• Selasa, 5 Juli 2022

Tujuh Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU IKN

- Selasa, 18 Januari 2022 | 13:51 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA--Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pengesahan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU karena menilai banyak banyak substansi yang tidak diakomodir dalam RUU IKN

"Maka Fraksi PKS DPR dengan mengucap bismillahirahmanirahiim menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya," kata Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama.

Dikutip dari Viva.co.id, berikut beberapa alasan PKS menolak pengesahan RUU IKN, sebagaimana dinyatakan oleh jurubicaranya, Suryadi. Beberapa catatan suryadi bisa disarikan sebagai berikut: ,

Pertama, kata dia,  rencana pemindahan IKN yang dimulai 2024 tidak terdapat dalam rancangan pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. Hal ini menunjukkan pemerintah melakukan pembangunan yang tidak mengacu pada rancangan pembangunan jangka panjang nasional hingga 2025.

Kedua, RUU IKN ini masih memuat masalah formil dan materi. Persoalan mulai pembahasan dalam waktu singkat hingga banyak substansi yang belum dibahas secara tuntas.Beberapa materi muatan yang terdapat dalam RUU IKN mengandung permasalahan konstitusionalitas. "Konsep IKN yang dirancang sebagai daerah khusus tanpa adanya penjelasan lebih lanjut dalam RUU ini tidak sejalan dengan konsep Negara Kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 UUD 1945, serta konsensus nasional 4 pilar kebangsaan," jelas Suryadi.

Ketiga, Fraksi PKS juga tidak sepakat dengan pengelolaan IKN yang dipimpin kepala otorita yang langsung ditunjuk oleh Presiden. IKN tidak memiliki perwakilan rakyat, yakni DPRD.  Menurut Suryadi, kelembagaan otorita untuk IKN yang merupakan daerah khusus bertentangan dengan UUD 1945, dan berpotensi melahirkan otoritarianisme.

Keempat, Sejumlah hal penting dan mendasar yang belum dijelaskan pemerintah dan dibahas secara detail dalam RUU IKN. Hal ini mencakup seperti perlindungan tanah masyarakat adat, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan, dan rencana induk yang transparan termasuk pendanaan. "Kami juga memandang perlunya rencana induk yang transparan termasuk pendanaan yang terintegrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RUU ini. Hal ini menjadi penting untuk menghindari produk pembangunan yang mangkrak dan over budget," tuturnya.

Kelima, Hingga saat ini, kata Suryadi, Fraksi PKS belum mendapatkan penjelasan terkait hasil studi kelayakan alasan terpilihnya Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur sebagai IKN baru. Bahkan, dalam naskah akademik RUU IKN, tidak dicantumkan studi pendahuluan tentang penetapan lokasi ini.

Keenam, Belum ada penjelasan detail terkait pemindahan struktur pertahanan negara yang dominan berada di Pulau Jawa.

Halaman:

Editor: editor1

Tags

Terkini

X