Keputusan Kapolri Solusi Yang Tepat

Selasa , 28 September 2021 | 21:00
Keputusan Kapolri Solusi Yang Tepat
Sumber Foto Dok/Istimewa
Ilustrasi grafis

JAKARTA--Rencana Kapolri untuk merekrut 56 eks pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan langkah tepat. Apapun alasan yang melatarbelakanginya, sikap Polri masuk akal dengan memanfaatkan kompetensi mereka untuk memperkuat barisan penyidik Bareskrim Polri.

Keputusan yang kabarnya sudah memperoleh ijin Presiden Joko Widodo ini sekaligus merupakan jalan keluar yang baik, setelah pemecatan 56 pegawai KPK dikritik sejumlah elemen masyarakat, bahkan lembaga negara seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI. 

Keputusan ini juga diambil setelah terjadi aksi protes para mahasiswa dan pengurus BEM Seluruh Indonesia yang pada Senin (27/9) kemarin mendemo pimpinan KPK.

Keputusan Presiden dan Kapolri tersebut juga membuktikan bahwa langkah pimpinan KPK yang didukung KemenPAN-RB, juga Badan Kepegawaian Nasional (BKN) patut dipertanyakan. Ke-56 pegawai KPK dinyatakan tidak bisa diangkat menjadi ASN karena gagal TWK, namun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan mereka akan diangkat menjadi ASN Polri.

Nah, keputusan pimpinan KPK, Kemenpan RB dan BKN ternyata disanggah pimpinan Polri. Presiden Jokowi mendukung pengangkatan mereka sebagai ASN Polri. Jadi, mengapa pemerintah tidak satu suara mengenai kriteria pengangkatan ASN? Soal ini, nanti waktu jua yang akan menjawabnya.

Kapolri dalam konferensi pers di Jayapura, Selasa (28/9), mengatakan 56 pegawai KPK itu nantinya akan memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpikor) Bareskrim Polri. Bareskrim Polri membutuhkan tenaga lebih banyak untuk menuntaskan sejumlah perkara tindak pidana korupsi di Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Bareskrim Polri.

"Di mana ada tugas-tugas tambahan terkait upaya pencegahan dan ada upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal penanggulangan Covid dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain," katanya.

Sigit optimistis 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut memiliki rekam jejak sekaligus pengalaman yang baik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.  "Tentunya itu sangat bermanfaat untuk perkuat  jajaran organisasi yang kami kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri," ujarnya.

Dari aspek lain, langkah memperkuat barisan penyidik Bareskrim juga tepat setelah berbagai kritik atas lambannya penyidikan kasus-kasus korupsi yang ditangani Polri. Indonesia Police Watch (IPW) telah lama mengkritisi masalah ini. "Dalam penanganan kasus korupsi, Polri masih jeblok," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, beberapa waktu lalu.

Neta Pane (kini sudah almarhum--Red), ketika itu mengatakan bahwa lambannya proses penyelidikan merupakan potret kegagalan institusi Polri menangani kasus-kasus korupsi. Padahal prosedur penyelidikan di kepolisian memiliki tenggat waktu penyelesaian berdasarkan kategori berat-ringannya suatu perkara yang paling lama 90 hari.

Lambannya proses penyelidikan tak hanya dipengaruhi kecakapan dan kemampuan penyidik. Menurut Neta, adakalanya persoalan ikut dipengaruhi bobot suatu perkara. Polri terkesan sangat ketakutan ketika menangani kasus-kasus korupsi besar. Terlebih jika kasus itu menyangkut pejabat tingggi atau pengusaha besar. "Namun anehnya sangat cepat ketika menangani kasus yang melibatkan orang kecil," kata Neta, ketika itu.

Ketika masih menjabat sebagai Kabareskrim Polri, Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri akan terus menindak tegas pelaku korupsi yang merugikan masyarakat dan keuangan negara tanpa pandang bulu. Hal ini merupakan wujud komitmen dari Bareskrim Polri dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap citra Polri.

"Sebagai wujud pembenahan internal Bareskrim, tentunya kasus korupsi harus diusut sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu," ujar eks Kapolda Banten tersebut, ketika itu.

Berdasarkan catatan pada tahun 2020 ini, Bareskrim Polri setidaknya telah mengusut dan menyelesaikan beberapa kasus pidana korupsi besar yang sempat menyedot perhatian publik. Di antaranya ialah, kasus-kasus pembobolan kas bank BNI lewat Letter of Credit (L/C) fiktif dengan tersangka Maria Lumowa. Maria Lumowa berhasil digiring ke Indonesia saat berada di Beograd, Serbia. Pemulangan itu hasil dari proses ekstradisi Pemerintahan Belanda.

Lalu, kasus tindak pidana korupsi terkait penghapusan Red Notice Djoko Soegiarto Tjandra. Dalam perkara ini, ada empat orang yang dijadikan tersangka. Dua diantaranya adalah jenderal polisi, yakni Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo. Sedangkan dua lainnya yaitu Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi. Berkas perkara tersebut juga telah rampung atau P21. Saat ini, keempat orang itu sudah menyandang status terdakwa lantaran proses hukumnya sudah memasuki meja hijau atau Pengadilan. 

Maka, langkah Kapolri Listyo Sigit merekrut para penyidik handal KPK tersebut bisa dipandang sebagai upaya mewujudkan ambisinya untuk meningkatkan kinerja Bareskrim Polri sendiri. Bila nanti perekrutan 56 eks penyidik KPK menjadi kenyataan, bisa disebut Listyo telah memberikan solusi yang tepat dan produktif, bukan asal tidak suka. Keputusan tersebut merupakan langkah profesional yang tidak terkontaminasi kepentingan politik.

Tinggal kita lihat bagaimana realisasinya nanti. Bila kemampuan mereka dimanfaatkan secara maksimal maka akan sangat membantu Bareskrim Polri dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Sebaiknya, bila mereka hanya ditampung tapi tidak diberi peran sepadan, maka langkah Kapolri tersebut hanya bersifat politis untuk meredam gejolak, namun tidak bermakna dalam peningkatan pemberantasan korupsi. (BC)

 



Sumber Berita: Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load