Nasdem dan Demokrat Tak Setuju Subsidi Kendaraan Listrik, Indef: Masyarakat Menolak

Banjar Chaeruddin

- Selasa, 23 Mei 2023 | 15:17 WIB

Ilustrasi (dok/harianjogja.com)

SINAR HARAPAN--Fraksi Partai Nasdem dan Partai Demokrat menolak pemberian subsidi kendaraan listrik, lebih baik pemerintah fokus pada pemerataan ekonomi.

Juru bicara Fraksi NasDem DPR-RI, Fauzi Amru meminta belanja Pemerintah fokus pada pemerataan ekonomi dibandingkan memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik maupun subsidi proyek tambang.

“Partai Nasdem meminta kepada pemerintah agar spending better semakin ditingkatkan, dibanding melontarkan subsidi untuk kepentingan kendaraan listrik ataupun subsidi tambang,” kata Fauzi dalam Sidang Paripurna: Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM dan PPKF RAPBN 2024 di Gedung DPR-RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).

Belanja negara seharusnya digunakan untuk membangun pemerataan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan. Termasuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, pangan dan sektor lain yang dampaknya bisa dirasakan masyarakat langsung.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rizki Aulia Natakusumah dari Fraksi Partai Demokrat. Pemberian subsidi kendaraan listrik dinilai tidak tepat karena yang menikmati hanya pengusaha dan masyarakat yang mampu.

“Kami memandang pemberian subsidi untuk kendaraan listrik pribadi justru kontraproduktif karena subsidi berikan kepada pengusaha, masyarakat yang mampu bukan kepada rakyat kecil yang sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah,” ata Rizki.

Fraksi Demokrat memandang penyelesaian dampak perubahan iklim bukan dengan pemberian subsidi pada pembelian kendaraan listrik pribadi. Melainkan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mendungng penggunaan transportasi massal. Sehingga emisi yang dihasilkan dari kendaraan konvensional bisa berkurang.

Masyarakat menolak

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan bahwa 80,77 persen masyarakat tidak setuju dengan subsidi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang dikeluarkan pemerintah.

Kesimpulan tersebut diperoleh pihak Indef berdasarkan hasil riset melalui pendekatan big data yang diambil dari media sosial Twitter pada periode 8-12 Mei 2023.

"Selama periode itu kita menjaring 18.921 pembicaraan mengenai subsidi kendaraan listrik dari 15.139 akun media sosial," kata Wahyu Tri Utomo, Data Analyst Continuum Indef dalam webinar yang disiarkan di YouTube, Senin (22/5/2023).

"Kita menemukan bahwa 80,77 persen masyarakat di internet tidak sepakat dengan subsidi kendaraan listrik. Salah satu alasannya, mereka menilai bahwa bantuan ipada mobil listrik, bukanlah mereka yang membutuhkan subsidi," lanjutnya.

Indef mengasumsikan, pernyataan terkait sejalan dengan harga jual mobil listrik di Indonesia yang masih relatif mahal yakni di atas Rp 250 jutaan sampai Rp 1 miliar. Sementara daya beli segmen B, sampai Rp 200 jutaan.