Pelajaran Penting Dari Kasus KLB Demokrat

Kamis , 01 April 2021 | 08:17
Pelajaran Penting Dari Kasus KLB Demokrat
Sumber Foto SINDONews
Ilustrasi
POPULER

JAKARTA--Pemerintah membuat keputusan yang tepat atas kemelut Partai Demokrat. Menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah sikap yang tegas; tidak mencampuri urusan internal partai politik, tetap memegang asas legalitas, tidak memihak dan bersikap adil.

Keputusan tersebut telah menghapus kekhawatiran tentang ketidakadilan, ketidaknetralan dan nafsu untuk memberangus kelompok atau parpol yang tidak patuh. Kekhawatiran tersebut masuk akal karena Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, tokoh yang diusung para pemrakarsa KLB, adalah pejabat tinggi setingkat menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Keputusan penolakan terhadap hasi KLB disampaikan langsung oleh Menteri  Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. "Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi dari seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC," kata Yasonna Laoly dalam konferensi pers secara daring, Rabu (31/3).

Pemerintah berpegang dan  merujuk pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020 yang disahkan dan dicatatkan di Kemenkumham. Karenanya, pemerintah berpendapat tidak berwenang untuk menilai soal perubahan AD/ART yang diajukan kubu KLB.

Yasonna mempersilahkan kubu Moeldoko untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika masih merasa AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 tidak sesuai dengan UU Parpol. "Jika pihak Demokrat KLB Deli Serdang merasa bahwa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Partai Politik, silahkan gugat di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Yasonna.

Penolakan tersebut, tentu saja, sangat melegakan bagi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Atas nama segenap pimpinan pengurus kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi pernyataan di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta (30/3).

AHY memastikan bahwa partai yang dipimpinnya tidak mengalami dualisme kepengurusan dan kepemimpinan. "Tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat," katanya, gembira tentunya.

Keputusan pemerintah tersebut tepat karena akan memperkecil terbukanya konflik berkepanjangan yang bisa mempengaruhi stabilitas politik. Bagaimanapun, Partai Demokrat bukan parpol kecil dan ecek-ecek. Partai ini pernah berjaya mengantarkan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden RI selama dua periode, juga memenangkan Pemilu tahun 2009  dengan perolehan suara 21% lebih.

Demokrat memiliki jaringan luas dan kader yang sangat banyak, hingga di pedesaan. Kemunduran perolehan suara Demokrat terjadi dalam dua Pemilu terakhir karena beberapa factor; antara lain, kasus-kasus korupsi yang melanda petinggi partai dan proses kaderisasi yang tidak berjalan mulus. Diakui atau tidak, naiknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Ketum, salah satu masalah yang memperlebar keretakan internal. SBY dituding membangun dinasti, seraya melupakan para pendiri partai dan pengusung setia.

Apapun itu, kasus ini menjadi pembelajaran penting. Para politisi mestinya mendahulukan musyawarah dan berdisiplin dalam menjalankan aturan main. Janganlah menyeret-nyeret pihak luar untuk diusung menjadi jagoan dengan cara-cara yang tidak semestinya. Kasus ini juga menjadi pembelajaran penting, bagaimana tokoh sekelas Moeldoko harus tercoreng oleh keputusan pemerintah yang, mungkin, di luar perhitungannya.

Kita mendorong penyelesaian konflik atas dasar statuta partai dan lebih jauh melalui jalur hukum, seperti gugatan ke pengadilan. Itu cara terhormat. Apapun hasilnya harus dihormati. (BC)



Sumber Berita: Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load