• Senin, 15 Agustus 2022

Formappi Heran Sekjen DPR Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN

- Rabu, 21 Juli 2021 | 15:08 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar ditunjuk menjadi komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Penunjukan Indra dinilai sangat merugikan DPR.

"Sebagai pemegang kendali tertinggi pada bagian supporting system DPR, penunjukan Indra sebagai komisaris tentu saja membuat beban kerjanya bertambah. Itu artinya tanggung jawab sebagai pemegang kendali kesekjenan DPR akan terganggu dengan sendirinya," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Lucius menilai penunjukan Indra sebagai komisaris BUMN tidak diperkenankan apa pun alasannya. Sebab, faktanya, seorang komisaris tetap memiliki tanggung jawab membesarkan perusahaan.

"Faktanya ada tanggung jawab pada komisaris untuk mengangkat BUMN hingga mampu memberikan keuntungan. Tentu saja ini sebuah beban. Oleh karenanya, sulit menerima penunjukan Sekjen DPR sebagai komisaris, yang sekaligus berarti bahwa ia merangkap jabatan," ia menyebutkan.

Dia menegaskan bahwa DPR tidak boleh membiarkan penunjukan Indra sebagai komisaris BUMN. Jika membiarkan, sebut dia, berarti DPR telah menjadi bagian pelemahan legislatif dan istilah 'bagi-bagi' jabatan.

"Bagi DPR, penunjukan Indra sebagai Komisaris ini tentu bukan kabar baik, dan karenanya tak bisa didiamkan begitu saja. Mendiamkan penunjukan itu hanya berarti bahwa DPR memang menjadi bagian dari upaya melemahkan kinerja DPR karena sokongan kesekjenan yang lemah," tutur Lucius.

"Lainnya, DPR juga turut berkontribusi pada pelemahan BUMN yang makin tak sehat semenjak jabatan Komisaris hanya menjadi ajang bagi-bagi jatah saja," imbuhnya.

Diamnya DPR menunjukkan bahwa persoalan rangkap jabatan bukan masalah serius bagi DPR. Lucius menegaskan bahwa posisi sekjen sangat penting sebagai penunjang kinerja DPR."Selain itu, sikap diam DPR atas penunjukan Indra juga menunjukkan bahwa isu rangkap jabatan bukan sebuah persoalan serius yang harus diperhatikan DPR.

Ketidakpedulian mereka pada isu rangkap jabatan menjelaskan bagaimana semangat korupsi begitu kuat mencengkeram parlemen. Kinerja DPR sangat bergantung pula pada kuatnya supporting system ini untuk mengelola berbagai urusan parlemen," ia menjelaskan.

Halaman:

Editor: editor2

Tags

Terkini

Paspor Indonesia Disain Baru Ditolak di Jerman

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 01:56 WIB
X