Jangan Jerumuskan Presiden Jokowi

Minggu , 20 Juni 2021 | 20:39
Jangan Jerumuskan Presiden Jokowi
Sumber Foto Dok/Istimewa
Jokowi di tengah massa pendukung

JAKARTA—Penegasan jurubicara Istana mengenai penolakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden merupakan respons proporsional dan sangat perlu. Ini ulangan penegasan yang pernah diutarakan langsung oleh Presiden atas keinginan sejumlah pihak, yang apapun latarbelakangnya, mendorong Jokowi maju lagi dalam Pilpres 2024 nanti.

Jokowi bahkan pernah menyebut orang-orang tersebut sedang “cari muka” atau ingin menjerumuskannya. Jokowi sangat sadar ia menjadi politisi di era reformasi dan bisa menjadi Presiden RI berkat reformasi politik. Salah satu tonggak penting dalam reformasi politik 20 tahun lalu itu adalah ketentuan dalam UUD yang membatasi masa jabatan Presiden, hanya dua kali lima tahun.

Gegasan orang-orang yang mendorong Jokowi mencalonkan diri kembali tampaknya parallel dengan keinginan sejumlah pihak untuk melakukan amandemen kelima UUD. Perlu dipahami, pembahasan amandemen UUD melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bisa melebar bila  sejak awal tidak disepekati dulu agenda pembahasannya.

Sejauh ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tegas menyatakan amandemen dilakukan  terbatas untuk menghidupkan kembali haluan negara, semacam GBHN dulu. Tidak membahas isyu politik lainnya. PDIP memandang keberadaan haluan negara sangat penting agar proses pembangunan berjalan secara tertib, terukur dan berkesinambungan dengan arah yang jelas, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Ini sekaligus menghindari perubahan setiap kali ganti pemerintahan.

Namun siapa yang menjamin MPR tidak membahas agenda lainnya? Tanpa kesepakatan dan perencanaan matang, sidang amandemen oleh MPR rawan penyusupan kepentingan pihak-pihak yang menginginkan pemilihan Presiden melalui MPR dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden RI. "Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, seperti dikutip Antara, Minggu.

Presiden Jokowi, kata Basarah, menganggap bahwa orang-orang yang memunculkan gagasan tiga periode, mau cari muka. "Dalam ungkapan satire, Presiden Jokowi menganggap orang-orang yang memunculkan gagasan 3 periode, mau cari muka, mau nampar muka saya dan ingin menjerumuskan saya. Jadi, kalau subjeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya kepentingan orang per orang saja," ujarnya.

Selain itu, Wakil Ketua MPR ini mengatakan PDIP juga menolak adanya narasi presiden dipilih MPR. Basarah mengatakan jika ada amandemen, PDIP ingin amandemen terbatas yakni supaya MPR bisa menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramdhanil pernah menyatakan, perpanjangan masa jabatan presiden melebihi dua periode merupakan hal yang inkonstitusional. Sebab, Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas menyebutkan, presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan hanya bisa diperpanjang satu kali.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, menambahkan, masa jabatan presiden dibatasi agar yang bersangkutan tidak terjebak menjadi otoriter. Hal ini merupakan amanat Pasal 7 UUD 1945 yang menjadi jantung reformasi.

Jelas bahwa gagasan perpanjangan masa jabatan Preside menjadi tiga kali tidak memiliki pijakan hukum yang konstitusional. Belakangan ini memang ada pandangan bahwa Jokowi tidak melanggar konstitusi bila Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengamandemen UUD, khususnya ketentuan tentang masa jabatan tersebut.

Kiranya menarik untuk diamati upaya dan lobi-lobi politik, termasuk survey politik, yang sangat mungkin lebih gencar dilakukan untuk mendorong usulan amandemen kelima UUD. Bila nanti semua kekuatan politik menyepakati perlunya amandemen, maka satu langkah kemenangan para penggagas perubahan masa jabatan Presiden. Namun bila PDIP konsisten dengan sikap politiknya, juga partai-partai yang setia pada cita-cita reformasi, kiranya perubahan masa jabatan Presiden tidak akan terjadi.

Kita khawatir akan berulangnya sejarah kelam masa lalu, melalui cara-cara yang tampak sah dan konstitusional namun secara tidak langsung menjerumuskan Presiden terpilih. Pada 1963 MPR Sementara (MPRS) mengangkat Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Sedangkan pada masa Orde Baru MPR memilih Soeharto setiap lima tahun sekali, tanpa batas.

Soekarno dan Soeharto, karena alasan yang berbeda, harus mengakhiri masa kepemimpinannya di tengah jalan dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kondisi tersebut masih meninggalkan trauma politik hingga saat ini.

Kita tidak ingin Jokowi mengalami hal serupa Soekarno dan Soeharto . Kita ingin seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang legowo mengakhiri masa kepemimpinan dua periode jabatannya dengan selamat, lancar dan tidak menimbulkan trauma politik berkepanjangan. (BC)



Sumber Berita: Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load