukkan untuk keperluan pribadi para petinggi ACT, melainkan operasional dan tugas.
 
Kemudian, sambungnya, saat lembaga membutuhkan alokasi dana kembali seperti sekarang ini, kendaraan tersebut dijual kembali. "Jadi bukan untuk mewah-mewahan, gaya-gayaan," tuturnya.
 
Ibnu mengklaim, sejak dilakukan pergantian kepemimpinan pada Januari lalu, seluruh fasilitas kendaraan Dewan Presidium ACT adalah Innova dengan peruntukkan yang sama yakni kendaraan operasional.
 
Ibnu membantah bahwa keuangan ACT bermasalah akibat dugaan penyelewengan tersebut. Menurutnya, laporan keuangan ACT juga sudah berkali-kali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit yang hasilnya dipublikasikan di laman resmi ACT.
 
Pada bagian lain Ibnu Hajar membantah tudingan dana bantuan kemanusiaan yang dikumpulkan dari masyarakat ada yang digunakan untuk membiayai kelompok teroris. "Dana yang mana? Kami tidak pernah ada bantuan ke teroris," tegasnya.

Dia mengaku heran ACT dikaitkan dengan kegiatan terorisme, padahal selama ini mereka banyak bekerja sama dengan lembaga pemerintahan.

"Di tiap program kami undang entitas gubernur, menteri datang. Dan bantuan pangan di depan Mabes TNI, kita kerjasama dengan Pangdam Jaya untuk distribusi bantuan dengan bagus," ujarnya.

Ibnu menegaskan ACT tidak pandang bulu untuk memberikan bantuan terkait kemanusiaan. Tak pernah mempersoalkan latar belakang mereka yang diberikan bantuan.

Halaman:

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Terkini

Keberadaan Satgassus Polri Perlu Dievaluasi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 07:07 WIB
X