Menanti Realisasi Kerjasama Multilateral yang Menakutkan

Kamis , 07 Januari 2021 | 11:22
Menanti Realisasi Kerjasama Multilateral yang Menakutkan
Sumber Foto : Istimewa
Ilustrasi. Kerjasama Multilateral.
POPULER

AMERIKA Serikat dan Israel, masing-masing tengah membangun kerjasama multilateral yang kemungkinan akan mengubah tatanan dunia.

Kedua negara tidak akan membentuk payung seperti organisasi multilateral yang sudah ada, namun lebih berbentuk pengelompokan negara-negara yang bertujuan serupa.  Mengekang Iran atau melemahkan China.

Kerjasama multilateral secara umum berarti kerjasama yang melibatkan banyak negara yang berada dalam satu atau dari berbagai kawasan. Mereka dipersatukan berdasarkan  kepentingan ekonomi, politik-ideologi, ras, persamaan terancam atau percampuran diantara semua itu.

ASEAN menghimpun negara-negara dalam kawasan Asia Tenggara daratan maupun kepulauan.

NATO merupakan tempat bernaung negara-negara Eropa Barat yang berideologi liberal-kapitalis.

Belakangan ini, sejumlah negara Eropa Timur yang sebelumnya bersatu dengan Uni Soviet (kini Russia) turut bergabung. Jadi singkatan dari North Atlantic  Treaty Organization (NATO) sebenarnya sudah tidak tepat lagi.

Di kawasan Teluk Persia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwat , Bahrain dan Oman bergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk.

Sejumlah 54 negara di Afrika bergabung ke dalam Uni  Afrika. Pada 2004, 12 negara di Amerika Selatan bergabung dalam Persatuan Negara-Negara Amerika Selatan (UNASUR).

Masih ada lagi, organisasi yang di masa lalu sangat terkenal yakni Liga Arab yang beranggotakan tujuh negara yang berlokasi di Jazirah Arab. Juga ada Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC dan lain-lain.

Amerika Serikat
Presiden Donald Trump tidak salah ketika menetapkan  China sebagai pesaing utama tetapi mantan penasehatnya John Bolton menyatakan, kebijaksanaan yang dilakukan tidak memadai dan tidak efektif.

Presiden berulangkali mengecam China karena memanipulasi nilai tukar yuan, mengabaikan hak cipta-intelektual dan mengambil manfaat dari ‘kebaikan’ Amerika Serikat. Trump melancarkan perang dagang tetapi industri merugi hingga US$ 55 miliar dan petani turut terpukul.

Dalam konteks demokrasi, Amerika Serikat idak memberi reaksi memadai atas penindasan terhadap suku Uyghur dan demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong. Belum lagi pengusiran terhadap wartawan AS, kata Bolton.

Menurut Bolton, dalam setahun terakhir masa jabatannya,Trump lebih berfikirkan bagaimana supaya terpilih kembali. Salah satu contohnya adalah membiarkan pemerintah  China menindas kalangan pro demokratis.
Menlu Mike Pompeo dan para pejabat lainnya membantah pernyataan Bolton. Mereka menyebut, Bolton berbohong dan sedang mempromosikan bukunya.

Pernyataan Bolton sepertinya tidak dapat dikesampingkan. Pemerintahan Trump memang bergerak diantara isu ancaman nasional dan kepentingan bisnis. Lalu bagaimana  dengan Joe Biden?

Biden akan mewarisi hubungan bilateral dengan China yang memburuk yang mempersempit ruang kerjasama. Padahal Amerika Serikat memerlukan dukungan China terkait soal Iran, Korea Utara, Taiwan, pemanasan global, perdagangan bilateral kedua negara, investasi dan masih banyak lagi.

Berbagai kalangan di Washington DC menyarankan Biden untuk bekerjasama dengan Beijing pada aspek-aspek tertentu disamping berkompetisi pada bidang-bidang yang lain. Adapun kritik dilakukan secara tenang, bukan melalui twitter dan instagram.

Kemungkinan Biden punya cara berbeda dalam menyikapi China sebagai ancaman. AS akan mengajak Jepang, Australia dan India serta Inggris dalam kerangka kerja multilateral untuk membendung pengaruh China.

