SINAR HARAPAN - Kehadiran tokoh selain anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam pertemuan Silahturahmi Nasional (Silatnas) yang digelar di Hutan Kota, Plataran, Senayan, Jakarta Selatan pada Sabtu 4 Mei 2022 memunculkan beragam tafsiran publik terkait capres yang akan diusung poros ini.
Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an ketika dihubungi sinarharapan.co, Rabu 8 Juni 2022. Dia diminta tanggapannya terkait kehadiran Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi di acara Silatnas KIB.
Dia mengatakan, isu yang menyebut KIB sebagai poros yang akan mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo karena kehadiran Projo, tidak sesuai dengan pernyataan tiga ketum parpol yang menjadi anggota koalisi di dalamnya yakni belum memutuskan sosok capres yang akan diusung untuk Pilpres 2024.
Terkait hal itu, Ali menyarankan KIB yang diisi Partai Golkar, PAN, dan PPP agar membuat suatu mekanisme yang jelas dalam hal penentuan figur capres yang akan diusung poros ini. Misalnya, dengan cara menggelar konvensi, dan tidak sekadar mencari perhatian publik lewat gimik politik kehadiran Projo di acara Silatnas.
"Ini (menghadirkan Projo) merupakan upaya dari tiga partai ini untuk mendapatkan pemberitaan, termasuk meningkatkan popularitas partai. Tapi akan lebih bagus lagi kalau mereka menggelar konvensi," ujarnya.
Ali memandang mekanisme konvensi cukup efektif untuk menjaring capres, bahkan hal tersebut sudah sering diberlakukan di negara maju seperti Amerika Serikat.
"Apakah KIB ini sudah siap (konvensi)? Secara hitung-hitungan kursi, harusnya sudah siap, karena tiga partai itu kalau dihitung jumlahnya sudah lebih dari 20 persen. Sudah memenuhi prasyarat presidential threshold," ia melanjutkan.
Alumni Pascasarjana Universitas Indonesia ini juga memberikan alasannya kenapa KIB harus menggelar konvensi sebelum penentuan capres-cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang.
"Kalau konvensi itu kan sebenarnya capres dari masyarakat, jadi dari bottom up memberikan rekomendasi capres untuk KIB. Nanti KIB punya hak untuk memilih yang disarankan oleh para publik," tuturnya.
Di samping itu, Ali juga berpendapat bahwa kegiatan konvensi juga dalam rangka upaya mematahkan isu mengenai KIB yang dikendalikan oleh oligarki, tokoh-tokoh, "king maker" maupun seorang veto player yang memainkan KIB.
"Jadi menurut saya konvensi itu dalam rangka membantah isu-isu yang berkembang bahwa KIB itu nanti capresnya afdal atas usulan para oligarki," ia menambahkan.(Pramesti Regita)
