Tak Akan Terjadi Perang AS-China

Kamis , 16 September 2021 | 11:41
Tak Akan Terjadi Perang AS-China
Sumber Foto : Istimewa
Ilustrasi - Perang AS - China.

SETELAH menarik diri dari Afghanistan, apakah Joe Biden akan melanjutkan kebiasaan Presiden dari partai Demokrat yang mengintervensi negara lain? Apakah urgensi dari intervensi itu? Dengan cara apa?

Presiden Barack Obama, dengan wakilnya Joe Biden, mengeluarkan doktrin yang menekankan pada negosiasi dan kolaborasi dibandingkan dengan konfrontasi dan tindakan sepihak dalam menangani masalah-masalah internasional.

Doktrin Obama berbeda dengan pendahulunya, George W. Bush yang doktrinnya kental dengan kebijaksanaan yang intervensionis. Membombardir dan menduduki Afghanistan yang menjadi tempat Osama bin Laden serta organisasi teroris, AL Qaeda dan ISIS, bersembunyi.

Ternyata doktrin tinggal doktrin. Obama berpendapat AS akan melakukan tindakan sepihak bila kepentingan nasional mengharuskannya. Tidak sepenuhnya pergi dari Afghanistan dan Irak, malah memimpin koalisi NATO menggulingkan pemimpin Libya Moamar Ghadafi yang berencana mengganti dolar dengan emas sebagai alat pembayaran.

Joe Biden diperkirakan akan menata kembali hubungan dengan sekutunya yang rusak setelah pendahulunya, Donald Trump, bersikap nasionalis. Kembali membangun aliansi demokrasi. Membangun perekonomian dan memimpin dunia.

Tidak mudah bagi Biden memenuhi ambisinya. Penarikan dari Afghanistan telah membuat negara-negara sekutu menjadi gamang. Mereka lebih memilih kerjasama ala One Belt One Road (OBOR) dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), ketimbang aliansi yang bersikap konfrontatif.

Jejaring yang dibangun Beijing sudah kepalang meluas hingga prospek kerjasama empat negara yang mencakup Australia, India, Jepang dan AS (QUAD) patut dipertanyakan. Apalagi Jepang bersikap mendua telah bergabung dengan RCEP. Atas dasar itu dunia akan mengamati hasil pertemuan QUAD di Washington DC pada 24 September mendatang.

Ingin Tetap Mendominasi

Perselisihan kedua negara mencakup hak asasi manusia dalam mana AS selalu menekankan pada nasib suku Uyghur dan demokrasi di Hong Kong. Keamanan siber. Perdagangan. Asal-usul pandemi Covid-19. Kebebasan berlayar di Indo-Pasifik.

Penekanan itu disertai upaya membangun aliansi untuk mengepung China. Ditambah dengan tekanan diplomatik. Inggris melarang Dubes China Zheng Zeguang hadir di parlemen Inggris pada Selasa (14/9). Alasannya, China sebelumnya memberikan sanksi kepada beberapa anggota parlemen Inggris beberapa waktu lalu.

Kementerian Luar Negeri Prancis juga memanggil Duta Besar China Lu Shaye. Diketahui kedutaan menyebut peneliti dari lembaga think tank Foundation for Strategic Research (FRS), Antoine Bondaz, memiliki ideologi troll. Bondaz sebelumnya mengeritik kecaman Kedubes berkenaan dengan rencana anggota parlemen Pranis mengunjungi Taiwan yang dinilai melanggar kebijakan Satu China.

Ketegangan juga berlangsung di meja perundingan Wakil Menlu Xie Feng ketika bertemu dengan Wakil Menlu Wendy Sherman di Tianjin pada 26 Juli lalu menyatakan, AS ingin menyalakan kembali tujuan nasionalnya dengan menjadikan China sebagai ‘musuh imajiner’.

Dalam pertemuan di Anchorage, Alaska pada pada 18-19 Maret 2021, terjadi pula ketegangan serupa. Menlu Wang Yi dan diplomat senior Yang Jiechi saling ‘serang’ dengan Menlu Anthony Blinken dan Penasehat Keamanan Nasional Jake Sullivan.

Nuansa pembicaraan Biden dengan Xi Jinping pada 10 Februari dan 10 September lalu setali tiga uang. Biden kembali menyinggung isyu-syu yang menjadi sumber konflik, sedangkan Xi Jinping menyatakan kebijaksanaan AS terhadap negaranya akan menimbulkan masalah besar bagi kedua negara dan dunia.

Keduanya sepakat perbedaan pendapat tidak akan mengarah kepada konflik. Namun baru tiga hari setelah pembicaraan itu, Dubes China untuk AS Qin Qang disebut membentak pejabat Amerika Serikat dalam pembicaraan secara daring. Katanya, diam jika perselisihan mereka tidak dapat diselesaikan secara diplomatis.

Situasi di atas menggambarkan perselisihan China-AS dan sekutu-sekutunya terus bergerak ke arah yang mengkhawatirkan. AS tetap berkeinginan memimpin dunia sedangkan China akan tetap dianggap sebagai pesaing utama atau musuh nomor satu. Hal itu dikuatkan dengan strategi pertahanan nasional Pentagon tahun 2017 yang juga menegaskan China dan Rusia sebagai primary enemy.

Diyakini tidak akan tercetus konflik bersenjata diantara kedua negara sebab sama-sama mempunyai senjata nuklir. Perang tercetus dalam bentuk lain seperti perang biologi, perang dagang dan siber yang bertujuan untuk saling mejatuhkan.

Negara-negara berkembang perlu mewaspadai karena ketegangan ini akan dimanfaatkan untuk penjualan senjata dan peralatan militer. Adapun konflik bersenjata di masa depan akan terjadi antara AS, Israel dan NATO dengan Iran. AS cs akan mengeksploitir ketidak seimbangan kekuatan serta menyuburkan perpecahan di dalam negeri Iran. (Sjarifuddin)

Penulis adalah wartawan senior, pengamat politik dan ekonomi Asia Timur dan Amerika Serikat.

 

 

 

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load