Perempuan, Anak dan Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19

Jumat , 04 Desember 2020 | 07:04
Perempuan, Anak dan Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19
Sumber Foto dok/hipwee
Ilustrasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
POPULER

INDONESIA pada awalnya sepertinya gagap menghadapi pandemi Covid-19 yang menggoyang dunia. Banyak kebijakan yang tumpang-tindih bahkan terkadang membingungkan. Namun, semua pihaknya akhirnya daat memahami kondisi dan langkah yang terus diambil pemerintah. Siapa yang tidak panik dan mencari solusi apalagi korban hingga berujung pada kematian akibat virus Corona terus meningkat.

Pada saat penanggulangan pandemi Covid-19 terus berlangsung, hampir sebagian masyarakat terpaksa melakukan WFH (Work from Home). Parahnya lagi ada yang pensiun dini dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi itu juga dirasakan Perempuan, Anak dan Kaum Disabilitas. Mereka berjuang menghadapi pandemi ini: apakah mereka sedang dalam kondisi bekerja, berhenti bekerja ataupun sekolah ataupun berhenti sekolah. Sebagian dari mereka tidak hanya bertahan dan berjuang melawan Covid-19 tetapi harus pula berjuang dan bertahan menghadapi kekerasan. Sayangnya, hal ini tidak disadari.

NUR

Nur Setia Alam Prawiranegara. (Dok/Ist)

Banyak yang tidak tahu saat pandemi Covid-19. Ternyata sejak Maret 2020 hingga November 2020 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan kaum disabilitas meningkatkan. IFLC maupun Komnas Perempuan dan atau Lembaga Pemerhati lainnya mencatat kondisi itu. Bagaimana korban perempuan, anak dan kaum disabilitas mengalami kekerasan baik kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga, kekerasan seksual hingga perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perebutan anak antara pasangan yang bercerai lalu perdagangan orang (trafficking) hingga kasus prostitusi ketika suami menjual istri atau anaknya, atau saudara atau tetangga terdekatnya, Pelecehan seksual atau pencabulan yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya, kakak kepada adiknya, tetangga kepada tetangga terdekatnya. Semua ini ternyata terjadi selama pandemi Covid-19.

Kondisi itu masih ditambah lagi stress karena harus mengajarkan anak yang belajar online. Di sisi lain harus mencari pemasukan untuk rumah tangga.

Begitu carut-marut kekerasan yang hampir tidak terjamah oleh pemerintah. Mengapa demikian? Karena faktor utama yakni belum teratasinya masalah ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah sepertinya menganggap hal itu bukan skala prioritas yang harus ditangani.

Beberapa kejadian kekerasan ini menjadi catatan akhir tahun bagi IFLC selaku Lembaga Advokasi bagi korban Perempuan, Anak dan Kaum Disabilitas. Pertanyaannya: bagaimana persoalan itu bisa menjadi perhatian pemerintah, wakil rakyat di DPR, pemerhati, para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan para advokat untuk melakukan bantuan hukum probono termasuk masyarakat pada umumnya. Probono merupakan pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Untuk terlaksananya bantuan hukum harus ada perangkat aturan yang mendukung guna menekan kekerasan yang terjadi. Karena itu sudah sepatutnya Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengedepankan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan RKUHP segera disahkan.

Seperti sering digaungkan Komnas Perempuan, IFLC serta lembaga pemerhati lainnya maka pucuk pimpinan di DPR mau tidak mau menyatakan mendukung pengesahan RUU tersebut. Ini juga sebagai sebagai catatan akhir tahun 2020 bagi DPR.

Selaras dengan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional dan Hari Disabilitas Internasional, Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC) mendukung dihapusnya kekerasan terhadap para korban perempuan, anak dan kaum disabilitas. Sebagian korban berjuang melawan menghadapi persoalan itu selain menghadapi pandemi Covid-19.

Akhirnya kita tunggu aksi para pemutus kebijakan tersebut.(Nur Setia Alam Prawiranegara)

Penulis adalah Ketua Indonesian Feminis Lawyers Club/IFLC.

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load