Jokowi Klarifikasi soal Cawe-cawe Politik

SINAR HARAPAN--Presiden RI Joko Widodo mengklarifikasi tentang cawe-cawe politik saat menerima jajaran Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Hal itu diungkapkan Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Ahmad Doli Kurnia usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, untuk melaporkan kepengurusan baru KAHMI.

"Tadi beliau sampaikan klarifikasi soal cawe-cawe. Jadi konteksnya Presiden sebetulnya ingin menyampaikan kepada siapa pun yang akan menjadi penerus atau presiden dan wakil presiden pada periode akan datang, itu harus mempunyai persepsi yang sama dalam menghadapi realitas yang tidak mudah, tetapi peluangnya besar," kata Doli.

Doli mengatakan bahwa saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk bisa mendapatkan lompatan luar biasa karena bangsa ini punya sumber daya yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju.

Oleh karena itu, kata dia, semua pihak harus terlibat, termasuk juga Presiden.

"Saya kira keterlibatannya bagaimana menyampaikan pesan-pesan untuk kepentingan bangsa dan negara, serta kemajuan yang akan dicapai," katanya.

Ia melanjutkan, "Beliau sadar betul tentang posisi beliau sebagai Presiden, Kepala Negara, dan Kepala Pemerintahan. Beliau sadar juga bahwa proses politik pada pemilu lebih melibatkan pimpinan-pimpinan partai politik yang Pak Presiden juga tidak ada di dalamnya."

Dalam konteks cawe-cawe, kata Doli, adalah keterlibatan untuk memastikan semua pihak memahami situasi dan kondisi serta mempunyai tekad untuk maju terus menjadi negara yang lebih baik.

Selain itu, lanjut dia, Jokowi juga menyampaikan harapan agar siapa pun presiden dan wakil presiden yang akan terpilih nanti bisa melanjutkan upaya Indonesia melompat menjadi negara yang lebih maju lagi.

"Itu ada dalam kurun waktu 10—13 tahun yang akan datang. Proses transisi ini tentu harus dijaga bersama, menjadi hal positif, produktif untuk menjadi kemajuan bangsa dan Indonesia ke depan," terangnya.

Polemik Pemilu

KAHMI menyampaikan pandangannya terkait dengan polemik sistem pemilu yang kini tengah diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK). KAHMI berpandangan keterlibatan rakyat dalam memilih langsung wakilnya harus dijaga dan diperkuat.

"Keterlibatan masyarakat secara langsung untuk memilih pimpinannya, dan kemudian untuk memilih wakil-wakilnya yang diketahui rakyat, itu saya kira harus dipertahankan dan harus diperkuat," kata Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Ahmad Doli Kurnia usai bertemu Presiden Jokowi.

Menurut Doli, sejatinya masalah sistem pemilu merupakan ranah kepentingan partai politik. Namun, pada kesempatan itu dia tidak secara gamblang menyebut sistem pemilu terbuka atau tertutup yang lebih baik.

Doli menyampaikan bahwa KAHMI sebagai organisasi merasakan bahwa proses politik yang selama ini berjalan secara demokratis dan merupakan hasil reformasi.

"Hal ini harus dipertahankan. Jadi, interaksi rakyat dengan pemimpin dan wakilnya sebisa mungkin itu harus terus dikembangkan dan dijaga ke depan," kata Doli Kurnia.

Dalam pertemuan dengan Presiden, Doli mengaku menyampaikan bahwa KAHMI berkepentingan untuk ikut berkontribusi membuat Pemilu 2024 menjadi pemilu yang lebih berkualitas jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal tersebut akan turut menjadi bagian dari suksesnya pemerintahan Joko Widodo selama dua periode.