Azis Dan Para Politisi Korup

Minggu , 26 September 2021 | 13:55
Azis Dan Para Politisi Korup
Sumber Foto Liputan6.com
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

JAKARTA--Kepercayaan rakyat yang rendah terhadap partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ternyata tidak mendorong lembaga-lembaga tersebut melakukan intrsopeksi dan memperbaiki diri. Mereka seakan hidup diatas menara gading, memandang dirinya patut memperoleh kehormatan dan keistimewaan, padahal itu sangat menyakitkan rakyat.

Kasus korupsi terus bermunculan, melibatkan tokoh-tokoh besar di lingkungan partai piolitik dan lembaga perwakilan rakyat. Aneh dan ironis sekali. Anggota DPR bahkan tidak merasa risi, apalagi bersalah, mengungkapkan besarnya pendapatan bulanan mereka, padahal mereka tahu saat ini makin banyak rakyat jatuh miskin di tengah pandemic.

Sekarang muncul kasus baru melibatkan salah satu pimpinan DPR dari Partai Golkar, Azis Syamsuddin. Ia ditangkap Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) dan dijebloskan dalam tahanan. Menurut catatan, Azis terlibat dalam tiga kasus korupsi. Ada perkara korupsi proyek di Lampung Tengah, perkara korupsi di Tanjung Balai dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kasus Aziz menambah panjang saja kasus-kasus korupsi yang melibatkan para politisi. Sebut saja yang terakhir kasus korupsi dana bantuan social (bansos) yang menjebloskan Mensos dan politisi PDIP Juliari Batubara ke dalam penjara.

Sebelumnya  dua pentolan Golkar juga dirangket ke penjara. Setya Novanto yang waktu itu menjabat Keta Umum DPP Partai Golkar dan juga Ketua DPR dijebloskan ke penjara karena terbukti mengkorupsi anggaran KTP Elektronik. Menyusul kemudian, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham juga terlibat kasus korupsi dan dihukum.

Kasus-kasus tersebut mengkonfirmasi temuan Transparansi Internasional (TI) beberapa waktu lalu bahwa tingkat kepercayaan penduduk terhadap parpol dan DPR sangat rendah. Sebuah penelitian bahkan sempat menghasilkan pandangan public bahwa Parpol dan DPR menjadi lembaga paling korup.

Tentu saja para pimpinan parpol dan DPR membantah pandangan miring tersebut. Namun publik terus menyaksikan bukti pembenarannya. Publik juga mencatat bahwa DPR ikut berperan dalam proses pelemahan pemberantasan korupsi di negeri ini, antara lain dengan meloloskan revisi UU KPK serta pemilihan pimpinan KPK baru yang dipandang rendah integritasnya.

Situasi ini makin memprihatinkan. Para anggota DPR sama sekali tidak memperlihatkan empati dan simpatinya kepada rakyat yang sedang sulit. Padahal, sesuai konstitusi, seharusnya para wakil rakyat memiliki rasa empati kepada keadaan rakyat dan tidak memikirkan diri sendiri. Kenyataannya sangat menyakitkan. Rakyat hanya digunakan untuk sumber legitimasi poliik melalui pemilu saja, namun selanjutnya mereka tidak dipedulikan.

Lantas mengapa tidak ada efek jera dan kasus korupsi para politisi terus berulang? Salah satu penyebabnya karena tidak adanya sanksi tegas terhadap partai politik yang menerima uang haram hasil korupsi. Kita tahu para politisi di DPR dikendalikan fraksi dan partai. Maka bukan hal mustahil sebagian hasil korupsi para politisi itu mengalir ke kas parpol, atau setidaknya digunakankan untuk membiayai kegiatan partai..

Oleh karena itu, semestinya KPK dan para hakim pengadilan memiliki keberanian untuk mengusut dan mengungkap kemungkinan tersebut. Bila terbukti masuk ke kas parpol, harus ada keberanian politik untuk menjatuhkan sanksi keras, termasuk pembekuan parpol tersebut. Persoalannya, kewenangan pembekuan parpol hanya ada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai UU No2/ 2008  dan UU No2/ 2011, MK bisa membubarkan parpol yang kegiatannya bertentangan dengan UUD dan UU atau membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI.

Ketentuan tersebut menjadi kendala yang sangat sulit. Namun bila parpol bisa dianalogkan sebagai korporasi, maka semestinya bisa dibekukan bila terbukti melakukan pelanggaran pidana.

Mengharapkan perubahan UU tentu lebih sulit lagi. Maklum, DPR memiliki kewenangan merancang dan mensahkan UU jadi tidaklah mungkin mereka akan membuat aturan yang menjerat diri sendiri. Ini yang kita saksikan, kondisi setelah reformasi menjadi sangat ironis. Banyak sekali petualang politik dan politisi korup yang bermain-main dengan anggaran. Mereka menyelewengkan uang negara atau menggunakan pengaruhnya untuk memainkan anggaran di daerah-daerah.

Harapan satu-satunya adalah bila Presiden mau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) sebagai landasan untuk menindak tegas parpol yang menikmati uang hasil korupsi. Parpol tersebut bisa dibekukan, bahkan dibubarkan. Namun ini hanya harapan belaka. Kita sangat pesimis Presiden mau mengeluarkan kebijakan yang berdampak sangat besar itu. (bc)

 



Sumber Berita: Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load