Mengapa China Menggunakan Milisi Nelayan?

Rabu , 18 November 2020 | 13:54
Mengapa China Menggunakan Milisi Nelayan?
Sumber Foto : Istimewa
Kapal nelayan China

KAPAL-KAPAL nelayan tradisional ini disebut berasal dari pelabuhan-pelabuhan kecil di pulau Hainan, China. Pada awalnya hanya menangkap ikan di pesisir, tetapi karena alasan ekonomis dan kemajuan teknologi kapal-kapal itu merambah lebih jauh. Sebutan perahu nelayan pun ditinggalkan.

Pulau Hainan merupakan wilayah China yang paling selatan. Sebelumnya merupakan bagian dari provinsi Guangdong, tetapi kemudian menjadi Zona Ekonomi  Khusus sejak hampir 40 tahun lalu. Hainan yang beribukota Haikou juga menjadi markas besar armada laut selatan China.

Hainan berhampiran dengan laut China Selatan. Menurut rencana,  pada tahun 2035 akan dijadikan pelabuhan dagang bebas terbesar untuk menggantikan Hong Kong. Rencana ini akan mengancam masa depan Singapura dan Port Klang, Malaysa.
Sekalipun Hainan telah berkembang maju, tetapi penduduknya masih banyak yang bekerja sebagai nelayan. Satu tradisi yang berasal dari periode kekaisaran Ming.

Mereka berlayar semakin jauh dari Hainan bahkan sampai ke laut kepulauan Natuna Utara yang jauhnya ribuan mil. Tahan berbulan-bulan meskipun disapu ombak dan badai.


Pemerintah China dan Indonesia tidak saling mengklaim tentang batas laut, landas batas kontinen atau pemilikan pulau, kepulauan atau gugusan karang, seperti sejumlah anggota Asean lainnya. Masalahnya, China menyebut laut di sekitar Natuna itu sebagai traditional fishing ground sedangkan Indonesia mengklaim sebagai wilayahnya.

Masalah lain, nelayan-nelayan itu bukan pencari ikan biasa. Pemerintah China menjadikannya sebagai instrumen memperkuat klaim atau kehadiran di laut China Selatan dan Timur yang strategis.

Ternyata pola serupa diterapkan di  laut yang disengketakan dengan Taiwan dan Jepang. Mereka antara lain dilibatkan dalam sengketa kepulauan Senkaku, Jepang pada 2010. 

Lantaran fungsinya bukan sekedar nelayan biasa, maka mereka kemudian disebut negara-negara lain sebagai milisi atau pasukan cadangan. Penggunaan milisi cenderung efektif sebab bila terjadi insiden maka tidak akan berkembang menjadi perang terbuka.

Belakangan pemerintah Amerika Serikat mulai menggolongkan kapal-kapal nelayan dan awaknya itu sebagai  Milisi Maritim Angkatan Bersenjata Republik Rakyat China. Ia merupakan  pelengkap  operasi dari Penjaga Pantai China dan Angkatan Laut RRC. 

Pemerintah China diketahui melengkapi dengan peralatan komunikasi yang menghubungkannya dengan satelit navigasi BeiDou. Maka tidak mengherankan ketika terjadi insiden dengan kapal perang TNI AL, kapal nelayan itu segera mendapat perlindungan kapal penjaga pantai China.

Sebagai mata-mata di laut,  pemerintah China melengkapinya dengan logistik yang berlimpah termasuk es untuk menyimpan tangkapan. Memperkuat haluan kapal  dengan baja. Para nelayan juga dikabarkan memperoleh gaji.


Di laut China Selatan terdapat lima ribu kapal nelayan China dengan seratus ribu awaknya. Selain mencari ikan, mereka mengumpulkan data-data intelijen dan membantu membawa bahan-bahan serta peralatan yang diperlukan untuk membangun fasilitas komunikasi, transportasi dan perumahan di gugusan kepulauan Spratly dan Paracel  yang disengketakan Indonesia-China.

Beijing mengklaim wilayah  seluas dua juta km persegi, jaraknya dari China Daratan 2.000 km, di laut China Selatan sebagai miliknya. Tidak ada bukti hukum yang mendasari klaim tersebut, melainkan hanya berdasarkan dalih bahwa wilayah  itu merupakan kekuasaan Dinasti Ming beberapa ribu tahun silam. Alasan itu diperkuat dengan pernyataan sembilan garis terputus-putus dibuat jauh sebelum UNCLOS yakni setelah Perang Dunia II.

Sembilan garis terputus-putus membentuk peta imajiner. . Perairan Indonesia seluas 83.000 km persegi di laut Natuna temasuk dalam peta tersebut.

Indonesia menentangnya sebab  berdasarkan keputusan United Nation Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Hukum Laut Internasional yang disahkan PBB 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas perairan yang membentang sjah 12 mil dari ujung pantai pulau terluar. Indonesia juga berhak atas kontrol  eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar pantai atau Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE).

China yang sudah menandatangani UNCLOS tetapi menolak ketentuan-ketentuan yang berlaku didalamnya.  Sebaliknya China tidak menegaskan secara pasti apakah peta imajiner itu menunjukkan batas negaranya atau hal lain?

Motif

China merealisasikan klaimnya secara sistematis. Menggelar peta, kemudian dalam jangka membangun sarana komunikasi, transportasi dan fasilitas pendukung lainnya  di gugusan karang di kepulauan Spratly dan Paracel. Kini, China secara nyata menunjukkan eksistensi atas wilayah yang diklaimnya.

Kecuali Pilipina yang mengajukan klaim ke pengadilan internasional di Den Haag, Belanda dan menang, sementara Malaysia, Vietnam dan Brunei Darussalam mengutarakan keberatan secara verbal dengan tindakan yang terbatas. Artinya mengirimkan kapal-kapal patroli sambil lalu.

China mempunyai personil, dana dan teknologi, sedangkan negara-negara Asean tidak seperti itu. Indonesia tampaknya bernasib serupa, sebab setiap pembangunan hampir pasti kesulitan dana hingga harus mengundang investasi asing. Seandainya Indonesia mengizinkan Amerika Serikat dan Jepang membangun fasilitas ekonomi di Natuna, maka China tidak akan tinggal diam.

Tetangga Dekat Lebih Berharga
   
Sun Tzu pernah menyatakan negara yang jauh merupakan sekutu terbaik, sementara tetangga dekat adalah musuh dan harus diserang.
Pendapat Sun Tzu tersebut memerlukan penjabaran lebih jauh, terutama yang menyangkut pengertian harus diserang. Mengingat dalam sarannya yang lain, Sun Tzu menyatakan cara yang terbaik mengalahkan musuh adalah dengan tanpa harus bertempur.

China tampaknya kelak akan mendorong multilateralisme dalam mengelola keamanan, sumber daya Migas, perikanan di laut China Selatan. China melalui multilateralisme juga akan menolak dominasi Armada Ke Tujuh AS di jalur transportasi perdagangan yang bernilai US$ 5 juta per tahun itu.

Dalam konteks di atas China membutuhkan  kepercayaan dari negara-negara yang berkepentingan dengan perdamaian di laut China Selatan. Kepercayaan itu hanya bisa diraih antara lain,  dengan menghindari sikap yang provokatif dan asertif. (Sjarifuddin)    



KOMENTAR

End of content

No more pages to load