Menyoal Peraturan Pelaksana Kebiri Kimia

Kamis , 21 Januari 2021 | 14:30
Menyoal Peraturan Pelaksana Kebiri Kimia
Sumber Foto dok/bauhinia.org
Ilustrasi kebiri kimia.
POPULER

TINDAKAN kekerasan seksual terhadap anak kian meningkat setiap tahunnya terutama saat masa pandemi Covid pada tahun 2020 lalu.

Data empiris mengenai perilaku abnormal tersebut belum diketahui secara pasti: apakah benar karena hasrat seksual  berlebihan sehingga tidak mampu menguasai untuk tidak melakukan perbuatan atau hal lainnya seperti pengaruh berkembangnya teknologi sehingga menimbulkan hasrat seksual yang tidak normal, salah pergaulan atau hal lainnya.

Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC) menghargai atas kinerja Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, walaupun ada beberapa hal yang sebaiknya menjadi pertimbangan kembali apakah layak dan benar dapat teralisasi atau buaian diatas luka bagi para Korban semata.

Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan dapat dijalankan dengan baik, akan tetapi ada hal yang harus dicermati dari PP tersebut seperti tindakan kebiri kimia akan dilaksanakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi, mengenai petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya, apakah bisa saja bukan dokter yang melakukanya, karena memerintahkan dokter untuk melakukan tindakan, ternyata ada penolakan karena melanggar kode etik.

Selain itu Jika ada perbedaaan pemahaman bagaimana jika terjadi malapraktek atau gagal proses tindakan kebiri kimia dan mengakibatkan hal negatif lainnya. Selanjutnya adakah yang mengawasi dari pelaksanaan empat instansi tersebut.

Dengan adanya beberapa hal yang seharusnya dapat diperjelas secara rinci dari peraturan pemerintah yang sebenarnya harus dikaji apakah perlu didahulukan keluar peraturannya, dibandingkan bagaimana proses perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual baik fisik maupun psikis karena mengalami trauma.

Sebenarnya ada hal paling signifikan yang harus menjadi pertimbangan kembali apakah layak dan benar dapat teralisasi atau sekadar buaian di atas luka bagi para korban semata.

Mengapa dipertanyakan mengenai masalah penanganan korban, karena korban belum seutuhnya dirangkul untuk dapat melakukan pemulihan trauma baik dirinya sediri maupun keluarga korban. Karena korban menanggung beban sepanjang hidupnya. Oleh karena itu sangat diharapkan menjadi perhatian untuk penanggulangan atas kekerasan seksual.

Pemerintah diharapkan segera mengeluarkan peraturan untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada Korban agar adanya pemulihan baik fisik maupun psikis termasuk dan tidak terbatas adanya restitusi jika pelaku tidak mampu melakukan proses tersebut, sehingga hal itu seharusnya menjadi serta merta tanggung jawab pemerintah.

Oleh karena itu jika APABN dan APBD maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat ternyata terbatas maka sesungguhnya alangkah lebih baik diberikan kepada Korban untuk memberikan manfaat dan rasa Keadilan.(Nur Setia Alam Prawiranegara)

Penulis adalah Ketua Indonesian Feminist Lawyers Club.

KOMENTAR

End of content

No more pages to load