Perpanjangan Sepekan, PPKM Tak Jelas Target Terukurnya

Minggu , 25 Juli 2021 | 20:19
Perpanjangan Sepekan, PPKM Tak Jelas Target Terukurnya
Sumber Foto JawaPos.com
Ilustrasi

JAKARTA--Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga tanggal 2 Agustus yang akan datang. Untuk kedua kalinya perpanjangan hanya selama sepekan. Kini pemerintah tidak lagi menggunakan istilah PPKM Darurat, melainkan PPKM Level 4. Namun apapun istilah yang digunakan, tidak jelas targetnya secara terukur.

Keputusan perpanjangan PPKM ditempuh karena ternyata penurunan kasus penularan belum mencapai level yang diinginkan pemerintah. Pada Minggu (25/7) tercatat angka kasus baru sebanyak 38.679 dan tambahan korban meninggal masih 1.266 orang. Penambahan kasus baru dan angka kematian di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia.

Perpanjangan PPKM disampaikan oleh Presiden Joko Widodo secara virtual yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden. "Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan melanjutkan menerapkan PPKM level 4 dari 26 Juli sampai 2 Agustus namun kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati," ujar Jokowi.

Presiden tidak menjelaskan apa target-target yang harus dicapai dalam tujuh hari ke d epan. Padahal pemerintah memiliki sejumlah, setidak ada enam indikator, yang seharusnya digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Keenam indikator tersebut adalah pengetesan (testing), pelacakan (tracing), penurunan mobilitas, vaksinasi Covid-19, angka positivitas (positivity rate), dan target menekan laju penularan.

Kalau targetnya tidak terukur maka sulit juga menentukan keberhasilan dan kegagalan upaya pemerintah dalam menangani Covid ini. Tempo hari, sebelum diberlakukan PPKM Darurat, misalnya, diinginkan agar angka harian kasus baru menurun dibawah 10.000, target pengetesan (testing) sebanyak 324 ribu per hari, vaksinasi sebanyak 1 juta per hari, target pelacakan (tracing) 300 ribu kontak, positivity rate 10 persen, dan target penurunan mobilitas 30 persen. Pada periode PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli lalu, semua indikator tersebut gagal dicapai.

Seyogyanya, target-target tersebut tetap dipakai sebagai indikator yang terukur. Sehingga jelas sasaran yang ingin dicapai pemerintah dan publik pun bisa membantu mengejar target terukur tersebut.

Beberapa hari terakhir angka penambahan kasus baru memang menurun, namun angkanya masih jauh lebih besar dibandingkan sebelum PPKM Darurat. Dikabarkan bahwa di beberapa kota yang sempat terjadi ledakan kasus baru seperti Bangkalan, Kudus dan DKI Jakarta, kini berangsur menurun dalam beberapa indicator. Misalnya positivity rate dan juga rasio keterisian tempat tidur di rumah sakit (bed occupancu rate (BOR). Di Jakarta beberapa waktu lalu BOR sempat mencapai 90% lebih, namun saat ini bergerak turun ke angka 70%.

Tentu saja hal tersebut menunjukkan indikasi yang cukup menggembirakan. Artinya, penanganan pasien terpapar dan bergejaa ringan makin tertangani dengan baik sehingga tidak harus dirawat di rumah sakit. Namun demikian, pemerintah perlu menelusuri lebih cermat lagi mengapa angka kematian Covid masih sangat tinggi, apakah karena kekurangan obat-obatan dan peralatan medis di rumah sakit atau penyebab lainnya. Sebab, data lain juga menunjukkan bahwa pasien yang melakukan isolasi mandiri  di rumah ternyata banyak juga yang berakhir kematian.

Hal lain yang perlu diwaspadai adalah penyebaran virus Covid di pedesaan yang jauh dari ketersediaan fasilitas kesehatan. Di perkotaan sangat mungkin sudah makin bagus penanganannya, namun tidak demikian halnya di pedesaan. Masyarakat desa masih terbatas akses informasinya, akses pelayanan serta jauh dari jangkauan petugas kesehatan.

Aspek lain yang harus menjadi perhatian bersama, khususnya pemerintah, hendaknya berhati-hati d alam mempublikasikan sesuatu konten. Jangan sampai kontra produktif. Misalnya mengenai inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke sebuah apotek di Bogor untuk mencari obat Covid. Presiden datang langsung ke apotek dan menemukan fakta bahwa obat yang ia cari tidak ada, alias kosong.

Sudah pasti maksud Presiden Jokowi bagus. Tidak mau percaya laporan bawahan, namun mengecek langsung ke lapangan. Namun fakta tersebut juga mengkhawatirkan publik bahwa ketersediaan obat-obatan masih menjadi masalah. Kalau Presiden saja sulit mendapatkannya, apalagi masyarakat umum. Fakta itu menimbulkan pesimisme, sikap yang semestinya tidak dikembangkan di tengah kesulitan ini.

Kita juga ingin mengingatkan pemerintah bahwa exit strategy dari PPKM Level 4, atau apapun namanya, harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Kalau tidak, bisa-bisa kebijakan perpanjangan sepekan ke depan ini hanya menimbulkan kesan bahwa kebingungan sedang melanda kita semua. Bukan hanya masyarakat, melainkan juga pemerintah. Semestinya, pemerintah tidak boleh memperlihatkan sikap pesimis, bimbang apalagi terkesan bingung. Ini akan buruk dampak dan akibatnya. (BC)



Sumber Berita: Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load