Biden Menghimpun Kekuatan di G-7 dan NATO untuk Menekan China

Jumat , 18 Juni 2021 | 12:45
Biden Menghimpun Kekuatan di G-7 dan NATO untuk Menekan China
Sumber Foto: Istimewa
Presiden Joe Biden

AMERIKA SERIKAT berhasil memasukkan prakarsanya tentang China,  pada pernyataan akhir Negara-Negara Kelompok Tujuh (G-7) di Cornwall, Inggris 13 Juni 2021. Prakarsa itu menyerukan (1) supaya dilakukan penelitian baru terhadap asal mula Covid-19, yang diduga berasal dari  Wuhan, China. (2) Menentang penindasan HAM di China, terutama terhadap suku minoritas Uyghur di Xinjiang. (3) Mendorong peningkatan otonomi di Hong Kong. (4)  Mencegah memburuknya situasi keamanan di laut China Selatan . (5) Menyerukan perdamaian dan kestabilan di Selat Taiwan.

Tidak semua pemimpin menyetujui kelima isyu. Mereka terlibat dalam perdebatan sengit selama pertemuan yang berlangsung sejak 10 Juni. Para pemimpin Jerman, Italia dan Uni Eropa dikabarkan menolak gagasan yang bersifat provokatif terhadap China, sedangkan Inggris, Kanada dan Prancis yang akan mengadakan pemilu tahun depan mendukung.

Komunike G-7 juga menyatakan akan memprakarsai program Membangun Kembali Dunia Yang Lebih Baik (B3W) yang bernilai miliaran dolar AS. Program ini melibatkan swasta dan dimaksudkan untuk mengimbangi program OBOR China yang sudah disepakati sedikitnya oleh seratus negara. Program OBOR yang meliputi pembangunan pelabuhan, jala raya, jalan kereta api, Bandara dan berbagai proyek infrastruktur lainnya  disebut a.l. menyebabkan negara tuan rumah dibebani utang.

G-7 akan menggunakan B3W sebagai instrumen untuk memobilisasi modal sektor swasta pada bidang kesehatan dan jaminan kesehatan, teknologi digital, iklim, keadilan serta kesetaraan gender. Dana B3W dipakai untuk mengurangi beban kebutuhan dana negara-negara berkembang sebanyak US$40 triliun pada 2035.

Sementara itu KTT NATO di Brussel, Belgia pada 14 Juni 2021, dalam komunike akhirnya menyerukan ke 30 anggota NATO mengambil sikap yang kuat terhadap China karena pertumbuhan kekuatan militer dan sikap otoriternya. Ambisi  China dan kegiatannya yang menyolok akhir-akhir ini menjadi tantangan sistemik terhadap ketertiban dunia dan  bidang-bidang yang relevan dengan keamanan anggota NATO.

Para pemimpin NATO mengakui China telah menggunakan rute Eropa Utara. Beroperasi  di laut Tengah dan mengadakan latihan bersama dengan Rusia.

Menanggapi komunike akhir G-7 , Kedubes china di London menyatakan hari-hari ketika sebagian kelompok negara memutuskan nasib dunia sudah lama berlalu.Urusan dunia harus ditangani melalui konsultasi oleh semua negara.

Terkait pernyataan NATO, pemerintah China menyatakan Beijing tak menjadi ancaman bagi siapapun. NATO mempraktekkan politik blok, membentuk klik, dan memaksa negara lain untuk memihak  berdasarkan ideologi.

NATO dalam berbagai kesempatan membawa perang dan pergolakan dunia. Kami tidak pernah melupakan targedi sejarah pemboman terhadap Kedubes China di Yugoslavia, ujar juru bicara Kementerian Luar Neger iChina Zhao Lijian.

Tak Mengubah Sikap

Politik luar negeri Amerika Serikat dibawah Biden akan berorientasi kepada multilateral berbeda dengan pendahulunya yang uniteral dan nasionalis.

Dalam menghadapi China dan Russia, Biden  menerapkan kerjasama multilateral sebagaimana ditunjukkan dalam komunike akhir G-7 dan NATO.

Terkait kerjasama tersebut, patut disikapi kemungkinan negara-negara anggota NATO dilibatkan dalam ketegangan di laut China Selatan. Sebagaimana keterlibatan sekutu dalam perang Teluk dan Afghanistan. Dewasa ini, Inggris mulai melibatkan diri.

Pelaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat selalu didasarkan kepada penerapan sistem politikyang demokratis dan kepedulian kepada penegakan Hak-hak Asasi manusia. Penggulingan Presiden Irak Saddam Hussein dan Pemimpin Libya Muammar Ghaddafi didasarkan kepada kedua prinsip.

Hal serupa tengah diterapkan terhadap China dengan fokus kepada kasus suku Uyghur di Xinjiang, serta sistem politik China yang tidak demokratis. 

