• Rabu, 27 September 2023

Komnas HAM: Selesaikan Dong 9 Kasus HAM Masa Lalu

- Senin, 9 Juli 2018 | 15:35 WIB
Ahmad Taufan Damanik
Ahmad Taufan Damanik

JAKARTA - Komnas HAM mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kasus pelanggaran HAM berat itu sudah ditangani. Namun, belum diproses ke tingkat penyidikan oleh Kejaksaan Agung.

“Berbagai cara dan pendekatan telah ditempuh untuk mendorong penanganan kasus-kasus tersebut sebagai pemenuhan HAM atas keadilan para korban. Penyelesaian kasus tersebut sebagai utang bangsa untuk segera diselesaikan dan menjadi kewajiban kita sebagai bangsa beradab,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik di acara Sarasehan 25 tahun Komnas HAM di bilangan Jakarta Pusat, Senin (9/7/2018).

Selanjutnya Taufan mengatakan, di era reformasi bukan berarti tugas Komnas HAM semakin ringan, justru bertambah tantangan dan dinamikanya. Terlebih ekspektasi publik semakin tinggi terkait penanganan kasus HAM berat masa lalu.

 Oleh karena itu, Taufan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal ini mendesak kejaksaan untuk menyelesaikan dan memperjuangkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Alih-alih segera membentuk tim khusus penyidikan kasus pelanggaran HAM berat.

“Kita semua berharap dan optimal agar ada titik terang terhadap kasus-kasus tersebut. Kita percaya bahwa Presiden akan memenuhi kewajibannya,” katanya.

Terpisah, Komisioner Komnas HAM periode 1993-2002 Albert Hasibuan menyarankan agar Komnas HAM memperkuat penyelidikannya agar sejumlah kasus dapat terungkap.

"Terhadap apa yang diperlukan oleh Komnas HAM hari ini adalah penguatan penyelidikan. Jadi saya rasa dan saya usulkan agar ada semacam ketentuan peraturan yang menyatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan komnas ham sebagai bukti pemula. Harus di tindak lanjuti jaksa agar kemudian diajukan ke pengadilan," ujarnya kepada sinarharapan.co.

Selain itu, ia juga berharap pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu baik dalam bentuk Perppu ataupun Keppres.

 "Belum ada secara efektif penyelesaian masalah ini. Oleh karenannya perlu ada semacam perjanjian bilateral antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung. Atau kalau tidak Keppres juga bisa," dia menambahkan. (ryo)

 

 

Editor: editor2

Tags

Terkini

X