• Senin, 15 Agustus 2022

Partai Buruh Gugat UU P3 ke Mahkamah Konstitusi

- Senin, 27 Juni 2022 | 21:22 WIB
Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi saat menyerahkan sokumen gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta Pusat, Senin, 27 Juni 2022. (Istimewa)
Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi saat menyerahkan sokumen gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta Pusat, Senin, 27 Juni 2022. (Istimewa)

SINAR HARAPAN - Partai Buruh memohonkan pengujian undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) ke Mahkamah Konstitusi, di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juni 2022.

Dalam pendaftaran gugatan tersebut, Tim Hukum Partai Buruh membawa belasan bundel dokumen yang menjadi poin tuntutannya.

Wakil Presiden Parti Buruh Agus Supriyadi menjelaskan, pihaknya menggugat UU P3 karena terdapat pasal yang melegalkan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang disusun dengan metode penggabungan atau omnibus law yang tidak diatur di UU P3 sebelumnya.

"Dengan munculnya UU Nomor 13/2022 tentang UU P3 ini, ini menjadi kerugian karena salah satunya ada di Pasal 64 (UU P3) yang di situ menyebutkan peraturan perundang-undangan bisa dibuat secara omnibus law," ujar Agus dalam jumpa pers usai mendaftarkan gugatannya.

Agus menuturkan, Partai Buruh tak sepakat apabila UU Ciptaker yang di dalamnya terdapat klaster ketenagakerjaan menjadi sah karena UU P3 karena setelah UU Cipataker diputus inkonstitusional bersyarat oleh MK dan harus dilakukan revisi, muncul kekhawatiran pembahasan revisi nanti tidak akan melibatkan elemen masyarakat.

"Nah ini yang menjadi keberatan buat kami dari Partai Buruh dan nanti lebih konkret," kata Agus menutup pembicaraan. (Pramesti Regita)

Editor: Joko M

Sumber: Wawancara

Tags

Terkini

68 Anggota Paskibraka Dikukuhkan Presiden Jokowi

Senin, 15 Agustus 2022 | 19:16 WIB
X