Salah satu titik pembendungan adalah laut China Selatan yang merupakan perlintasan  lebih dari  30 persen minyak mentah dunia, yang dibawa dari Teluk Persia menuju Jepang, Korea Selatan dan China, selain dari produk-produk barang dan jasa.

Negara-negara anggota ASEAN umumnya memiliki hubungan baik dengan China, tetapi cemas melihat aksi China di laut China Selatan, Hongkong, Asia Timur dan lainnya. Inilah yang nampaknya membuat Asean tidak keberatan apabila ada pesaing baru di AsiaTenggara.

Koin Demokrasi Tak Laku
Penyerbuan para pendukung Donald Trump ke Gedung Capitol pada Kamis , 7 Januari 2021 (WIB) yang mengakibatkan seorang wanita tewas tertembak menciderai sistem politik yang demokratis dan HAM.

Koin demokrasi dan HAM yang dulu dijual  Afganisthan, Irak, Libya dan lainnya, tidak akan laku di China dan Iran. 

Serbuan ketika sidang gabungan Congress untuk mensahkan kemenangan Joe Biden menjadi penghambat upaya memanfaatkan  isyu Uyghur dan Hong Kong. Bahkan peristiwa ini dapat menjadi bahan bakar supaya pemerintahan di AS menghormati sistem politik negara lain. 

Israel   
Israel mendekati empat negara di Teluk Persia,  Arab Saudi, Bahrain, Qatar dan Uni Emirat Arab. untuk bersama-sama mengepung Iran. Mulanya melalui kerjasama intelijen, disusul normalisasi hubungan atau membuka hubungan diplomatik.

Kuwait yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat menolak membuka hubungan diplomatik, sedangkan Oman yang dipimpin Sultan Qaboos bin Said Oman mengambil langkah serupa.

Sekalipun demikian kedua negara dipercaya telah menjalin kerjasama perdagangan dan intelijen.

Israel memanfaatkan sengketa wilayah dan isu sektarian antara negara-negara Teluk dengan Iran. UAE misalnya mengklaim pulau Abu Musa (seluas 12 km), Tunb Besar dan Tunb Kecil yang kini dikuasai Iran.

Bahrain, yang elitnya Sunni, khawatir karena mayoritas penduduknya menganut Syiah sama dengan Iran. Ketiga negara lain yang mayoritas Sunni khawatir dengan perluasan pengaruh Iran.

Dewasa ini, negara-negara Teluk lebih memandang Iran Israel pun demikian karena merasa terganggu dengan kehadiran milisi di Syria serta Hezbollah di Lebanon yang didukung Iran. Itulah yang merekatkan keduanya.

Menanti Saudi
Arab Saudi merupakan tulang punggung negara-negara Teluk,tetapi para elitnya belum satu hati membuka hubungan diplomatik dngan Iran.

Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman sudah bertemu dengan PM Isarel Benyamin Netanyahu di Neom, kota di tepi pantai Arab Saudi, di Neom namun Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud belum merestui pembukaan hubungan diplomatik.

Ketiadaan hubungan formal Tel Aviv dengan Ryadh, tidak akan menghalangi kerjasama yang lebih luas di bidang intelijen dan perdagangan.

Adapun Qatar, Uni Emirat Arab, Sudan, Maroko dan Bahrain telah menormalisir hubungan serta membuka hubungan diplomatik.
Seandainya Iran dan negara-negara Teluk tidak mau ‘membangun jembatan dialog’, maka ketegangan akan terus berlanjut. Kondisi serupa ini menjadi yang dapat menyala setiap waktu.
 
Ambisi Iran dan Amerika Serikat untuk menaklukan Iran tak pernah padam. AS sudah memiliki basis militer dengan ribuan tentara dan ratusan  pesawat terbang di  Kuwait, Qatar, Saudi, Bahrain serta Armada Keenam di Laut Tengah. 

Tentara Israel sudah berulangkali bentrok dengan pasukan Iran di Syria. Tim intelijen berulangkali melakukan sabotase di Iran. Tunggu apalagi?
(Sjarifuddin)  
.

KOMENTAR

End of content

No more pages to load