Kenaikan UMP Bisa Bebani Pemulihan Ekonomi

Selasa , 03 November 2020 | 08:54
Kenaikan UMP Bisa Bebani Pemulihan Ekonomi
Sumber Foto line today
Ilustrasi grafis

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 tampaknya menimbulkan persoalan tersendiri bagi pemerintah dan dunia usaha di tengah pandemi sekarang ini. Perekonomian yang belum pulih memberikan tekanan yang tidak kecil sehingga kalau ditambah dengan kenaikan upah pekerja maka akan menambah beban.

Atas pertimbangan tersebut maka Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) dan menetapkan tidak ada kenaikan UMP tahun depan. Atas dasar SE tersebut, para kepala daerah atau gubernur di masing-masing provinsi dihimbau untuk mengumumkan besaran UMP 2021 yang sama dengan UMP 2020.

Namun ternyata ada beberapa Pemda yang tetap menaikkan UMP 2021, antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Di Jawa hanya Jawa Barat dan Banten yang tidak menaikkan UMP tahun depan.

Pemprov Jatim, misalnya,  menetapkan kenaikan UMP sebesar 5,65 persen. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan keputusan untuk menaikkan UMP provinsi Jatim itu sudah disepakati dalam rapat bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pekan lalu. "Dewan Pengupahan melaporkan kepada saya, akhirnya diputuskan bahwa ada kenaikan UMP sebesar Rp100.000, atau setara dengan 5,65 persen dari UMP yang sebelumnya," kata Khofifah, Minggu (1/11).

Pemprov Jawa Tengah juga menaikkan UMP di wilayahnya. "Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 sebesar Rp 1.798.979,12," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di rumah dinasnya, Jumat (30/10).

Sebetulnya tidak ada yang keliru dalam kebijakan yang diambil pemerintah pusat maupun provinsi tersebut. SE Kmenaker yang menetapkan tidak ada kenaikan UMP tentu didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang masih terkontraksi. Bila dunia usaha dibebani dengan tambahan UMP maka pemulihan ekonomi yang diharapkan terjadi tahun depan akan berjalan lebih lambat.

Padahal pemerintah berharap tahun depan perekonomian sudah bisa bergerak positif, bahkan diharapkan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal tersebut bisa dicapai bila kinerja dunia usaha membaik agar perekonomian berputar. Kemacetan ekonomi justru akan berdampak negatif secara luas karena penyerapan tenaga kerja berkurang, penerimaan negara dari pajak juga akan semakin sulit.

Namun Pemda yang memutuskan kenaikan UMP 2021 juga memiliki pertimbangan tersendiri sesuai kondisi di wilayah mereka. Mereka melihat kelesuan daya beli masyarakat karena UMP dinilai terlalu rendah. Kenaikan UMP bisa menjadi stimulan dalam mendongkrak daya beli masyarakat.

Pihak yang paling keberatan denan kenaikan UMP tersebut, tentu saja, dunia usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyesalkan kebijakan para kepala daerah yang tetap menaikkan UMP 2021 karena dinilai bakal mempersulit dunia usaha bahkan membawa dunia usaha dalam keadaan krisis. Bahkan, terdapat ancaman gelombang PHK besar-besaran jika kebijakan kepala daerah menaikkan UMP 2021 dilanjutkan.

"Dengan penetapan upah yang tidak sesuai dengan Surat Edaran, dapat dipastikan akan semakin mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis," ujar Hariyadi  di Jakarta, Senin (2/11). “Tentu ini memang menjadi otoritasnya kepala daerah, hanya kami menyesalkan lah. Artinya keputusan ini tidak memperhatikan kondisi secara umum," ujarnya.

Menaker Ida Fauziyah sendiri tidak secara tegas menyikapi kebijakan sejumlah Pemda yang tetap menaikkan UMP. "Surat Edaran (SE) tersebut diterbitkan untuk memberikan panduan atau pedoman bagi para gubernur dalam mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak pandemi Covid-19 terkait dengan penetapan upah minimum 2021," jelas Ida seperti dikutip Liputan6.com, Minggu (1/11). "Hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan," ujar Ida.

Kita tidak ingin mengaitkan keputusan beberapa Kepala Daerah tersebut dengan pertimbangan politis para Kepala Daerah yang menaikkan UMP tersebut. Namun memang lebih bijaksana bila mereka menunda keputusan kenaikan UMP tersebut hingga tahun depan. Kita lihat dulu perkembangan ekonomi kuartal pertama 2021, bila terjadi perbaikan maka keputusan tersebut bisa dijalankan. Namun bila kondisi ekonomi belum membaik,  seyogyanya tidak ada kenaikan UMP.

Semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha dan kaum pekerja perlu menahan diri, berkorban bersama di masa sulit ini. Dalam kondisi sulit sekarang ini, masih bisa bekerja saja sudah bagus. Kaum pekerja pun akan bisa memahami situasi ini bila mereka memperoleh penjelasan yang baik, bijaksana dan proporsional. (BC)



Sumber Berita: Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load