• Jumat, 27 Mei 2022

DPR Setujui 3 RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi

- Selasa, 7 Desember 2021 | 12:05 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

JAKARTA - Rapat Paripurna DPR menyetujui tiga rancangan undang-undang (RUU) mengenai pembentukan pengadilan tinggi, yaitu RUU tentang Pengadilan Tinggi, RUU Pengadilan Tinggi (PT) Agama, dan RUU Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

"Apakah dapat disetujui tiga RUU mengenai pembentukan pengadilan tinggi menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju tiga RUU tentang pembentukan pengadilan tinggi menjadi UU.

Ketiga RUU yang disetujui tersebut, yaitu: pertama, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.

Kedua, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Ketiga, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Dalam pembahasan ketiga RUU tersebut, kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR M. Nurdin, Panja Badan Legislasi melakukan kunjungan kerja ke tiga provinsi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 11 sampai dengan 13 November 2021.

Ia menjelaskan kunjungan itu untuk memastikan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk pembangunan gedung Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

"Pada tanggal 22 November 2021, Badan Legislasi menyelenggarakan rapat kerja bersama Pemerintah yang diwakili secara fisik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri," katanya.

Halaman:

Editor: editor2

Tags

Terkini

X