• Rabu, 10 Agustus 2022

Pemerintah Tidak Berwenang Urus Visa Mujamalah Jemaah Haji Furodah

Banjar Chaeruddin
- Senin, 4 Juli 2022 | 19:08 WIB
Menteri Agama Yaqut Ch Qoumas (Foto: haji.kemenag.go.id)
Menteri Agama Yaqut Ch Qoumas (Foto: haji.kemenag.go.id)

SINARHARAPAN--Menteri Agama menegaskan pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap perusahaan travel yang melanggar aturan. Penegasan ini dikemukakan menanggapi pemulangan 46 calon jamaah haji Indonesia yang ditolak Imigrsi Saudi Arabia.

“Travel yang menurut saya tidak menyelenggarakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan, misalnya kemarin kita dengar ada 46 calon jemaah yang dipulangkan, kita akan berikan sanksi yang saya kira paling tegas buat mereka,” tegas Menag Yaqut Cholil Qoumas, usai menjalankan umrah wajib di  Masjidil Haram, Makkah, Senin (4/7).

Dikutip dati situs resmi haji.kemenag.go.id, sebanyak 46 warga negara Indonesia (WNI) tertahan di Imigrasi Arab Saudi setibanya mereka di Jeddah, Kamis, 30 Juni 2022, dini hari. Mereka berangkat ke Arab Saudi dengan penerbangan reguler, dan mendarat di Bandara Internasional Jeddah, Arab Saudi. 

Mereka tidak lolos proses imigrasi setelah diketahui bahwa visa yang dibawa tidak ditemukan dalam sistem imigrasi Arab Saudi. Menurut pengakuan pihak travel, mereka menggunakan visa dari Singapura dan Malaysia untuk memberangkatkan 46 WNI tersebut.

Visa Mujamalah

Terpisah, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menegaskan pemerintah sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam mengelola visa haji mujamalah. Kewenangan Kementerian Agama adalah pengelolan visa haji kuota Indonesia, yaitu visa kuota haji reguler dan visa kuota haji khusus.

“Sesuai undang-undang, Kementerian Agama tidak mengelola visa haji mujamalah, hanya visa haji kuota Indonesia,” tegas Hilman Latief di Makkah, Senin (4/7/2022).

“Karena sifatnya adalah undangan raja, pengelolan visa tersebut di bawah kewenangan langsung Kedutaan Besar Arab Saudi,” sambungnya.

Adapun terkait teknis keberangkatannya, lanjut Hilman, pemegang visa mujamalah harus berangkat ke Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Ayat (2) pasal 18 UU No 8 Tahun 2019 mengatur bahwa warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib berangkat melalui PIHK.

Halaman:

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: haji.kemenag.go.id

Tags

Terkini

Keberadaan Satgassus Polri Perlu Dievaluasi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 07:07 WIB
X