Menakar Kesepakatan Militer Indonesia-Jepang

Senin , 05 April 2021 | 07:24
Menakar Kesepakatan Militer Indonesia-Jepang
Sumber Foto: Istimewa
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menter
POPULER

INDONESIA sudah sejak lama melakukan kerjasama militer, antara lain dalam bentuk pembelian perlengkapan perorangan, pesawat tempur, helikopter, pesawat angkut, tank, altileri, peralatan komunikasi, tukar menukar pelatihan personil, latihan bersama dan alih teknologi. Kerjasama itu diselenggarakan dengan berbagai negara guna mengurangi ketergantungan, memperoleh teknologi yang terbaik, mendapat skema pembiayaan yang kondusif dan meningkatkan saling pengertian.

Indonesia tak ingin kembali mendapat perlakuan yang menghina, seperti ketika Amerika Serikat dan Inggris cs mengembargo.  Pesawat tempur Hawk buatan BAE Systems yang sedang dalam penerbangan ke Indonesia dipaksa berhenti di Bangkok, Thailand setelah pemerintah Inggris melarang pengirimannya ke Indonesia. Wajar bila kemudian pemerintah membeli Sukhoi!

Kesepakatan Dengan Jepang                                                  

Menteri Pertahanan Jepang  Nobuo Kishi dan  Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo di Tokyo pada Selasa, 3 Maret 2021, menandatangani kesepakatan yang memungkinkan alih teknologi, pengiriman peralatan militer Jepang kepada Indonesia serta bentuk kerjasama lainnya. Penandatanganan itu juga disaksikan Menlu Retno Marsudi dan mitranya Toshimitsu Motegi.

Realisasi kesepakatan ini akan dibahas lebih lanjut oleh Komite Bersama yang terdiri dari para pejabat kementerian luar negeri, pertahanan, kementerian keuangan dan instansi terkait lainnya.

Penandatanganan ini sebetulnya merupakan kelanjutan pertemuan pada enam tahun lalu. Ketika itu juga sudah ada kesepakatan tetapi tiada realisasi. Padahal Jepang yang cemas dengan perluasan pengaruh China di Asia, berkepentingan membangun kerjasama konkret dengan negara terbesar di Asia Tenggara.  

Tampaknya dorongan baru muncul ketika PM Jepang Yoshihide Suga menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, 20 Oktober 2020.Ini merupakan perjalanan Suga yang pertama ke luar negeri setelah menggantikan Shinso Abe. Muhibah inipun sebenarnya tidak lazim sebab berlangsung di tengah pandemi CoVID-19.  

Kedua pemimpin yang mengenakan masker  sepakat mempercepat kerjasama pertahanan dan perdagangan. Alasannya, kedua negara  prihatin dengan aktifitas China yang makin meningkat di kawasan Indo-Pasifik. Hanya dalam waktu enam bulan, Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Nobuo Kishi merealisasikan persetujuan Bogor itu.

Istilah Indo-Pasifik diperkenalkan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada  Forum Dialog Keamanan Empat Pihak (QSD), Jepang, Amerika Serikat, India dan Australia, pertama di Manila  tahun 2007. Nama baru ini bermakna cakupan geografis yang lebih luas dari istilah sebelumnya yakni Asia-Pasifik, serta penambahan negara, struktur dan kekuatan di Indo-Pasifik. Berarti China dikepung mulai dari Jepang hingga India.

Kepentingan Jepang

Jepang sangat berkepentingan dengan Indonesia yang secara relatif berada di tengah jalur pengepungan itu. Indonesia bersisian dengan selat Malaka dan laut China Selatan, sedangkan selat Makassar, selat Sunda  serta Ombai-Wetar berada dalam wilayah Indonesia. Bagi Jepang, sekalian jalur laut itu merupakan urat nadi hidup mati bagi kelancaran pasok energi dan perdagangan.    

Selain hal tersebut, Indonesia menjadi pemasok energi dan bahan tambang, serta pasar bagi produk-produk buatan Jepang. Dewasa ini juga terdapat  2.000 perusahaan dan 20 ribu WN Jepang di Indonesia.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat Jepang pada tahun lalu menduduki peringkat ke empat sebagai kontributor investasi asing langsung  di Indonesia, yakni US$ 2,6 miliar. Terbanyak berasal dari Singapura US$ 9,8 miliar, China US$ 4,8 miliar, Hongkong US$ 3,5 miliar, Jepang US$ 2,6 miliar, dan Korea Selatan US$ 1,8 miliar.

Berdasarkan catatan KBRI Tokyo, total perdagangan RI-Jepang pada periode Januari-Agustus 2020 mencapai US$16,21 miliar , dengan ekspor Indonesia ke Jepang sebesar US$8,86 miliar sedangkan impor Indonesia dari Jepang sebesar US$ 7,34 miliar.Yang berarti Indonesia memperoleh surplus.

Jepang merupakan pemberi utang terbesar. Pada Agustus 2020 saja mencapai US$12,2 miliar atau 49,0% dari total utang bilateral Indonesia. Pemerintah Jepang memperoleh dana pinjaman dari rakyatnya yang menyimpan di Bank Tabungan Pos. Skema ini menyebabkan pembayaran utang ke Jepang tidak bisa direstrukturisasi.

