• Jumat, 1 Juli 2022

Faisal Basri Akan Ajukan Judicial Review UU IKN

- Rabu, 19 Januari 2022 | 01:37 WIB
Faisal Basri
Faisal Basri

JAKARTA--Ekonom senior Faisal Basri berencana mengajukan gugatan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi bersama beberapa orang lainnya.

"Saya berlima akan berusaha ini [UU IKN] dibawa ke judicial review, tapi belum tahu waktunya kapan,” kata Faisal dalam diskusi yang tayang di kanal Youtube PKS TV, Selasa (18/1).

Faisal menilai pengesahan UU IKN tergesa-gesa. Menurutnya, masih banyak masalah yang lebih penting yang harus diselesaikan pemerintah saat ini ketimbang pemindahan Ibu Kota Negara.

"PKS sama dengan saya tidak anti pemindahan ibu kota. Tapi kita siapkan rencana induk yang bagus, melibatkan masyarakat. Mungkin 10 tahun ke depan setelah tantangan besar bisa kita urai (baru membahas pindah IKN)," kata Faisal.

Pemindahan ibu kota dinilai tidak terlalu mendesak untuk saat ini. Pasalnya, sekitar 52 persen penduduk Indonesia itu termasuk golongan rentan miskin, nyaris miskin, dan miskin ekstrim. Selain itu, dia mempertanyakan mengapa pemerintah membuka opsi pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tadinya, kata dia, pembangunan IKN murni akan dibiayai oleh swasta.

"Pak Jokowi antusias itu karena ada yang bawain investor, berjanji siap sediakan dana 100 miliar dollar AS untuk bangun ibu kota baru," ujar Faisal.

5 Juta Penduduk

Dikutip dari Bisnis.com, Faisal mengaku mendapatkan informasi tersebut berasal dari salah satu wakil menteri. "Saya dapet cerita dari wakil menteri yang mengingatkan Pak Jokowi, hati-hati pak dengan skema yang ditawarkan investor tadi harus dilihat terms and conditions-nya, karena ini bisnis," sambungnya.

Berdasarkan cerita sang wakil menteri itu, Faisal menuturkan, ada syarat dan ketentuan dari investor yang memberatkan, yaitu pemerintah diwajibkan menghadirkan 5 juta penduduk dalam 10 tahun di IKN. Dengan adanya 5 juta penduduk itu, lanjut Faisal, muncul kesempatan bisnis penyediaan perumahan, perkantoran, air bersih, pengelolaan sampah, dan transportasi yang nilainya lebih dari 100 miliar dollar AS.

Halaman:

Editor: editor1

Tags

Terkini

Menpan RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Jumat, 1 Juli 2022 | 12:26 WIB

Tok! DPR Setujui Lima RUU Provinsi Menjadi UU

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:24 WIB
X