Pembahasan Nuklir Iran, Ditentukan di Luar Sidang

Selasa , 21 Desember 2021 | 12:16
Pembahasan Nuklir Iran, Ditentukan di Luar Sidang
Sumber Foto : AFP
Program nuklir Iran.
POPULER

PERUNDINGAN tentang nuklir Iran di Wina sudah berlangsung hampir satu bulan, namun belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Kerumitan prosedur menjadi salah satu penyebab.

Perunding Inggris, Jerman, Prancis, China, Rusia dan Iran secara berkala harus melaporkan ke pemerintah masing-masing tentang pembahasan materi. Penggodogan di ‘pusat’ lebih lama karena harus mempertimbangkan kepentingan bisnis dan hubungan antar negara.

Kerumitan lain, sekalipun AS sudah keluar dari kelompok enam pada 8 Mei 2018 namun secara informal masih menentukan arah perundingan. Washington harus menyetujui hasilnya sebagai syarat bergabung lagi.

Di luar ‘persidangan’, Israel menyatakan akan mengambil tindakan baik melalui perang ataupun mensabotase fasilitas nuklir Iran. Tel Aviv telah membangun ‘persekutuan’ melalui normalisasi hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain serta membangun hubungan baik dengan Qatar. Ketiganya bertangga dengan Iran tetapi tak akur gara-gara isyu Sunni-Syiah dan batas wilayah.

Ketiga negara Teluk bersama Saudi Arabia dikabarkan ingin pemerintahan Joe Biden membendung Iran agar tidak menjadi ancaman. Mereka khawatir Washington kini lebih fokus bersaing dengan China di Asia Timur dan Asia Tenggara.

Iran sebenarnya bersama AS, Prancis, Jerman, Prancis, Rusia dan China (1+6) telah menyepakati Joint Plan of Action (JPoA) pada 2015. Iran sepakat (1) membatasi pengayaan uraniumnya untuk tujuan sipil saja.(2) Membatasi jumlah bahan yang ditimbunnya. (3) Peralatan yang digunakan untuk melakukan pengayaan uranium. (4) Mengizinkan tenaga-tenaga ahli asing dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), untuk melakukan pemeriksaan kebenaran kesepakatan itu.

Sebagai imbalannya, Iran diperbolehkan memperoleh kembali aset-asetnya dibekukan di luar negeri, baik yang disebabkan kemenangan Revolusi Iran pada 1979 dan berdasarkan JPoA.

Aset

Menurut laman Iran Primer, aset Iran yang dibekukan lebih dari US$100 miliar. Aset ini merupakan cadangan antara lain dalam bentuk dolar dan euro serta dikelola Bank Sentral Iran. Cadev itu merupakan hasil penjualan minyak mentah, dipakai untuk mengelola perekonomian secaa umum serta menjadi penyangga neraca pembayaran mengalami defisit.

Kesepakatan pada 2015 memungkinkan Iran merepatriasi penjualan minyak sebanyak US$ 4,2 miliar dan berprospek mendapatkan seluruhnya asetnya yang dibekukan.

Selain di Amerika Serikat, aset Iran juga tersimpan di Korea Selatan US$7 miliar. Irak US$6 miliar. China US$20 miliar. Jepang US$ 1,5 miliar dan Luksemburg US$1,6 miliar.

Setelah tercapai kesepakatan pada 2015 itu, para pejabat pemerintah dan perusahaan-perusahaan Jerman melawat ke Teheran. Begitupun dengan Inggis, Austria, Italia dan negara-negara Eropa lainnya. Motif utamanya adalah mengimpor minyak mentah, tapi Airbus juga kebagian rezeki. Bersama Boeing Corp.

Kecuali Amerika Serikat, kelima negara lain menilai Iran tidak melanggar kesepakatan tapi mengapa Washington keluar dari kesepakatan pada 14 Juli 2015?

Trump diperkirakan berupaya (1) menyusutkan legacy pendahulunya, Barack Obama. (2) Menunjukkan keberpihakan kepada Israel sebab menjelang Pilpres 2020, Trump mencoba menarik simpati para pendukungnya dari masyarakat Yahudi. (3) Trump mendapat dukungan dua pejabat inti yang anti Iran yakni Menlu Mike Pompeo dan Penasehat Keamanan Nasional John Bolton.

Tampaknya juga terdapat fakta yang tidak terungkap. Para pengusaha Amerika Serikat terlambat memanfaatkan peluang bisnis sebab harus menunggu pengesahan kesepakatan dari Kongress. Hal yang berbeda dengan para pengusaha Eropa namun mereka juga akhirnya menghentikan bisnis dengan Iran karena takut sanksi tambahan yang diajukan Trump.

Giliran Iran yang menuntut pengusaha Eropa karena ingkar janji.

Prospek Suram?

Presiden Joe Biden menyatakaan negaranya akan turut berunding asalkan Iran menghentikan pengayaan uranium sesuai dengan perjanjian tahun 2015. Amerika Serikat tampaknya juga membawa pesan negara-negara Teluk dan Israel untuk membendung Iran.

Sebaliknya pemerintah Iran dibawah Presiden yang baru. Ebrahim Raisi, menghendaki sanksi ekonomi dicabut terlebih dahulu.

Perundingan yang dimulai pada 29 November itu, tampaknya menunggu prakarsa diplomatik di luar Istana Hapsburg.Iran dan Arab Saudi dikabarkan sedang membahas keterlibatan mereka dalam proxy wars di Yaman dan Libanon. Hasil positif pembahasan ini akan mempengaruhi sikap UAE, Qatar dan Bahrain serta akhirnya Amerika Serikat.

Sekalipun demikian, Iran layak mewaspadai sabotase di dalam negeri. (Sjarifuddin Hamid)

Penulis adalah wartawan senior dan pengamat militer internasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load