Mengapa Menerapkan Standar Ganda?

Motif untuk menegakkan demokrasi dan HAM sudah lama tidak dipercaya karena  merupakan alasan saja. Motif utamanya adalah menguasai sumber daya alam, membendung kehadiran pesaing  mata uang dolar, kapitalis/imperialis dan melampaui keunggulan AS di bidang ekonomi serta militer. 

Mengapa Washington tidak menerapkan kerjasama untuk mewujudkan hidup berdampingan secara damai?

Presiden Dwight D. Eisenhower dalam pidato perpisahan pada Januari 1961, mengingatkan rakyatnya tentang pengaruh buruk industri militer yang terus tumbuh dan berkembang.

Penggantinya, John F.Kennedy memulai kehadiran  di Vietnam dengan mengirim penasehat militer. Kennedy menegaskan sikap tegasnya terhadap Uni Soviet dan perkembangan idelogi komunis.

Walaupun Uni Soviet serta bloknya  runtuh dan negara-negara Eropa telah bergabung dengan NATO, Blok Barat melanjutkan dominasinya atas nama demokrasi di berbagai belahan dunia. Yang belum dikuasai a.l. China

Menurut data Kementerian Pertahanan AS, negaranya mempunyai sekitar 800 pangkalan militer dengan 165 ribu personil aktif  di 80 negara dan teritori di seluruh dunia. Diantaranya 181 pangkalan di Jerman, 122 di Jepang, 83 di Korea Selatan, 50 pangkalan di Italia. Juga di tempat yang tidak terkenal seperti Niger dan Aruba. Sejak 1980, AS melancarkan 23 kali perang dari pangkalan-pangkalan  militer di luar negeri.

Diperlukan pembiayaan US$ 51,5 miliar per tahun untuk membangun dan memelihara infrastruktur di luar negeri. Total dana yang harus dikeluarkan untuk membiayai kegiatan militer dan personil sebanyak US$151,5 miliar setiap tahun.

Presiden Biden telah mengajukan anggaran US$754 miliar untuk pogram militer pada tahun 2022. Dengan rincian US$715 untuk kementerian pertahanan dan US$15,7miliar untuk program senjata nuklir di kementerian energi. Mayoritas dana  tersebut mengalir ke kompleks industri militer yang pengaruhnya dicemaskan Presiden Eisenhower.

Sebagian besar anggaran itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, mayoritas mengalir ke Lockheed Martin, Boeing, Northtrop Grumman, Raytheon dan  General Dynamics.

Lockheed Martin berada di peringkat pertama  dalam penjualan peralatan militer senilai US$53,23 miliar. Boeing US$ $33,15 miliar, Northrop Grumman U$29.22 miliar pada tahun lalu.

Mereka selain memproduksi untuk keperluan domestik, juga dimanfaatkan untuk ekspor. AS menduduki tempat pertama sebagai eksportir persenjataan, disusul Russia, Prancis, Jerman dan China.

Dalam penjualan produknya, AS melakukan tekanan politik terhadap calon pembeli. Indonesia gagal membeli pesawat-pesawat Sukhoi Su-35 buatan Russia sekalipun secara kualitas tidak kalah dengan buatan Boeing. Kegagalan itu disebabkan Washington memberlakukan UU Sanksi terhadap Negara-negara yang Membeli dari Musuh Amerika Serikat. 

Lobby

Keberhasilan kompleks industri militer mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah terutama disebab kemampuan melobi. Kantor Lockheed Martin cs tidak jauh dari lokasi Kementerian Pertahanan atau di Jefferson Davis Hwy/VA 110 at I-395, Arlington, Virginia

Sebagai contoh,  jika Pentagon  beralamat di Jl. Merdeka Barat, maka para kontraktor militer bertempat Jalan MH Thamrin atau paling jauh di Blok.M.  

Lobi yang dilakukan termasuk canggih, terstruktur dan massiv. Kontraktor mempekerjakan para pensiunan Pentagon, memasukkan karyawannya untuk menjadi pejabat di Pentagon, menyewa perusahaan lobi serta membangun relasi dengan anggota Senat atau DPR. Terutama mereka yang konstituennya di pabrik-pabrik peralatan militer.

Dengan gambaran di atas, hampir mustahil terwujud dunia yang aman dan tenteram karena industri persenjataan harus terus berproduksi. Mereka memerlukan pasar yang berarti juga lahan konflik dalam skala besar maupun kecil. Konflik besar lazim terjadi setiap sepuluh tahun sekali sesuai masa efektif persenjataan. Siapa tahu? (Sjarifuddin)

Penulis adalah wartawan senior dan pengamat ekonomi politik Asia Timur dan Amerika Serikat.

KOMENTAR

End of content

No more pages to load