Indonesia Harus Bersikap Realistis Terhadap Malaysia

Senin , 15 November 2021 | 10:55
Indonesia Harus Bersikap Realistis Terhadap Malaysia
Sumber Foto : Kompas.com
Presiden RI Joko Widodo saat bertemu dengan PM Malaysia Ismail Sabri.
POPULER

STUDI-STUDI pencegahan konflik menganjurkan pembuatan sekat dalam hubungan antar negara. Tujuannya agar perselisihan dalam perdagangan misalnya, tidak mempengaruhi bidang-bidang yang lain.

Ternyata pola tersebut secara efektif berlaku pada negara-negara yang memiliki kekuatan berimbang. Amerika Serika-China berselisih tetapi hubungan dagang dan investasi berjalan terus.

Menurut Biro Sensus AS, ekspor AS ke China hingga Desember 2020 mencapai US$124.485,4 juta sedangkan impornya US$434.749 juta. Berarti defisit US$310.263juta.

Ekspor ke China hingga September 2021 bernilai US$ 124.485,4 juta, impornya US$434.749 juta hingga AS mengalami defisit US$310.263,15 juta.

Data perdagangan kedua negara pada tahun-tahun sebelumnya relatif tidak banyak bergeser. Ini menunjukkan sekalipun kedua negara terlibat dalam perang dagang tetapi arus perdagangan barang relatif normal.

Berita paling akhir menyebutkan Presiden Joe Biden dan Xi Jinping akan mengadakan pembiaraan melalui telepon pada Senin, 15 November 2021. Suatu kegiatan yang dinilai banyak pihak sebagai sebua langkah maju setelah surut selama era Donald Trump.


Hubungan Indonesia-Malaysia?

Hubungan kedua negara mengalami pasang surut. Titik terendah terjadi pada periode konfrontasi di awal 1960-an dan ketika Mahkamah Internasional (MI) menyerahkan pulau Sipadan-Ligitan kepada Malaysia pada 17 Desember 2002.

Selebihnya hubungan relatif baik karena para pemimpin kemudian membuat sekat-sekat di sektor tenaga kerja, perdagangan, kerjasama regional dan sebagainya.

Masalahnya, apakah sekat-sekat itu akan tetap kokoh sebab masih ada empat soal perbatasan yang belum diselesaikan. Bila di masa lalu, Indonesia bersedia menerima keputusan Mahkamah Internasional terkait dengan pulau Sipadan-Ligitan, bagaimana sikap Malaysia jika MI kali ini mengambil keputusan sebaliknya?

Menteri Polhukamnas Mahfud MD pada 15 Desember 2020 menyatakan,lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan disebabkan soal sejarah dan yuridis.

Mahkamah Internasional mengakui klaim Malaysia bahwa mereka telah melakukan pengaturan pemerintahan dan pemeliharaan lingkungan. Sipadan dan Ligitan berada dalam kondisi stabil dibawah pengaturan kerajaan Malaysia.

Orang-orang Malaysia dari sejak dulu juga banyak tinggal dan mengelola pulau-pulau.Kerajaan Malaysia mendukung dengan melakukan investasi dalam bisnis wisata. Adapun pemerintah Indonesia kurang peduli. Faktor ini pula yang memperkuat klaim Malaysia.

Masalah yang Tersisa

Presiden Jokowi ketika menerima PM Malaysia Ismail Sabri di Istana Bogor, menegaskan agar negosiasi yang sudah lama berlangsung tentang batas laut dan darat kedua negara segera diselesaikan.

Sabri menyatakan ada empat isyu, dua sudah diselesaikan dan akan dibuat nota kesefahaman tanpa menunggu penyelesaian dua isyu lainnya.

Tidak ada rincian tentang keempat isyu itu. Apakah termasuk kasus Sipadan-Ligitan yang sudah selesai?

Kedua pihak masih bersiteru tentang perbatasan darat di provinsi Kalimantan Barat yakni mengenai status pantai Tanjung Datu dan dusun Camar Bulan yang berada di dalamnya.

Sebenarnya Indonesia maupun Malaysia sudah membuat nota kesefahaman berupa pengakuan adanya perjanjian perbatasan Inggris-Belanda tentang perbatasan di pulau Kalimantan.

Kedua pihak sekalipun mengakui Traktat London 1891, tetapi menyatakan masih ada ketidaksepakatan tentang sepuluh titik di perbatasan tersebut.

Diantaranya mencakup Tanjung Datu dan Camar Bulan, di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Malaysia sudah membangun taman nasional dan budaya penyu di daerah tersebut. Bahkan berulangkali berupaya mendirikan mercu suar di Tanjung Datu, perairan Sambas

Malaysia juga mengklaim blok laut Ambalat seluas 15.235 kilometer persegi yang berlokasi di laut Sulawesi. Blok ini diperkirakan kaya akan minyak mentah.

Jangan Melupakan

Pernyataan Presiden Jokowi tentang isyu perbatasan darat dan laut ini mengingatkan Malaysia bahwa Jakarta ingin segera menyelesaikan masalah batas wilayah dengan sesingkat-singkatnya.

Pernyataan itu juga mengingatkan kalangan domestik agar waspada dengan strategi yang dipakai Kuala Lumpur. Mengulur-ulur waktu seraya memperkuat posisi di daerah yang disengketakan.

Apabila perundingan bilateral tidak mencapai titik temu, permasalahan dibawa ke Mahkamah Internasional. Suatu cara yang baik untuk mencegah konflik. Tapi bagaimana jika Indonesia kalah lagi?


Realistis Sajalah

Penyelesaian masalah perbatasan kedua negara selayaknya mengabaikan prinsip serumpun, Indonesia harus bersikap realistis. Persis seperti yang diterapkan Malaysia.

Sikap realistis Malaysia juga diperlihatkan dalam sejarah pemerintahannya. Sudah belasan perdana menteri silih berganti. Konfrontasi dengan Indonesia tinggal sejarah. Perang Vietnam hampir separuh abad berlalu.

Meskipun begitu, Malaysia masih menganggap perlu keberadaan Pakta Pertahanan Lima Negara bersama dengan Inggris, Australia, Singapura dan Selandia Baru.

Kelimanya pada 8-18 Oktober lalu mengadakan latihan militer besar-besaran bertema Bersama Gold 2021. Latihan ini memperingati 50 tahun berdirinya pakta yang merupakan jawaban atas sikap agresif Presiden Soekarno.

Sampai kini, satu kompi angkatan darat Australia, secara bergantian ditempatkan di Butterworth, pulau Penang, tak jauh dari Medan. Butterworth juga menjadi Markas Besar Pusat Pertahanan Terintegrasi Lima Negara.

Bila menilik sejarahnya kehadiran militer Australia dan Pakta Lima Negara merupakan trip wire dan kartu truf. Bisa dipakai Malaysia kapan dan kepada siapa saja. (Sjarifuddin Hamid)

Penulis adalah wartawan senior dan pengamat politik dan ekonomi Asia dan Amerika Serikat.

 

 

 

 

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load