Biden dan Trump Sama Saja. Hanya Berbeda Cara

Rabu , 11 November 2020 | 09:58
Biden dan Trump Sama Saja. Hanya Berbeda Cara
Sumber Foto : Istimewa
Joe Biden

JEPANG menilai Indonesia penting karena merupakan sumber bahan mentah atau setengah jadi bagi produk-produknya. Pasar bagi produk-produk Jepang mulai dari produk manufaktur hingga konsumsi. Lahan investasi bagi lebih dari 1.700 perusahaan manufaktur dan non manufaktur Jepang.

Indonesia juga merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang termasuk infrastruktur. Jepang membantu pembangunan itu, termasuk dengan menyediakan dana karena anggaran belanja Indonesia  tidak mencukupi.

Dari gambaran singkat di atas, dapat dilihat betapa besar kontribusi Indonesia bagi kemajuan ekonomi Jepang. Tak heran bila para pejabatnya gerah melihat agresivitas pemerintah China. Mengingat kultur bisnis China juga tak kalah hebat, agresif dan berani ambil resiko.

Bagaimana dengan Amerika Serikat?
Investasi Amerika Serikat lebih banyak terkait kepada sumber daya alam seperti migas dan tembaga dengan setidaknya sebelas mineral ikutan.  Perusahaan AS kurang berminat dengan proyek infrastruktur, meskipun pada 1960-an membangun jalan Tanjung Priok-Cawang.

Menurut data yang dirilis Kamar Dagang dan Industri Amerika Serikat di Indonesia. Sejak tahun 2013-2017, perusahaan-perusahaan AS telah menanam US$ 37 miliar dengan kontribusi menyerap tenaga kerja, alih teknologi dan membangun jejaring bisnis internasional.

Sementara berdasarkan data BKPM per Maret 2020, Singapura menduduki tempat pertama untuk investor asing periode 2019 yakni US$ 6,5 miliar. Disusul China US$4,7 miliar dan Jepang US$ 4,3 miliar.

Total realisasi investasi asing di Indonesia pada tahun lalu berjumlah Rp 423,1 triliun. Berarti 52,3% dari seluruh nilai penanaman modal yang mencapai Rp 809,6 triliun.
AS memandang Indonesia
Amerika Serikat hanya akan memberi perhatian penuh apabila kepentingan dirinya dan sekutu-sekutunya terancam atau terganggu.

Selama ini AS memberi perhatian ke Semenanjung Korea, Afghanistan dan Timur Tengah atau Teluk Persia.  

Sikap China yang asertif di Laut China Selatan dan Indonesia merupakan bentuk ancaman atau gangguan terhadap kepentingan AS serta sekutu-sekutunya. Oleh sebab itu sedapat mungkin harus ditangkal atau dieliminir.

Kunjungan Menlu Michael Richard Pompeo ke Indonesia beberapa hari lalu menunjukkan hal tersebut. Lawatan itu disebut tidak memberi hasil maksimal sebab Indonesia tidak memberi fasilitas pendaratan untuk pesawat-pesawat militer maupun lahan bagi pangkalan militer.
Indonesia tetap konsisten dengan penerapan politik luar negeri yang bebas aktif. Jakarta hanya memberi tawaran umum yang berlaku buat semua negara, yakni lahan investasi.

Dari Unilateral ke MultilateraI

Amerika Serikat sejak PD II berakhir tumbuh menjadi negara adi daya, walaupun sempat disalip Uni Soviet dalam teknologi peroketan pada akhir 1950-an. Posisi tersebut memungkinkannya bertindak sepihak atau unilateral yang tidak bisa dihalangi negara lain.

Dewasa ini, keunggulan AS hanya soal kekuatan militer itupun masih digelisahkan dengan pemilikan rudal nuklir Iran dan Korea Utara. Pemilikan senjata serupa oleh Israel tidak dicemaskan, sebab merupakan sekutu dekat.

Dominasi dalam bidang teknologi dan ekonomi telah digoyahkan dengan kemajuan yang dipunyai China. Maka tidak mengherankan bila presiden baru, Joe Biden, di  dalam negeri memprioritaskan riset dan inovasi teknologi. Memperlunak persyaratan imigrasi sebab kekuatan teknologi juga berkat dukungan kaum imigran, misalnya yang berasal dari India.

