• Senin, 15 Agustus 2022

Formappi Refleksi Kerja DPR 2021: Cenderung Manut Pemerintah

- Selasa, 28 Desember 2021 | 13:18 WIB
Gedung DPR Senayan Jakarta.
Gedung DPR Senayan Jakarta.

JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menjabarkan refleksi atas kinerja DPR selama 2021. Formappi melihat kinerja DPR sepanjang 2021 tidak memuaskan, karena tidak memiliki daya kritis alias tumpul, serta cenderung hanya manut dan menjadi 'stempel' pemerintah.

Formappi melihat penyusunan, pembahasan sampai pengesahan kebijakan atau rancangan undang-undang (RUU) di DPR sepanjang 2021 memang efektif. Namun, efektivitas itu justru memperlihatkan tumpulnya daya kritis DPR.

"Akan tetapi, proses yang efektif sebagaimana tercermin dari gampangnya kebijakan dibahas dan diputuskan DPR, lebih memperlihatkan wajah DPR yang tak berdaya, tumpul, tak punya sikap kritis dan tegas serta 'manut' pada pemerintah," kata Formappi dalam keterangannya berjudul 'Refleksi Akhir Tahun 2021, DPR Makin Menjauh Dari Rakyat', Selasa (28/12/2021).

"Proses yang cepat itu lebih cenderung karena pemerintah 'mengendalikan' DPR. Kendali pemerintah itu dilakukan melalui parpol-parpol koalisi yang selanjutnya menjadi acuan fraksi-fraksi di parlemen," imbuhnya.

Formappi menyebut buruknya keputusan DPR terlihat dari hasilnya. Formappi menjelaskan buruknya kinerja DPR bisa terlihat dari jumlah RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang telah disahkan.

"Capaian 8 RUU prioritas dari 37 RUU yang direncanakan dalam daftar prioritas 2021, tak hanya memperlihatkan minimnya hasil kerja DPR, tetapi juga membuktikan ketidakpedulian DPR pada RUU-RUU yang mendesak untuk publik, seperti RUU PDP, RUU TPKS, RUU Penanggulangan Bencana, dan lain-lain," sebut Formappi.

Tumpulnya daya kritis DPR, menurut Formappi, juga terlihat dari pembahasan APBN ataupun pertanggungjawaban APBN. Formappi mengaku tak mendengar rekam jejak Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Formappi menekankan Banggar harus menjadi alat kelengkapan dewan (AKD), yang memastikan anggaran pemerintah digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta tidak dikorupsi. Formappi menilai 'diamnya' Banggar menunjukkan tidak berjalannya fungsi pengawasan DPR.

"Padahal, saban tahun, DPR selalu mendapatkan hasil audit keuangan negara oleh BPK, yang di dalamnya sudah tertulis berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di kementerian dan lembaga. Temuan penyimpangan oleh BPK tersebut semestinya mengganggu DPR ketika berhadapan dengan mitra yang diduga melakukan penyimpangan itu," papar Formappi.

Halaman:

Editor: editor2

Tags

Terkini

Paspor Indonesia Disain Baru Ditolak di Jerman

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 01:56 WIB
X