Dalam pertimbangan strategi Jepang, Indonesia  mempunyai posisi penting karena itu mereka juga menempatkan top diplomat.  Kenji Kanasugi yang bertugas sejak Januari lalu, sebelumnya menjadi  Deputi Senior Menlu untuk Urusan Ekonomi.

Bagian dari Pembendungan?

Menhan Prabowo Subianto Djojohadikusumo menyatakan persetujuan yang telah dicapai merupakan yang pertama kali dalam sejarah hubungan kedua negara. “Kami mengajak pihak Jepang untuk turut serta berpartisipasi dalam industri pertahanan Indonesia. Kami juga mendorong adanya latihan bersama untuk tiga matra”.

Kishi yang mendampingi Menhan menegaskan akan mempercepat realisasi kerjasama yang baru disepakati. Dia juga menyatakan kecemasan berkenaan dengan kebijaksanaan pemerintah China yang mengizinkan  pasukan penjaga pantai menembak kapal-kapal asing.

Sejarah mencatat, Jepang sejak lama berkeinginan memperoleh jaminan keselamatan pelayaran dalam arti luas. PM Yasuhiro Nakasone (1982-1987) pernah berencana menjaga jalur laut mulai dari pantai terluar negaranya hingga ke dekat perairan Pilipina. Rencana itu ditolak, terutama oleh Asean, karena mengkhawatirkan kebangkitan militerisme Jepang.  

Kali ini “jaminan” itu didapat. Jepang meraih simpati Indonesia. Tambahan Jepang juga sudah menyepakati perjanjian serupa dengan Vietnam.

Di Teluk Benggala, Jepang dapat mengharapkan India memainkan peran optimal. Bersama Australia dan Amerika Serikat, mereka berempat (Quad) membentuk  persekutuan dengan wilayah yang membentuk dari Asia Timur sampai Asia Selatan.

Manfaat

Kiranya, Indonesia akan memperoleh banyak manfaat dari kesepakatan baru ini. Selain teknologi, Indonesia bisa memperoleh hibah kapal nelayan, relokasi perusahaan-perusahaan Jepang dari China ,  bantuan kesehatan dan ekonomi.

Sebagaimana diketahui, teknologi Jepang sangat maju. Pada perang Vietnam akhir 1960-an, pesawat-pesawat tempur AS dalam perang Vietnam menggunakan bom yang dipandu sinar laser.  Untuk memonitornya pesawat itu dilengkapi dengan kamera dan televisi buatan Sony Inc.

Jepang secara mandiri mampu meluncurkan roket dan satelit ke ruang angkasa. Pada 11 Februari 1970, meluncurkan satelit Ohsumi. Sejak itu berulangkali berhasil menempatkan satelit di ruang angkasa dengan berbagai tujuan, sebagai satelit cuaca, mata-mata dan membuat hujan meteor. Dengan kemampuan serupa itu, mudah bagi Jepang untuk mengganti satelit dengan bahan peledak, hingga secara keseluruhan menjadi peluru kendali.

Indonesia-China

Brunei Darussalam, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Pilipina dan China  terlibat dalam sengketa kepemilikan gugusan Kepulauan Paracel dan Spratly.  China mengklaim hampir seratus persen wilayah laut China Selatan yang luasnya 1,5 juta kilometer. Kawasan ini diperkirakan juga kaya akan migas dan mineral lain.

Klaim China didasarkan kepada kondisi sejarah karena  nelayan China sejak Dinas Ming sudah lalu lalang. Klaim dipertegas dengan penerbitan peta baru tahun 1947, dimana terdapat  “Sembilan Garis Putus-putus” (Nine--Dashed Line) yang menyentuh laut Natuna Utara.  Padahal Indonesia  berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional yang disahkan tahun 1982, telah menetapkan laut Natuna Utara sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Sejak sepuluh tahun terakhir Beijing-Jakarta berselisih karena nelayan Tiongkok dengan dukungan kapal-kapal penjaga pantai mencari ikan di kawasan ZEE. Ketegangan berulang kali terjadi karena itu Indonesia mengupayakan penyelesaian melalui Asean yakni membuat  The Code of Conduct for The  South China Sea, perundingan  bilateral dengan China dan bekerjasama dengan Jepang.

Berbeda Penafsiran

China memandang dengan sangat sensitif perkembangan yang menyangkut, (1) pembatasan atau pembatalan visa bagi para mahasiswanya yang akan mempelajari teknologi tinggi di negara-negara Barat. (2) Pembentukan satuan tugas oleh Komando Operasi Khusus AS di Pasifik yang bekerjasama dengan negara-negara sekutu menggagalkan operasi informasi China, (3) Kesepakatan Indonesia-Jepang akan menjadi salah satu agenda dalam pertemuan PM Suga dan Presiden Joe Biden di Gedung Putih pada 16 April mendatang.

Terhadap itu  jurubicara Kemenlu Hua Chunying berucap  menyatakan keprihatinan sangat serius dan menuduh Jepang telah “ menyebarkan perselisihan terkait kegiatan maritim” negaranya.

Dalam konteks ini, China diharapkan berpegang kepada pernyataan Menhan Prabowo Subianto Djojohadikusumo bahwa Indonesia menginginkan penyelesaian dengan cara-cara damai. (Sjarifuddin)

Penulis adalah wartawan senior, pengamat ekonomi dan politik Asia Timur dan Amerika Serikat.

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load