Dalam kebijaksanaan luar negeri, Biden sepertinya akan menerapkan cara lain guna mewujudkan negaranya kembali memimpin dunia atau leads the way. Tujuan yang hakekatnya sama dengan ambisi Donald Trump yaitu  America First.

Sebetulnya apa yang dituntut Trump terhadap Korea Selatan, Jerman dan Jepang ada benarnya. Ketiga harus menanggung biaya yang lebih besar bagi kehadiran tentara Amerika Serikat. Trump yang pebisnis berpendapatan kestabilan politik dan keamanan ada harganya.

Biden akan menghindari kebijaksanaan yang konfrontatif.
Terhadap China, Biden sudah menegaskan akan bersikap kooperatif pada bidang-bidang tertentu, namun konfrontatif pada isu demokrasi dan kebebasan. Dua isu yang merontokkan Uni Soviet.

Dalam konteks kebebasan di Eropa Timur dekade 1980-an, AS dan sekutunya mendapat bantuan Santo Paus Yohanes Paulus II yang nama aslinya  Karol Józef Wojtyła asal Polandia. Paus mendukung gerakan demokratis serikat buruh galangan kapal di Gdanks, Polandia yang diketuai Lech Walesa. Semangat gerakan ini kemudian merebak ke seantero Eropa Timur tanpa bisa dibendung.

Dalam menghadapi China di Laut China Selatan, Biden  menerapkan kebijaksanaan multilateral dengan mengikutsertakan Jepang, Australia dan Taiwan. Singapura dan Malaysia mendukung dengan separuh hati , melalui izin pendaratan pesawat-pesawat militer atau persinggahan kapal-kapal Armada ke VII. 

Sikap Indonesia

Biden tampaknya akan memprioritaskan empat hal. Pertama mengatasi pandemi COVID-SARS-19. Kedua, memperbaiki perekonomian nasional yang mengalami resesi akibat pandemi. Ketiga, menggalakkan isyu lingkungan. Keempat, merestorasi hubungan internasional.

Indonesia sangat berkepentingan membangun hubungan baik dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan pengimbang dalam arti militer maupun pengaruh, sumber keuangan, investasi, teknologi dan pendidikan. Indonesia lebih tergantung kepada Amerika Serikat dan bukan sebaliknya.

Ketergantungan itu berusaha diatasi dengan meningkatkan hubungan dengan China diberbagai aspek. Ternyata pendekatan ini membuat gusar Tokyo dan Washington. Padahal mengembangkan hubungan dengan China lebih rumit, sebab perilaku di dalam negeri langsung dikaitkan dengan negeri leluhur.

Diplomasi merupakan seni meyakinkan pihak lain agar memenuhi keinginan. Dalam berdiplomasi Indonesia tidak dapat menerapkan kebijaksanaan sepihak, melainkan berdasarkan kepentingan bersama atau multilateral.

Diplomasi tidak dapat mengandalkan romantisme. Barack Obama yang pernah merasakan air kali Ciliwung tak bisa menahan emosi dalam sebuah pertemuan di Bali beberapa tahun lalu. Dalam satu informasi yang tidak dapat dikonfirmasi, Obama menyatakan rasa tidak senang dengan jawaban Menlu (saat itu  Marti Natalegawa terhadap pernyataan wartawan, bahwa kehadiran tentara Amerika Serikat di Darwin, Australia Utara adalah sesuatu yang tidak perlu).

Politik luar negeri pada hakekatnya merupakan kelanjutan kebijaksanaan atau kondisi di dalam negeri. 

Pada periode Presiden Soeharto, Indonesia dikagumi karena sangat berpengaruh di kalangan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI, negara-negara anggota NonBlok dan Asean. Saat itu pertumbuhan ekonomi  nasional rata-rata 6-7% per tahun.

Bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir.  Indonesia dalam lima tahun terakhir juga kurang aktif dalam panggung internasional, walaupun bakal dibanah karena diplomat tak pernah kehilangan kata-kata.

Entah bagaimana upaya Indonesia agar secara personal lebih berwibawa di tengah kondisi kawasan maupun internasional yang makin rumit. Tapi merupakan langkah bagus saat bersama anggota Asean menyerukan agar AS turut menjaga perdamaian di Asia Tenggara. (Sjarifuddin)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load