Efektifkah Perpanjangan PPKM Darurat Hanya Lima Hari?

Selasa , 20 Juli 2021 | 21:53
Efektifkah Perpanjangan PPKM Darurat Hanya Lima Hari?
Sumber Foto Carro
Ilustrasi
POPULER

JAKARTA--Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021. Setelah itu, bila terjadi penurunan penularan virus, akan dilakukan pembukaan secara bertahap. "Jika tren kasus mengalami penurunan maka tanggal 26 Juli pemerintah akan melakuan pembukaan secara bertahap," kata Presiden Joko Widodo, melalui keterangan pers secara virtual, Selasa (20/7) malam.

Perpanjangan ini sangatlah pendek. Hanya lima hari setelah berakirnya PPKM Darurat perdana (3-20 Juli). Apa sebenarnya alasan pemerintah memperpanjang  PPKM Darurat hanya selama lima hari? Apakah nanti, setelah perpanjangan berakhir akan diberlakukan PSBB atau PPKM Mikro atau bentuk kebijakan lain?

Penjelasan Presiden tadi hanya menyatakan PPKM Darurat akan dibuka bertahap, dengan catatan, terjadi penurunan angka penularan. Apa targetnya? Kita mencatat sepanjang pemberlakuan PPKM Darurat, jumlah kasus baru bukannya turun namun justru naik, ahkan mencapai puncaknya pada 15 Juli lalu dengan angka kasus baru 56.000 lebih. Beberapa hari terakhir memang menurun, namun sesuai angka resmi pemerintah Selasa ini masih tercatat jumlah kasus baru mencapai 38.325 dan korban meninggal dunia 1.280 orang. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan sebelum PPKM Darurat.

Menurut Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, PPKM Darurat sudah menunjukkan hasilnya dengan penurunan menurunnya bed occupancy rate (BOR) atau tingkat okupansi/keterisian tempat tidur di rumah sakit yang ada di provinsi, di pulau Jawa dan Bali. "Serta mobilitas penduduk yang menunjukkan penurunan," ungkapnya.

Namun, katanya, penambahan kasus Covid-19 masih menjadi kendala,mengingat kasus kasus baru bertambah dua kali lipat. "Ini tidak terlepas dari fakta bahwa variant of consent atau berbagai varian Covid-19 saat ini telah masuk ke Indonesia khususnya varian Delta yang telah mencapai 661 kasus di Pulau Jawa-Bali," jelasnya.

Lantas apa target yang ingin dicapai pemerinah dalam lima hari kedepan? Dalam caatan kita, selama dua pekan PPKM Darurat terlihat target pemerintah gagal dicapai. Keenam indikator ini adalah pengetesan, pelacakan, penurunan mobilitas, vaksinasi Covid-19, angka positivitas atau positivity rate, dan target menekan laju penularan.

Dikutip dari Bisnis.com, target pengetesan (testing) sebanyak 324 ribu per hari di Jawa dan Bali, terealisasi hanya 127 ribu per hari. Target vaksinasi sebanyak 1 juta per hari, hanya dapat dipenuhi 546 ribu per hari. Target menekan laju kenaikan penularan hingga 10 ribu kasus per hari, ternyata angkanya masih jauh. Kemudian target pelacakan (tracing) 300 ribu kontak hanya tercaai 250 ribu kontak, target positivity rate 10 persen, realisasinya masih 25 persen. Dan target penurunan mobilitas 30 persen, namun yang tercapai masih 20 persen.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui PPKM Darurat belum memenuhi target, namun bukan berarti tanpa hasil. Pemerintah berupaya keras memperbaiki capaian target, akan memperbanyak testing, tracing, dan treatment.  “Pemerintah akan terus gencar mengkampanyekan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat,” kata dia, Senin (19/7) malam.

Kita sangat memahami langkah-langkah yang ditempuh pemerintah, seraya berharap agar masyarakat menyadari dan mematuhi segala aturan yang berlaku. Namun kita juga ingin mengingatkan pemerintah bahwa exit strategy dari PPKM Darurat setelah berakir pada Minggu (25 Juli) nanti, haris benar-benar dipersiapkan secara matang.

Kalau tidak, bisa-bisa kebijakan perpanjangan lima hari ini hanya menimbulkan kesan bahwa kebingungan sedang melanda kita semua. Wajar bila masyarakat bingung dan menduga-duga apa yang akan ditempuh pemerintah ke depan dan bagaimana resiko yang harus mereka hadapi. Namun pemerintah tidak boleh bimbang, atau terkesan bimbang,  dalam memutuskan kebijakannya.

Kita mengkhawatirkan jumah kasus baru masih akan cukup tinggi pada pekan depan mengingat masih rendahnya 3T (testing, tracing and treatment) dan vaksinasi terhadap masyarakat. Padahal, menurut para epidemiolog,  3T dan vaksinasi itu merupakan kunci utama keberhasilan pengendalian pandemi.

Selain itu, pemerintah juga jangan menimbulkan kebingungan baru, misalnya, terkait kebijakan akses penerbangan baik di dalam maupun luar negeri. Semestinya kebijakannya lebih diperketat lagi, atau aksesnya ditutup sama sekali, terutama dari wilayah atau negara yang beresiko tinggi. Kalau tidak, kebijakan yang ditempuh hanya memperpanjang penderitaan rakyat karena terus menerus dibayangi penularan yang tidak kunjung bisa dikendalikan. (BC)

 



Sumber Berita: Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load