• Jumat, 7 Oktober 2022

Ketua MPR: Negara Harus Hentikan Teror KKB di Papua

- Sabtu, 8 Mei 2021 | 13:32 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo
Ketua MPR Bambang Soesatyo

JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil Papua oleh KKB bukan dengan diskusi, melainkan dengan tindakan tegas oleh negara.

"Negara harus bersikap tegas karena pendekatan damai yang telah diupayakan selama ini selalu ditolak oleh KKB dan kelompok pelaku teror lainnya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/5/2021).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan ketika dirinya membuat pernyataan untuk mendorong negara segera bersikap tegas terhadap KKB di Papua, rangkaian aksi tidak berperikemanusiaan KKB telah menelan jumlah korban tewas sedikitnya 110 jiwa, meliputi warga sipil serta prajurit TNI-Polri.

Serangkaian tindak kejahatan yang dilakukan KKB seperti membunuh Kabinda Papua, membakar sekolah dan merusak properti warga."Apakah diskusi bisa dengan sendirinya menghentikan kebrutalan KKB membunuh dan meneror warga sipil Papua? Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua?," tanyanya.

Ketua MPR tersebut menegaskan, penerapan sikap tegas negara terhadap KKB di Papua mestinya dipahami sebagai inisiatif negara menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil setempat.

Menurut dia, komentar dan ratapan para elit serta para pemerhati di Jakarta selama ini terbukti tidak bisa menghentikan kebrutalan KKB."Agar korban jiwa tidak terus bertambah, negara harus hadir dengan sikap tegas untuk menghentikan pembunuhan dan teror oleh KKB di Papua," ia menegaskan.

Menurut Bamsoet, upaya diskusi dan diplomasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak era Presiden BJ Habibie (1998-1999). Almarhum Presiden BJ Habibie (1998-1999), melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, telah meminta maaf dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua.

Habibie juga menegaskan masalah Papua diselesaikan lewat jalur diplomasi. Pendekatan damai itu dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999."Bahkan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora," kata Bamsoet.

Pendekatan damai dengan OPM juga digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). SBY melalui staf khususnya menegaskan, tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai. Ketika beberapa anggota TNI tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata, SBY tetap mengedepankan jalur diplomasi.

Halaman:

Editor: editor2

Tags

Terkini

X