Penggelapan Pajak dan Sindrom Kecoa

Kamis , 04 Maret 2021 | 04:27
Penggelapan Pajak dan Sindrom Kecoa
Sumber Foto Istimewa
Ilustrasi grafis
POPULER

JAKARTA--Kasus penggelapan pajak terjadi lagi. NIlainya sangat besar, mencapai puluhan milyar rupiah. Kasus ini sangat menyakitkan karena terjadi ketika pemerintah sedang kesulitan mengumpulkan dana pajak di tengah kontraksi ekonomi sekarang.

Penggelapan pajak itu hampir mirip dengan korupsi dana bantuan social (bansos) yang dilakukan Juliari Batubara dan sejumlah pihak karena mereka telah merampok hak rakyat miskin. Sangat menyakitkan dan memalukan.

MenteriMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) tak cukup hanya merasa prihatin, terpukul dan ternoda integritasnya. Ia juga harus melakukan introspeksi, mengapa kasus-kasus perpajakan terus terjadi. Bukan baru sekarang kasus penggelapan pajak terjadi dengan nilai kerugian negara ratusan milyar rupiah.

Sejauh ini belum jelas siapa identitas aparat pajaknya dan wajib pajak (WP) yang melakukan kongkalikong. Baik Kementrian Keuangan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum membuka identitas mereka. Masyarakat masih harus menuggu, padahal semestinya mereka bisa lebih cepat dan terbuka.

Menkeu Sri Mulyani dalam konperensi pers hanya membenarkan terjadi kasus tersebut dan pejabat bersangkutan sudah mengundurkan diri. "Dugaan suap yang melibatkan pegawai Dirjen Pajak ini jelas merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan dari seluruh pegawai, baik di Dirjen Pajak maupun pegawai Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia yang terus memegang teguh integritas," kata SMI dalam pernyataannya secara virtual, Rabu (3/3).

Modus kasus ini hampir sama dengan kasus-kasus sebelumya. Artinya, kasus terus berulang dengan modus kejahatan yang mirip-mirip saja. Petugas pajak bernegosiasi dengan WP sehingga jumlah pajaknya jauh lebih rendah dari yang seharusnya dibayar. Untuk itu ada imbalan bagi petugas. Kalau imbalannya saja puluhan milyar rupiah, bisa dibayangkan berapa besar pajak yang harus dibayar WP tersebut.

Kasus ini sangat menyakitkan karena terjadi ketika pemerintah sedang mengalami kesulitan keuangan. Tahun lalu realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan 19,7% dibandingkan realisasi tahun 2019 yang mencapai Rp 1.332,7 triliun.

Penerimaan pajak 2020 hanya mencapai 89,3% dari target yang dipatok pemerintah sebanyak Rp 1.198,8 triliun. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi virus corona. “Semua sektor tanpa terkecuali mengalami tekanan akibat covid,” kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Publik bertanya, kenapa dalam kondisi sulit Kemenkeu dan aparat pengawasan tidak meningkatkan kewaspadaannya. Terjadinya kongkalikong bernilai puluhan milyar bisa diduga karena sistemnya longgar, pengawasannya kendor dan dilakukan pembiaran. Kalau kendali kontrolnya bagus semestinya tidak terjadi kebocoran yang berlarut-larut.

Kita mengharapkan KPK bekerja lebih cepat, lugas dan tidak pandang bulu. Sejauh ini KPK juga belum membuka identitas aparat pajak tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata hanya mengatakan pihaknya sedang menyelidiki dan masih mencari barang bukti sebelum menetapkan tersangkanya. Alex hanya memberikan 'bocoran' bahwa nilai suap dalam kasus ini mencapai miliaran rupiah. "Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar," tutur Alex.

Alex memaparkan tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi guna mengusut kasus ini. Dalam perkara ini, KPK akan menangani kasus suapnya, sementara Kemenkeu akan memeriksa ulang pembayaran pajak yang diduga dipengaruhi oleh suap tersebut. "Supaya ditentukan pajak yang bener berapa, kalau memang benar ada kekurangan pajak dendanya itu kan 200 persen," ujar Alex.

Kita berharap KPK bekerja cepat dan lugas agar kasus tersebut segera terungkap dan pelakunya, baik penyuap aupun yang disuap, segera  diseret ke meja hiau. Namun lebih penting adalah Kemenkeu harus introspeksi. Berkaca diri, melakukan pembenahan agar kasus-kasus serupa tidak terus terjadi. Ini memalukan. Apalagi, seperti fenomena gunung es, kasus yang tampak hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya.

Kita ingin mengingatkan Kemenkeu dan KPK tentang sindrom kecoa (cockroaches syndrome). Ketika kita menemukan kecoa di sudut lemari, maka sangat mungin di situ banyak kecoa lainnya. Ini tantangan pemerintah yang makin berat. Di tengah pandemi, kecoa pun menjadi-jadi. (BC)



Sumber Berita: Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load