Menyakitkan, Rencana Pemajakan Sembako Harus Dibatalkan

Jumat , 11 Juni 2021 | 05:26
Menyakitkan, Rencana Pemajakan Sembako Harus Dibatalkan
Sumber Foto CNBC Indonesia
Ilustrasi
POPULER

JAKARTA--Rencana pemerintah mengenakan pajak atas sembilan bahan pokok (sembako) bukan hanya tidak adil, tetapi juga kontraproduktif terhadap sasaran dan target ekonomi. Rancangan tersebut tidak adil karena di satu pihak ada rencana pengurangan bantuan sosial, tapi ada pula kebijakan relaksasi pajak dan rencana pemberlakuan kembali tax amnesty bagi pengusaha.

Pemerintah memang sedang sangat kesulitan anggaran. Tapi siapa yang tidak sedang kesulitan di tengah pandemi  sekarang ini. Daya beli masyarakat sudah sangat menurun, angka pengangguran dan lapisan rakyat miskin makin besar. Kalau kebutuhan sehari-hari dipajaki, mereka makin terjerembab dalam kesulitan. 

Rencana tersebut dirasakan sangat tidak adil karena rakyat melihat dimana-mana terjadi korupsi dan kebocoran anggaran. Birokrasi tak pernah peduli untuk "mengencangkan ikat pinggang", bahkan pemerintah terus memanjakannya, tak peduli utang terus menggunung. Begitupun para eksekutif BUMN, yang tak peduli utang dan kerugian hingga keuangan perusahaan berdarah-darah.

Rencara pajak sembako menimbulkan kesan kepanikan karena kondisi keuangan yang sulit dan defisit yang meningkat. Beberapa rencana perpajakan pemerintah yang menuai kontroversi antara lain pemberlakuan kembali pengampunan pajak (Tax Amnesty), pengenaan pajak terhadap perusahaan rugi dan pemungutan PPn atas sembako itu.

Dalam draf aturan itu, barang kebutuhan pokok dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenakan pajak. Artinya, barang pokok seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, ubi-ubian, sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi akan dikenai pajak. Berdasarkan berkas rumusan RUU tersebut, ada tiga opsi,  yaitu tarif PPN umum sebesar 12%, tarif rendah sesuai dengan skema multitarif 5%, atau menggunakan tarif PPN final sebesar 1%.

Bukan hanya rakyat kecil, para pedagang pun bereaksi keras. Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri menilai pemerintah tidak peka terhadap situasi yang sedang  dirasakan rakyat. Para pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit karena lebih dari 50% omzet dagang menurun. Pemerintah dinilai belum mampu melakukan stabilisasi harga bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir.

Kalangan buruh juga memprotes rencana tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam keras dan menyebut rencana itu sebagai bentuk “penjajahan” terhadap rakyat. Kebijakan tersebut menjadi sangat tidak adil karena di lain pihak pemerintah justru menerapkan relaksasi di pengampunan pajak terhadap penguasaha.

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai penerapan PPN untuk kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan bantuan sosial bakal meningkatkan angka kemiskinan. Pasalnya, bahan makanan menyumbang 73,8 persen dari total komponen garis kemiskinan. “Sensitivitas harga makanan ke jumlah orang miskin perlu dicermati. Daya beli bisa langsung turun dan kontraproduktif dengan upaya mengurangi angka kemiskinan selama pandemi,” kata dia seperti dikutip dari koran Bisnis Indonesia, Selasa (9/6).

Inflasi dikhawatirkan melonjak. Jika pemerintah bersikeras melaksanakan kebijakan PPN yang baru, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun depan diperkirakan berkisar 2% hingga 3%, dibawah asumsi APBN yakni di atas 5 persen. Kebijakan fiskal ini kontradiktif dengan target-target pemerintah dalam menekan angka kemiskinan yang dipatok ke level 9,2 persen pada akhir tahun ini.

Maka, pemerintah harus lebih sensitif. DPR juga harus lebih peka terhadap kondisi rakyat yang mereka wakili. DPR tidak semestinya dalam kondisi yang sangat kritikal ini diam saja, hanya mengamini rencana pemerintah. Sangat memalukan bila untuk hal yang sangat mendasar ini DPR hanya  sebagai stempel, meloloskan saja rencana pemerintah yang sangat memberatkan rakyatnya. 

Pemerintah juga harus realistis. Jangan terus menerus mengejar mimpi dan ambisi. Ini sangat menyakitkan karena hingga saat ini pemerintah tak mampu menjamin penggunaan anggaran negara secara baik dan bertanggungawab, terbukti kebocoran dan korupsi anggaran terjadi dimana-mana. Kondisi ini sangat menyakitkan. Birokrasi yang boros dan tidak produktif harus terus menerus dibiayai dengan utang dan beban rakyat. (BC)

 



Sumber Berita: Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load