Korban Lapas Berjatuhan, Siapa Mau Bertanggungjawab?

Rabu , 08 September 2021 | 14:28
Korban Lapas Berjatuhan, Siapa Mau Bertanggungjawab?
Sumber Foto CNN Indonesia
Ilustrasi

 

JAKARTA--Tidak ada hal baru yang disampaikan Menkumham Yasonna Laoly mengenai kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, yang menewaskan sedikitnya 41 orang. Kebakaran lapas bukan baru kali ini terjadi namun persoalan yang dihadapi tetap sama saja; kondisi lapas penuh sesak, pelayanan yang rendah dan tidak manusiawi, anggaran kurang dan semacamnya.

Kondisi lapas Tangerang kelebihan penghuni hingga 400%. Ini data resmi pemerintah. Lapas tersebut dijejali oleh lebih 2000 napi. "Nah, Lapas Tangerang ini overkapasitas 400 persen. Penghuni ada 2.072 orang," kata Yasona Laoly dalam jumpa pers, Rabu (8/9).

Lapas yang kelebihan kapaitas bukan hanya di Tangerang, tapi dimana-mana. Bukan hanya persoalan berjubelnya penghuni, kondisi lapas umumnya buruk, pelayanan kesehatan napi juga rendah. Pengawasan terhadap napi juga longgar sehingga sering ditemui berbagai kasus negatif; napi membawa handphone dengan menyogok petugas, bahkan napi mengendalikan bisnis narkoba dari ruangan sel.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pernah melakukan penelitian mengenai buruknya pelayanan kesehatan dalam lapas. Laporan yang dirilis Oktober 2019 lalu menyebut anggaran perawatan kesehatan di lapas hanya Rp10 juta per tahun untuk masing-masing lapas. Artinya, masing-masing lapas hanya punya anggaran kesehatan Rp27.400 per hari. Akibatnya, layanan kesehatan terhadap narapidana menjadi sangat memprihatinkan. Kondisi ini tentu membuat para napi makin frustasi.

Padahal pemerintah telah lama membuang istilah kepenjaraan menjadi lembaga pemasyarakatan. Ini dilatarbelakangi keinginan penanganannya lebih manusiawi terhadap para napi. Mereka dibina untuk siap kembali ke masyarakat dalam kondisi secara fisik dan mental lebih baik. Tapi melihat kondisi selama ini,  tidak ada yang berubah.

Maka kasus kebakaran di Lapas Tangerang, apapun alasannya, merupakan tragedi yang mengenaskan sekaligus memalukan karena telah berulangkali terjadi. Semestinya ada pejabat yang bertanggungawab atas kasus-kasus semacam ini.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta kasus kebakaran ini diselediki secara tuntas, apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kebakaran. Kedua, ia meminta Menteri Hukum dan HAM untuk mengaudit keamanan di lembaga-lembaga pemsyarakatan di seluruh Indonesia.

Pernyataan Asrul itu juga terdengar klise. Sudah sejak lama kondisi lapas-lapas di tanah air diketahui dalam kondisi tidak layak. Karut-marut pengelolaan lapas juga sudah sangat dipahami oleh pemerintah pusat. Borok-boroknya juga sudah diketahui karena kejadian demi kejadian terus berulang di banyak lapas di Indonesia.

Kita ingat kejadian tahun 2017 lalu ketika sindikat narkoba bebas bercokol dalam lapas, bahkan mereka sengaja membakar fasilitas pemerintah tersebut. Kericuhan dan pembakaran penjara Kelas II A Jambi (Maret 2017) menyebabkan sejumlah napi dan seorang polisi  terluka. Petugas sempat menggerebek transaksi narkoba yang kabarnya ddikendalikan oleh Bandar, yang mengendalikan sebuah home industry  produsen narkoba.

Puluhan napi melawan operasi yang dilakukan polisi dengan lemparan batu dan melakukan pembakaran sehingga menghanguskan gudang dan beberapa fasilitas lainnya. Lapas ini dihuni 1.700 napi, hampir 100 orang wanita. Ada satu blok yang dihuni  napi narkoba yang dihuni sekitar 400 orang.

Peristiwa ini sangat menyedihkan. Sistem penjara kita ternyata tidak membuat jera para kriminal, justru mereka leluasan mengendalikan operasional dari dalam lapas. Mengapa bisa begini? 

Persoalannya tidak hanya karena kondisi fisik lapas yang menyedihkan, namun juga kebobrokan mental para petugas lapas. Berulangkali terjadi keanehan, misalnya, napi dengan mudah keluar lapas, jalan-jalan bahkan mengikuti kegiatan sosial seperti warga biasa. Apa gunanya ada penjara kalau para kriminal itu bebas berkeliaran, bahkan mengendalikan bisnisnya dari penjara.

Masalah keterbatasan anggaran selalu dijadikan alasan pemerintah mengapa kasus-kasus seperti terus terjadi. Padahal, terlalu sering publik disodori informasi mengenai peningkatan anggaran pemerintah, termasuk utang yang terus bertambah. Maka sebenarnya, alasan kekurangan anggaran tidak lagi masuk akal.

Kita menilai perlu adanya evaluasi secara menyeluruh. Bagus bila ada pejabat yang berwenang mengaku bersalah, tidak mampu dan mengundurkan diri. Itu lebih baik. Tanpa ada keberanian moral pemerintah untuk mendobrak situasi ini, sangat dikhawatirkan tragedy-tragedi seperti di lapas Tangerang akan terus berulang. Nyawa manusia terus berjatuhan dengan sangat mudah dan murah. Sungguh menyedihkan sekali. (bc)

 



Sumber Berita: Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load