Mahfud MD: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Membuat Sensasi Berlebihan

Banjar Chaeruddin
- Jumat, 3 Maret 2023 | 11:26 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (dok)
Menko Polhukam Mahfud MD (dok)

SINAR HARAPAN--Menkoplhukam Mohammad Mahfud MD menilai hakim Pngadilan Negeri Jakarta Pusat membuat sensasi yang berlebihan dengan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan Pemilihan Umum 2024.

"Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat membuat sensasi yang berlebihan. Masak, KPU divonis kalah atas gugatan sebuah partai dalam perkara perdata oleh PN. Bahwa vonis itu salah, logikanya sederhana, mudah dipatahkan tapi vonis ini bisa memancing kontroversi yang bisa mengganggu konsentrasi. Bisa saja nanti ada yang mempolitisir seakan-akan putusan itu benar," ujarnya, seperti dikutip dari akun Instagram.

Mahfud mengajak KPU naik banding dan melawan habis-habisan secara hukum. "Kalau secara logika hukum pastilah KPU menang. Mengapa? Karena PN tidak punya wewenang untuk membuat vonis tersebut," katanya.

Dikutip CNBC Indonesia, Ia menjelaskan hukuman penundaan pemilu atau semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan oleh PN sebagai kasus perdata. Tidak ada hukuman penundaan pemilu yang bisa ditetapkan oleh PN.

Menurut UU, lanjut Mahfud, penundaan pemungutan suara dalam pemilu hanya bisa diberlakukan oleh KPU untuk daerah-daerah tertentu yang bermasalah sebagai alasan spesifik, bukan untuk seluruh Indonesia. Misalnya, di daerah yang sedang ditimpa bencana alam yang menyebabkan pemungutan suara tak bisa dilakukan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan Pemilu 2024 ditunda mendapat reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Jimly menilai, hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memutuskan penundaan pemilu sampai 2025 layak dipecat. Sebab hakim tersebut tidak mengerti urusan hukum pemilu. "Hakimnya layak untuk dipecat karena tidak profesional dan tidak mengerti hukum pemilu serta tidak mampu membedakan urusan private (perdata) dengan urusan urusan publik," kata Jimly, Kamis (2/3/2023). Baca Juga PN Jakarta Pusat Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda, Mahfud MD: Sensasi Berlebihan PN Jakarta Pusat Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda, Mahfud MD: Sensasi Berlebihan Jimly menjelaskan, pengadilan perdata harus membatasi diri hanya untuk masalah perdata saja. Sehingga sanksi perdata cukup dengan ganti rugi bukan menunda pemilu yang tegas merupakan kewenangan konstitusional Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Jum'at, 03 Maret 2023 - 00:27 WIB oleh Dimas Choirul dengan judul "Jimly Asshiddiqie: Tak Mengerti Hukum Pemilu, Hakim PN Jakarta Pusat Layak Dipecat". Untuk selengkapnya kunjungi:
https://nasional.sindonews.com/read/1036843/12/jimly-asshiddiqie-tak-mengerti-hukum-pemilu-hakim-pn-jakarta-pusat-layak-dipecat-1677776586

Untuk membaca berita lebih mudah, nyaman, dan tanpa banyak iklan, silahkan download aplikasi SINDOnews.
- Android: https://sin.do/u/android
- iOS: https://sin.do/u/ios

Keputusan tersebut diambil oleh Majelis hakim PN Jakarta pusat yang dipimpin oleh T. Oyong dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban. Putusan dibacakan pada hari ini, Kamis (2/3).

Sementara itu Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai NasDem Atang Irawan menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal merupakan penodaan terhadap konstitusi.

"Kenapa demikian? Karena, putusan PN Jakpus menyatakan 'menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024', padahal amanat konstitusi jelas menyatakan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," ujar Atang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia menyampaikan berdasarkan skema kontestasi politik, penindakan terhadap sengketa sebelum hari pemungutan suara dalam pemilu yang berdimensi administratif seharusnya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, ujar Atang, PN Jakpus seharusnya menyatakan gugatan Partai Prima tidak dapat diterima.

"Seharusnya, PN Jakpus menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tetapi justru diterima," ujar dia.

Di samping itu, ia juga menyampaikan gugatan perdata tersebut menggunakan dasar perbuatan melawan hukum, padahal Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan, termasuk keputusan KPU selain penetapan perolehan suara, merupakan perbuatan pemerintahan yang menjadi domain peradilan tata usaha negara.

Menurut Atang, putusan PN Jakpus menunjukkan bahwa hakim melakukan "ultra petita", yakni menjatuhkan putusan yang melebihi dari hal yang dimohonkan.

Ia berpendapat putusan perkara itu seharusnya terkait dengan perbuatan KPU terhadap penggugat dalam tahapan pemilu yang dimohonkan, bukan berakibat pada seluruh tahapan pemilu.

"Ini sangat berbahaya dan gejala turbulensi yustisial jika dibiarkan secara liar dalam penegakan hukum dan keadilan," katanya.

Oleh karena itu, Atang pun menilai Badan Pengawas Mahkamah Agung harus melakukan pemeriksaan terhadap orkestrasi yustisial hakim di PN Jakpus.

"Persoalan ini terkait dengan kompetensi absolut dan penyimpangan norma yang sudah jelas dan tegas serta imperatif diatur dalam undang-undang dan konstitusi," ujar dia.

Halaman:

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Berbagai sumber

Tags

Terkini

SBY Dikabarkan Bertemu Anies di Pacitan

Kamis, 1 Juni 2023 | 18:54 WIB
X